Jutaan Hektare Lahan Sawit di Indonesia Masih Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

Senin, 01 April 2024 | 03:55 WIB
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Indonesia Masih Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan
[ILUSTRASI. Pekerja memindahkan tandan buah segar (TBS) di salah satu perkebunan sawit Kota Bengkulu, Bengkulu, Selasa (21/11/2023). Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas perkebunan sawit di Tanah Air naik dari 14,9 juta hektare pada tahun 2022 menjadi 16,38 juta hektare pada tahun 2023 dengan rincian 53 persen atau 8,64 juta hektare milik perusahaan swasta, sedangkan 42 persen atau 6,94 juta hektare berstatus sebagai perkebunan rakyat dan 800 ribu hektare dalam penguasaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/rwa.]
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya menuntaskan pemutihan atau melegalisasi 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit yang tumpang tindih di kawasan hutan. Targetnya, upaya itu rampung pada 30 September 2024. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mengatakan, dari 3,3 juta ha lahan sawit yang masuk kawasan hutan, sebenarnya beberapa lahan sawit masuk di ruang yang legal. Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan jika lahan tersebut masih masuk peta kawasan hutan.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Mobilitas Warga Berdenyut di Masa Nataru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 07:11 WIB

Mobilitas Warga Berdenyut di Masa Nataru

Pemerintah menyiapkan stimulus tarif tiket pesawat sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat pengguna maskapai

JAST Kantongi Proyek  BPJS Ketenagakerjaan
| Rabu, 24 Desember 2025 | 07:07 WIB

JAST Kantongi Proyek BPJS Ketenagakerjaan

Tanpa pengendalian biaya dan kualitas layanan, kontrak besar justru bisa menjadi beban operasional perusahaan

Penumpang KAI Menembus  3,5 Juta di Periode Nataru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:57 WIB

Penumpang KAI Menembus 3,5 Juta di Periode Nataru

Okupansi tersebut berasal dari total lebih dari 3,5 juta kursi yang disediakan untuk melayani masyarakat selama periode angkutan Nataru 2025/2026.

Pertamina Mengoptimalkan Sumur Tua
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:54 WIB

Pertamina Mengoptimalkan Sumur Tua

Keberhasilan CEOR berpotensi menggandakan produksi Minas yang saat ini berada di kisaran 28.000 bopd

Memacu Produksi Migas, Mengendalikan Batubara
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:50 WIB

Memacu Produksi Migas, Mengendalikan Batubara

Kementerian ESDM memfokuskan program ketahanan dan kemandirian energi pada 2026 dengan menggenjot produksi migas

Emas Melesat  Emiten Geber Produksi
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:47 WIB

Emas Melesat Emiten Geber Produksi

Tren kenaikan harga emas diprediksi berlanjut pada tahun depan seiring tingginya permintaan dan ketidakpasian ekonomii

Bali Sepi?
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:10 WIB

Bali Sepi?

Tantangan pariwisata Bali saat ini tidak semata pada volume kunjungan, melainkan pada distribusi dan kualitas belanja wisatawan.

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:05 WIB

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 mengatur jangka waktu tax holiday hanya sampai Desember 2025

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:00 WIB

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun tempat tinggal permanen bagi warga terdampak bencana Sumatra.

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:45 WIB

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 781,87 triliun

INDEKS BERITA

Terpopuler