Insentif Pajak dan Prevalensi Stunting

Kamis, 28 Maret 2024 | 04:37 WIB
Insentif Pajak dan Prevalensi Stunting
[ILUSTRASI. Bidan desa menyuntikkan vaksin polio kepada balita di Desa Pamayahan, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (14/5/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan 1,4 juta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka menurunkan angka Prevalensi Stunting guna mengejar target Jabar Zero Stunting pada 2023. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.]
Gustofan Mahmud | Analis Kebijakan Ekonomi Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies

KONTAN.CO.ID - Memasuki periode akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Hal ini tidak terlepas dari persoalan angka prevalensi tengkes (stunting), yang diragukan dapat mencapai target nasional 14% pada tahun ini.

Pasalnya, untuk sampai level tersebut, realisasi penurunan tahunan kasus stunting minimal 3,8 poin persentase di 2023 dan 2024. Sementara, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemkes), angka stunting Indonesia di 2023 hanya turun 0,1 basis poin (bps), yakni dari 21,6% di 2022 menjadi 21,5% di 2023. Artinya, mau tidak mau, pemerintah mesti banting tulang guna mengejar selisih 7,5 bps.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

BI Waspadai Dampak Lonjakan Inflasi AS
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 08:08 WIB

BI Waspadai Dampak Lonjakan Inflasi AS

Ketidakpastian meningkat dan berdampak terhadap aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia

Pemerintah Menugaskan Impor 200.000 Daging
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 08:01 WIB

Pemerintah Menugaskan Impor 200.000 Daging

Penugasan disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan

Cadangan Devisa Bakal Tergerus Risiko Pelemahan Rupiah
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:57 WIB

Cadangan Devisa Bakal Tergerus Risiko Pelemahan Rupiah

Cadangan devisa RI akhir pada Januari 2025 sebesar US$ 156,1 miliar, rekor tertinggi sepanjang sejarah 

Asa Agar Ekonomi Positif Berkat Dorongan Insentif
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:51 WIB

Asa Agar Ekonomi Positif Berkat Dorongan Insentif

Pemerintah kembali menggulirkan sejumlah insentif pajak, mulai dari PPh Pasal 21, PPN, hingga PPnBM  DTP

Yang Penting Hemat
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:30 WIB

Yang Penting Hemat

Penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah harusnya juga menyasar efisiensi struktur organisasi pemerintahan.

Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:30 WIB

Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintah perlu membuat program pembangunan sosial yang memperkuat daya tahan dan daya beli publik.​

 Bunga Deposito Bank Masih Belum Turun
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:00 WIB

Bunga Deposito Bank Masih Belum Turun

Bunga deposito bank-bank besar di Tanah Air belum turun hingga Februari ini, meski BI rate telah dipangkas baru-baru ini. ​

Cerita Putri Madarina yang Lebih Nyaman Kelola Aset di Bitcoin
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:00 WIB

Cerita Putri Madarina yang Lebih Nyaman Kelola Aset di Bitcoin

Putri Madarina, Country Director Fasset Indonesia ​cukup besar mengalokasikan dana investasinya di instrumen bitcoin

Bank Muamalat Ditawarkan Lagi ke BTN
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 06:30 WIB

Bank Muamalat Ditawarkan Lagi ke BTN

Upaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencari investor baru untuk Bank Muamalat Indonesia berlanjut. ​

Fokus di Obligasi, Yield BP Jamsostek Capai 6,84% pada Tahun 2024
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 05:50 WIB

Fokus di Obligasi, Yield BP Jamsostek Capai 6,84% pada Tahun 2024

Di tengah volatilitas pasar saham, hasil investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek naik 11%. 

INDEKS BERITA

Terpopuler