Ini Dampak Tiga Skenario Kebijakan Pembatasan CPO

Kamis, 05 September 2019 | 10:33 WIB
Ini Dampak Tiga Skenario Kebijakan Pembatasan CPO
[ILUSTRASI. Panen kelapa sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - INDIANA. Tiga profesor dari dua universitas top di dunia baru saja merilis studi terbaru soal kelapa sawit. 

Riset yang dirilis pada 3 September 2019 ini menyusun tiga skenario kebijakan pembatasan produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Tujuannya untuk melihat dampak kebijakan terkait CPO terhadap deforestasi dan ekonomi Indonesia dan Malaysia.

Berangkat dari studi tersebut, Farzad Taheripour memperingatkan bahwa langkah-langkah global untuk mengurangi produksi CPO tidak hanya berpengaruh terhadap Indonesia dan Malaysia. Tapi juga akan mempengaruhi negara lain. 

Taheripour merupakan profesor ekonomi pertanian di Purdue University, Amerika Serikat (AS) yang menjadi penulis utama dalam studi ini.

Ia berkolaborasi dengan Thomas Hertel yang juga seorang profesor ekonomi pertanian Purdue University.

Lalu, ada Navin Ramankutty, profesor dan ketua riset dalam perubahan lingkungan global dan keamanan pangan di University of British Columbia, Kanada.

Penelitian ini didanai oleh The National Science Foundation dan Institut Pangan dan Pertanian Nasional Departemen Pertanian AS.

“Jika Malaysia dan Indonesia membiarkan Eropa menggunakan kebijakan perdagangan untuk mengurangi produksi minyak sawit, negara-negara itu akan dirugikan secara signifikan karena permintaan akan produk dan juga harganya akan menurun," kata Taheripour.

Baca Juga: Demi Ekspor CPO, Indonesia Pangkas Standar Gula Impor premium

"Kami menunjukkan bahwa akan lebih baik bagi Malaysia dan Indonesia untuk proaktif dalam menghadapi tuntutan perubahan,” imbuhnya.

Berikut tiga skenario kebijakan pembatasan produksi CPO beserta dampaknya, dikutip KONTAN dari studi yang dilakukan ketiga profesor tersebut dan rilis yang diterbitkan Purdue University.

Skenario pertama: skenario terburuk bagi produsen CPO dan deforestasi

Dalam skenario pertama, Malaysia dan Indonesia akan secara sukarela kembali ke tingkat produksi minyak sawit pada tahun 2011.

Berdasar data Kementerian Pertanian, produksi CPO Indonesia pada 2011 sebesar 23,5 juta ton.

Langkah itu dilakukan melalui penerapan peraturan atau pajak pada industri kelapa sawit.

Nah, berdasarkan model yang disusun ketiga profesor tersebut, skenario pertama ini boleh jadi disebut sebagai skenario terburuk.  

Baca Juga: Tarif Impor CPO Malaysia ke India direkomendasikan Naik 5%

Dari sisi lingkungan hidup, laju deforestasi malah tidak berkurang. 

Sebab, lebih banyak yang yang dibuka untuk menggenjot produksi tanaman penghasil minyak nabati yang lain untuk menutupi kekurangan pasokan CPO.

Lahan baru yang dibuka bukan hanya di Indonesia dan Malaysia tapi di banyak negara lain.

Maklum, permintaan global terhadap minyak nabati untuk berbagai kebutuhan terus mengalami pertumbuhan.

"Pada saat yang sama, Malaysia dan Indonesia menghadapi pukulan serius pada pendapatan dari sektor pertanian," ujar Taheripour.

Skenario kedua: pilihan terbaik bagi Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan model yang dibuat Taheripour dan kedua rekannya, skenario kedua disebut sebagai kebijakan terbaik yang bisa ditempuh.

Dalam skenario kedua, Malaysia dan Indonesia akan membatasi produksi minyak sawit hingga ke level produksi pada tahun 2011.

Di saat bersamaan, pemerintah kedua negara menawarkan subsidi kepada petani untuk menghentikan aktivitas pembukaan hutan. 

Insentif dianggap efektif dalam menahan laju deforestasi secara global.

Baca Juga: Perlu harmonisasi regulasi untuk mengakhiri polemik tata kelola sawit

Sementara pembukaan lahan baru di negara lain untuk tanaman penghasil minyak nabati yang lain tidak akan bisa menutupi kekurangan pasokan yang berasal dari minyak kelapa sawit.

Skenario ini akan mendorong kenaikan harga CPO sehingga menguntungkan ekonomi Malaysia dan Indonesia.

"Ini adalah pilihan terbaik untuk Malaysia dan Indonesia karena mereka menggunakan kekuatan seperti monopoli untuk mengendalikan pasar," sambung Hertel.

Skenario ketiga: lebih menguntungkan eropa

Sementara skenario ketiga yang disusun ketiga profesor ini, akan lebih banyak menguntungkan negara importir CPO.

Sementara Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal

Negara-negara lain, termasuk uni eropa mengambil tindakan untuk membatasi minyak sawit, dengan menetapkan tarif impor minyak sawit. 

Dari sisi lingkungan hidup, laju deforestasi bisa ditahan seperti halnya pada skenario kedua.

Di sisi ekonomi, permintaan akan melambat dan harga CPO bakal meningkat.

Namun, manfaat ekonomi terbesar diperoleh oleh negara-negara eropa yang memungut tarif atas impor CPO.

Baca Juga: Hambat Airbus Masuk RI, Mendag Sudah Bicara dengan Bos Lion Air

Pada awalnya, Indonesia dan Malaysia memang akan mendapatkan manfaat dari kenaikan harga CPO.

Namun, manfaat tersebut akan ditransfer ke negara-negara importir.

"Ketika negara lain menerapkan pembatasan impor, manfaat yang tadinya diperoleh Indonesia dan Malaysia ini diberikan kepada importir dalam bentuk pendapatan tarif yang lebih tinggi dan harga ekspor yang lebih baik,” tulis para profesor ini.

Bagikan

Berita Terbaru

Merger Adira Finance dan Mandala Finance Tunggu Persetujuan BNI dan Pos Indonesia
| Senin, 09 Juni 2025 | 19:25 WIB

Merger Adira Finance dan Mandala Finance Tunggu Persetujuan BNI dan Pos Indonesia

Ada sebagian kecil kreditur dan mitra kerja sama yang belum menyatakan persetujuan penggabungann usaha (merger) ADMF dan MFIN.

Penjualan Semen di Kuartal I-2025 Merosot, Proyek IKN Hingga Daya Beli Pemicunya
| Senin, 09 Juni 2025 | 18:55 WIB

Penjualan Semen di Kuartal I-2025 Merosot, Proyek IKN Hingga Daya Beli Pemicunya

Pelemahan ekonomi dan turunnya aktivitas pembangunan infrastruktur dalam negeri cukup menahan laju industri semen di awal tahun ini.

Menilik Prospek PT Timah (TINS) Pasca Temuan BPK
| Senin, 09 Juni 2025 | 14:00 WIB

Menilik Prospek PT Timah (TINS) Pasca Temuan BPK

BPK mengungkapkan adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan operasional PT Timah Tbk mencapai Rp 34,49 triliun.

ESG XLSmart (EXCL): Memadukan Strategi biar Jadi Paling Dicintai
| Senin, 09 Juni 2025 | 11:05 WIB

ESG XLSmart (EXCL): Memadukan Strategi biar Jadi Paling Dicintai

Usaha baru hasil merger XL Axiata dan Smartfren efektif berjalan pada tahun ini. Manajemen berjanji lebih ambisius untuk menerapkan ESG.

Gelombang PKPU Anak Usaha BUMN Karya Masih Berlanjut, Kali Ini Menerpa Anak WSKT
| Senin, 09 Juni 2025 | 10:54 WIB

Gelombang PKPU Anak Usaha BUMN Karya Masih Berlanjut, Kali Ini Menerpa Anak WSKT

Sebelumnya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diajukan terhadap anak usaha PTPP dan WIKA.

Proyeksi IHSG Usai Idul Adha, Minim Sentimen Domestik dan Waspadai Profit Taking
| Senin, 09 Juni 2025 | 09:56 WIB

Proyeksi IHSG Usai Idul Adha, Minim Sentimen Domestik dan Waspadai Profit Taking

Selama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak menembus ke bawah 7.000, outlook mingguan masih netral ke positif.

Emiten Kelapa Sawit Sinarmas (SMAR) Akan Jual Bio CNG dari Limbah Gas Metana
| Senin, 09 Juni 2025 | 09:23 WIB

Emiten Kelapa Sawit Sinarmas (SMAR) Akan Jual Bio CNG dari Limbah Gas Metana

DSNG menjadi salah satu pesaing PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) di bisnis bio CNG.

Di Tengah Kabar Spin Off, BRIS Jadi Laggard IHSG dengan Penurunan Harga Terdalam
| Senin, 09 Juni 2025 | 08:58 WIB

Di Tengah Kabar Spin Off, BRIS Jadi Laggard IHSG dengan Penurunan Harga Terdalam

Masuknya Danantara berpotensi membuat free float BRIS lebih tinggi, sehingga di atas kertas akan berefek positif pada perdagangan saham BRIS.​

Menolak Kenaikan Pajak Rumah Tapak
| Senin, 09 Juni 2025 | 08:56 WIB

Menolak Kenaikan Pajak Rumah Tapak

Kebijakan pajak dinilai perlu diisusun secara adil, transparan, dan bebas dari pengaruh kepentingan bisnis maupun jabatan ganda pejabat negara

Harga Minyak Membuka Ruang Fiskal Pemerintah
| Senin, 09 Juni 2025 | 08:47 WIB

Harga Minyak Membuka Ruang Fiskal Pemerintah

Pada bulan April 2025, Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan US$ 65,29 per barel di bawah asumsi US$ 82 per barel

INDEKS BERITA

Terpopuler