Insentif Terbit, Penjualan Mobil Listrik Bakal Ngibrit

Jumat, 10 Januari 2025 | 05:00 WIB
Insentif Terbit, Penjualan Mobil Listrik Bakal Ngibrit
[ILUSTRASI. Mobil listrik Chery Omoda E5 ]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja pasar mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV) di Indonesia diproyeksikan bakal lebih moncer di tahun 2025. Hal ini  didukung kebijakan pemerintah yang memperpanjang pemberian insentif fiskal untuk mobil listrik.

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil listrik pada 2025.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Asuransi Masih Temui Kendala Pelaporan PSAK 117
| Kamis, 26 Februari 2026 | 02:45 WIB

Asuransi Masih Temui Kendala Pelaporan PSAK 117

Salah satunya tantangan implementasi PSAK 117 adalah dari sisi teknologi untuk menyusun laporan sebab butuh tambahan investasi.

Antara Utang dan Ancaman Krisis
| Kamis, 26 Februari 2026 | 02:30 WIB

Antara Utang dan Ancaman Krisis

Memilih utang daripada krisis adalah opsi yang masuk akal jika dibarengi efisiensi belanja yang drastis dan peningkatan pendapatan.

Rajin Ekspansi, Chandra Asri (TPIA) Bidik Total Kapasitas Produksi Tembus 21 Juta Ton
| Kamis, 26 Februari 2026 | 02:12 WIB

Rajin Ekspansi, Chandra Asri (TPIA) Bidik Total Kapasitas Produksi Tembus 21 Juta Ton

Permintaan produk petrokimia di Indonesia masih tinggi, dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan CAGR sekitar 5% hingga tahun 2038.

Economic 30 Rebalancing: BBYB & HRTA Masuk, Bagaimana Rekomendasinya?
| Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00 WIB

Economic 30 Rebalancing: BBYB & HRTA Masuk, Bagaimana Rekomendasinya?

Komposisi baru indeks Economic 30 berlaku 2 Maret 2026. Analis soroti NCKL, HRTA, KIJA. Cek rekomendasi dan target harganya sekarang.

Rumor Akhirnya Terjawab, Bakrie Capital Indonesia Resmi Akuisisi 6% Saham BIPI
| Rabu, 25 Februari 2026 | 19:11 WIB

Rumor Akhirnya Terjawab, Bakrie Capital Indonesia Resmi Akuisisi 6% Saham BIPI

Grup Bakrie merogoh kocek sekitar Rp 948 miliar untuk menebus 6% saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI).

Berburu Cuan Dividen Bank Besar, Intip Potensi Yield Dividen BBCA, BMRI, BBRI, & BBNI
| Rabu, 25 Februari 2026 | 08:31 WIB

Berburu Cuan Dividen Bank Besar, Intip Potensi Yield Dividen BBCA, BMRI, BBRI, & BBNI

Imbal hasil dividen terutama dari bank Himbara diproyeksi lebih menarik, bisa menyentuh menyentuh 8%-9%.

Saham SIDO Terjerembap di Musim Hujan Awal Tahun, tapi Diborong Tiga Institusi Asing
| Rabu, 25 Februari 2026 | 08:10 WIB

Saham SIDO Terjerembap di Musim Hujan Awal Tahun, tapi Diborong Tiga Institusi Asing

Investor asing institusi seperti Vanguard dan Blackrock masih mencatatkan unrealized loss di  saham SIDO.

OJK Usut 32 Kasus Dugaan Manipulasi Saham, Tak Semuanya Melibatkan Influencer
| Rabu, 25 Februari 2026 | 07:35 WIB

OJK Usut 32 Kasus Dugaan Manipulasi Saham, Tak Semuanya Melibatkan Influencer

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi POJK yang ditargetkan bakal dirilis pada semester I-2026.

Bangkit dari Level Gocap, Didorong Sentimen Right Issue Harga Saham WMUU Melesat
| Rabu, 25 Februari 2026 | 07:10 WIB

Bangkit dari Level Gocap, Didorong Sentimen Right Issue Harga Saham WMUU Melesat

Konversi hak tagih akan membawa dampak positif, salah satunya memangkas rasio pinjaman terhadap ekuitas WMUU. 

Perjanjian Dagang RI-AS Menekan Bisnis Logistik
| Rabu, 25 Februari 2026 | 07:05 WIB

Perjanjian Dagang RI-AS Menekan Bisnis Logistik

Perjanjian ini berpotensi membuat perlindungan data primer bangsa menggunakan platform digital dan server pihak asing.

INDEKS BERITA

Terpopuler