Ini Dampak Tiga Skenario Kebijakan Pembatasan CPO

Kamis, 05 September 2019 | 10:33 WIB
Ini Dampak Tiga Skenario Kebijakan Pembatasan CPO
[ILUSTRASI. Panen kelapa sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - INDIANA. Tiga profesor dari dua universitas top di dunia baru saja merilis studi terbaru soal kelapa sawit. 

Riset yang dirilis pada 3 September 2019 ini menyusun tiga skenario kebijakan pembatasan produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Tujuannya untuk melihat dampak kebijakan terkait CPO terhadap deforestasi dan ekonomi Indonesia dan Malaysia.

Berangkat dari studi tersebut, Farzad Taheripour memperingatkan bahwa langkah-langkah global untuk mengurangi produksi CPO tidak hanya berpengaruh terhadap Indonesia dan Malaysia. Tapi juga akan mempengaruhi negara lain. 

Taheripour merupakan profesor ekonomi pertanian di Purdue University, Amerika Serikat (AS) yang menjadi penulis utama dalam studi ini.

Ia berkolaborasi dengan Thomas Hertel yang juga seorang profesor ekonomi pertanian Purdue University.

Lalu, ada Navin Ramankutty, profesor dan ketua riset dalam perubahan lingkungan global dan keamanan pangan di University of British Columbia, Kanada.

Penelitian ini didanai oleh The National Science Foundation dan Institut Pangan dan Pertanian Nasional Departemen Pertanian AS.

“Jika Malaysia dan Indonesia membiarkan Eropa menggunakan kebijakan perdagangan untuk mengurangi produksi minyak sawit, negara-negara itu akan dirugikan secara signifikan karena permintaan akan produk dan juga harganya akan menurun," kata Taheripour.

Baca Juga: Demi Ekspor CPO, Indonesia Pangkas Standar Gula Impor premium

"Kami menunjukkan bahwa akan lebih baik bagi Malaysia dan Indonesia untuk proaktif dalam menghadapi tuntutan perubahan,” imbuhnya.

Berikut tiga skenario kebijakan pembatasan produksi CPO beserta dampaknya, dikutip KONTAN dari studi yang dilakukan ketiga profesor tersebut dan rilis yang diterbitkan Purdue University.

Skenario pertama: skenario terburuk bagi produsen CPO dan deforestasi

Dalam skenario pertama, Malaysia dan Indonesia akan secara sukarela kembali ke tingkat produksi minyak sawit pada tahun 2011.

Berdasar data Kementerian Pertanian, produksi CPO Indonesia pada 2011 sebesar 23,5 juta ton.

Langkah itu dilakukan melalui penerapan peraturan atau pajak pada industri kelapa sawit.

Nah, berdasarkan model yang disusun ketiga profesor tersebut, skenario pertama ini boleh jadi disebut sebagai skenario terburuk.  

Baca Juga: Tarif Impor CPO Malaysia ke India direkomendasikan Naik 5%

Dari sisi lingkungan hidup, laju deforestasi malah tidak berkurang. 

Sebab, lebih banyak yang yang dibuka untuk menggenjot produksi tanaman penghasil minyak nabati yang lain untuk menutupi kekurangan pasokan CPO.

Lahan baru yang dibuka bukan hanya di Indonesia dan Malaysia tapi di banyak negara lain.

Maklum, permintaan global terhadap minyak nabati untuk berbagai kebutuhan terus mengalami pertumbuhan.

"Pada saat yang sama, Malaysia dan Indonesia menghadapi pukulan serius pada pendapatan dari sektor pertanian," ujar Taheripour.

Skenario kedua: pilihan terbaik bagi Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan model yang dibuat Taheripour dan kedua rekannya, skenario kedua disebut sebagai kebijakan terbaik yang bisa ditempuh.

Dalam skenario kedua, Malaysia dan Indonesia akan membatasi produksi minyak sawit hingga ke level produksi pada tahun 2011.

Di saat bersamaan, pemerintah kedua negara menawarkan subsidi kepada petani untuk menghentikan aktivitas pembukaan hutan. 

Insentif dianggap efektif dalam menahan laju deforestasi secara global.

Baca Juga: Perlu harmonisasi regulasi untuk mengakhiri polemik tata kelola sawit

Sementara pembukaan lahan baru di negara lain untuk tanaman penghasil minyak nabati yang lain tidak akan bisa menutupi kekurangan pasokan yang berasal dari minyak kelapa sawit.

Skenario ini akan mendorong kenaikan harga CPO sehingga menguntungkan ekonomi Malaysia dan Indonesia.

"Ini adalah pilihan terbaik untuk Malaysia dan Indonesia karena mereka menggunakan kekuatan seperti monopoli untuk mengendalikan pasar," sambung Hertel.

Skenario ketiga: lebih menguntungkan eropa

Sementara skenario ketiga yang disusun ketiga profesor ini, akan lebih banyak menguntungkan negara importir CPO.

Sementara Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal

Negara-negara lain, termasuk uni eropa mengambil tindakan untuk membatasi minyak sawit, dengan menetapkan tarif impor minyak sawit. 

Dari sisi lingkungan hidup, laju deforestasi bisa ditahan seperti halnya pada skenario kedua.

Di sisi ekonomi, permintaan akan melambat dan harga CPO bakal meningkat.

Namun, manfaat ekonomi terbesar diperoleh oleh negara-negara eropa yang memungut tarif atas impor CPO.

Baca Juga: Hambat Airbus Masuk RI, Mendag Sudah Bicara dengan Bos Lion Air

Pada awalnya, Indonesia dan Malaysia memang akan mendapatkan manfaat dari kenaikan harga CPO.

Namun, manfaat tersebut akan ditransfer ke negara-negara importir.

"Ketika negara lain menerapkan pembatasan impor, manfaat yang tadinya diperoleh Indonesia dan Malaysia ini diberikan kepada importir dalam bentuk pendapatan tarif yang lebih tinggi dan harga ekspor yang lebih baik,” tulis para profesor ini.

Bagikan

Berita Terbaru

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan
| Senin, 09 Maret 2026 | 11:01 WIB

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan langkah keberlanjutan. Bukan hanya dengan strategi besar korporasi, tetapi juga l

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona
| Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona

Aturan larangan truk angkutan batubara melintasi jalan umum milik provinsi menjadi katalis positif bagi RMKE.

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing
| Senin, 09 Maret 2026 | 08:00 WIB

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing

Sejumlah investor asing institusi menerapkan strategi averaging down seiring koreksi harga saham BBCA.

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:46 WIB

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?

Menjadikan batasan free float sebagai target tunggal berisiko membawa investor ke fetisisme angka.​ 

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:37 WIB

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025

Seiring turunnya pendapatan, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)  ikut tergerus 41,6% secara tahunan menjadi Rp 2,54 triliun di 2025

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:32 WIB

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas

Laba bersih PGAS anjlok 36,54% (YoY) ke US$ 215,4 juta pada 2025, seiring beban pokok pendapatan bengkak 10% (YoY) jadi US$ 3,3 miliar pada 2025. 

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:27 WIB

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok

Seiring loyonya harga komoditas di pasar global, mayoritas harga saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut terkoreksi​.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:25 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus

Lonjakan harga minyak dunia berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap emiten sektor barang konsumsi.

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:21 WIB

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sumber pendanaan sektor kelapa sawit sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus
| Senin, 09 Maret 2026 | 05:59 WIB

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus

Dari total 33 saham yang digenggam Asabri merujuk ke data KSEI, 20 saham atau sekitar 2/3 diantaranya menghuni Papan Pemantauan Khusus (PPK).

INDEKS BERITA

Terpopuler