Berita HOME

Jokowi Resmi Mengumumkan PPKM Darurat, Ini Perbedaannya Dengan PSBB dan PPKM Mikro

Kamis, 01 Juli 2021 | 12:42 WIB
Jokowi Resmi Mengumumkan PPKM Darurat, Ini Perbedaannya Dengan PSBB dan PPKM Mikro

ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM Mikro Darurat di Istana Negara, pada Kamis 1 Juli2021. PPKM Mikro darurat berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali mulai 3 Juli - 20 Juli 2021. DOK/Sekretariat Presiden

Reporter: Abdul Basith Bardan, Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

PPKM Mikro 

Usai kebijakan PPKM Jawa-Bali, pemerintah pusat menelurkan kebijakan baru bernama PPKM mikro. Pada awalnya, PPKM Mikro hanya diterapkan di Jawa dan Bali. Namun, seiring makin meluasnya penyebaran Covid-19, belakangan pemerintah pusat memberlakukan PPKM mikro di 34 provinsi.

PPKM Mikro membatasi kegiatan masyarakat pada ruang lingkup yang lebih kecil, yakni hingga tingkat RT.

Tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial, di RT yang berada di zona merah tidak boleh dibuka. Larangan berkerumun lebih dari tiga orang juga diberlakukan. Serta membatasi keluar-masuk masyarakat maksimal hingga pukul 20.WIB.

Selain itu, kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 juga wajib ditiadakan.

Baca Juga: Anies Baswedan ajukan 4 permintaan ke pemerintah pusat, apa saja?

Di tingkat kabupaten/kota, kebijakan untuk dunia usaha lebih longgar ketimbang PPKM Jawa-Bali. Sektor non esensial misalnya diperbolehkan beroperasi dengan menerapkan WFH 50% dan WFO 50%.

Restoran, kafe dan tempat makan minum lainnya juga bisa melayani makan di tempat 50% dari kapasitas. Sementara pusat perbelanjaan dibatasi beroperasi maksimal hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara aturan untuk sektor esensial dan proyek konstruksi tidak mengalami perubahan dari kebijakan PPKM Jawa-Bali.

PPKM Darurat

Berdasarkan dokumen yang diterima Kontan dari Juru Bicara Menteri Koordinator Marinves, Jodi Mahardi, PPKM darurat akan dilaksanakan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. 100% Work from Home untuk sektor non essential.

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.

Dilarang pakai face shield tanpa masker >>>


Baca juga

IHSG
6.109,94
0.00%
-0,29
LQ45
862,70
0.40%
-3,43
USD/IDR
14.252
-0,04
EMAS
932.000
0,43%