Insentif Pajak dan Daya Beli Kelas Menengah

Senin, 04 November 2024 | 03:10 WIB
Insentif Pajak dan Daya Beli Kelas Menengah
[ILUSTRASI. Pekerja kelas menengah berjalan kaki menuju tempat kerjanya di Jakarta, Senin (21/10/2024). Meski membahas banyak persoalan ekonomi, dalam pidato pelantikan Presiden, Prabowo tidak menyinggung keresahan kelas menengah seperti daya beli dan jumlah kelas menengah yang turun. Saat kampanye, Prabowo janji buka 19 juta lapangan kerja baru. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/21/10/2024]
Galih Ardin; Jonathan Nainggolan | Master of Public Finance GRIPS Jepang; Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa selama periode September 2024 telah terjadi penurunan tingkat inflasi di Indonesia (BPS, 2024). Pada September misalnya, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 1,84% year-on-year. Dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi pada September 2024 menurun 0,12% month-to-month. Pada Agustus 2024, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 2,12%. 

Apabila ditelisik lebih jauh, maka tren penurunan inflasi tahun ini sudah terjadi pada April 2024. Padahal saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445H yang umumnya diikuti inflasi. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan inflasi di Indonesia, salah satunya penurunan harga bahan makanan seperti cabai merah, bensin, telur ayam dan daging ayam.

Secara teknis, penurunan tingkat inflasi secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya deflasi. Oxford Dictionary menerjemahkan deflasi sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan jumlah uang beredar (Oxford, 2024). 

Baca Juga: BPK Soal Lapkeu OJK 2023: Ada Rp 394,10 Miliar yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Deflasi dapat menyebabkan penurunan harga barang dan jasa serta penurunan daya beli masyarakat. Meskipun dalam kondisi deflasi terjadi penurunan harga barang dan jasa, penurunan ini tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, deflasi disebabkan penurunan permintaan agregat yang dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Beberapa ahli menyampaikan bahwa deflasi yang terjadi selama beberapa bulan di Indonesia berkaitan erat dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. Center of Reform on Economics (Core) misalnya, menyampaikan bahwa deflasi selama lima bulan berturut-turut di Indonesia merupakan kondisi anomali. Hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Lebih lanjut, Core menyebutkan bahwa deflasi yang terjadi disebabkan penurunan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Baca Juga: Pilah-Pilih Kripto yang Digadang Masih Jago

Pajak sebagai instrumen fiskal pada dasarnya mempunyai peran penting dalam stabilisator turbulensi ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan pajak dapat diarahkan sebagai peredam apabila kegiatan ekonomi terlalu tinggi. Selain itu, kebijakan pajak juga dapat digunakan sebagai katalisator apabila kegiatan ekonomi mengalami kelesuan.

Sebagai contoh, pada saat pandemi Covid-19 terjadi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain di dunia turun secara drastis. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini disebabkan anjloknya permintaan dan penawaran agregat sebagai akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19. Sebagai akibatnya, terjadi peningkatan angka pengangguran di mana-mana karena perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawannya. 

Baca Juga: Emas Menyulut Inflasi, Bukan Daya Beli

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Melalui ketentuan tersebut, pemerintah mengatur bahwa wajib pajak yang terdapak pandemi covid-19 dapat memperoleh insentif pajak, salah satunya berupa Pasal 21 ditanggung pemerintah. 

Baca Juga: Investor Tekstil Taiwan Minta Empat Kepastian

Berdasarkan laporan belanja perpajakan tahun 2020, jumlah anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 mencapai Rp 1,7 trilliun (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Pada 2021, jumlah tersebut melonjak menjadi Rp 4,3 trilliun (BKF, 2022).

Sedikit banyak, kebijakan yang diambil oleh pemerintah kala itu efektif mencegah angka pengangguran ke tingkat yang lebih dalam. BPS melaporkan bahwa pada saat pandemi Covid-19 berlangsung, rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 10,19%. Secara berangsur, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 8,71% pada tahun 2021, dan 6,32% pada 2022 (BPS, 2024). 

Rangsangan tepat

Meskipun pemberian insentif berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan kebijakan ketenagakerjaan lain terbukti efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran pada saat terjadi badai Covid-19, namun kebijakan tersebut belum tentu efektif dalam meredam pelemahan daya beli seperti saat ini. Hal itu dikarenakan apa yang terjadi saat ini lebih bersifat fundamental. 

Baca Juga: Tidak Ada Underlying, Penerbitan SUVBI Rendah

Deflasi yang disertai penurunan daya beli kelas menengah menunjukkan perlunya rangsangan yang tepat untuk meredam dampak tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah peninjauan ulang kebijakan fiskal, dengan memberikan insentif yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat kelas menengah. 

Misalnya, pembebasan sementara pajak penghasilan bagi mereka yang berada dalam rentang penghasilan tertentu, khususnya pekerja yang menerima gaji atau upah, dapat membantu memperkuat daya beli mereka selama periode pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Pengusutan Korupsi Dugaan Impor Gula Perlu Diperluas

Saat ini, pembebasan pajak telah diberlakukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan perederan bruto di bawah Rp 500 juta per tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022. Namun, jika kita mencermati struktur perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan pekerja, bukan pengusaha, maka kondisi yang terjadi akan sedikit berbeda. 

Penghasilan dalam rentang Rp 60 juta hingga Rp 500 juta sesuai dengan peraturan perpajakan dikenakan pajak tarif progresif dimulai 5% hingga 25%. Sehingga usulan agar menyeimbangkan insentif serupa bagi pekerja yang menerima hingga 500 juta dapat menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan.

Baca Juga: Lokal Terkapar, Investor Asing Relokasi Pabrik

Pembebasan atau penurunan tarif pajak penghasilan untuk kelas menengah dapat memberikan lebih banyak ruang bagi kelompok ini untuk meningkatkan daya beli mereka.

Langkah tersebut dapat membantu meredam efek deflasi yang disebabkan oleh penurunan konsumsi di segmen kelas menengah, yang sangat berperan dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Kelas menengah adalah pilar stabilitas ekonomi domestik karena daya beli mereka menentukan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi. 

Baca Juga: Bisnis Aluminium Lembaran Maspion Group (ALMI) Kolaps di Usia Nyaris Setengah Abad

Selanjutnya, dengan insentif pembebasan PPh bagi kelas menengah, konsumsi masyarakat di segmen ini akan bertambah, yang pada akhirnya akan menciptakan objek pajak baru, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang dan jasa yang mereka beli, serta PPh dari pihak lain yang menerima pendapatan dari belanja tersebut.

Selain itu, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah harus menjadi fokus utama untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan konteks kebijakan fiskal yang berkeadilan. Keberpihakan ini tentu memberikan jawaban atas pertanyaan publik terkait begitu banyak insentif perpajakan lainnya yang cenderung menyasar kalangan atas seperti pembebasan pajak dividen dan penurunan tarif PPh korporasi, serta berbagai insentif perpajakan bagi investor asing.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler