Kasus Huawei Makin Panas, China Ancam Kanada Jika Tetap Blokir Huawei dari Proyek 5G

Jumat, 18 Januari 2019 | 18:40 WIB
Kasus Huawei Makin Panas, China Ancam Kanada Jika Tetap Blokir Huawei dari Proyek 5G
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Kasus Huawei masih memanas. Kali ini, Duta Besar China untuk Kanada memperingatkan tentang dampak yang bisa terjadi jika Huawei dilarang berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G di negara itu. Ketegangan ini terjadi menyusul penahanan Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou di Vancouver, bulan lalu. 

Sebelumnya, Jerman telah memblokir perusahaan telekomunikasi China itu sebagai pemasok infrastruktur 5G, dengan alasan keamanan nasional. Saat ini, Kanada sedang melakukan peninjauan untuk meluncurkan teknologi 5G yang diperkirakan akan memakan waktu penyelesaian berbulan-bulan. 

Mengutip Financial Times, Jumat (18/9), penangkapan Meng telah mempengaruhi masa depan perusahaan telekomunikasi itu di Kanada. Amerika Serikat memang tengah menekan sekutunya untuk ramai-ramai mengakhiri kontrak dengan Huawei karena tuduhan spionase. 

Seperti diketahui, pekan lalu, Polandia juga telah menangkap Direktur Penjualan Huawei dan Mantan Pejabat Keamanan Negara Polandia atas tuduhan mata-mata. Huawei kemudian memecat eksekutif tersebut. Kanada adalah bagian dari The Five Eyes intelligence-sharing network, bersama dengan AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Lu Shaye, Duta Besar China mengatakan, dia berharap Kanada dapat membuat keputusan bijak tentang masalah ini, Ia sekaligus memperingatkan kalau akan ada dampak yang bakal terjadi jika Huawei dilarang berpartisipasi dalam jaringan Kanada.

Meng ditangkap saat transit di Vancouver pada akhir 2018 dengan tuduhan melanggar sanksi AS terhadap Iran. Ini memicu perang dingin diplomatis antara Beijing dan Ottawa.

Sebagai balasan, Tiongkok menahan dua orang Kanada, Michael Korvig dan Michael Spavor. Ottawa menyebut hal itu sebagai "penahanan yang sewenang-wenang".

Tak hanya itu, di awal pekan ini, China menghukum warga Kanada lain yang sudah berada di penjara dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara karena penyelundupan narkoba, China mengklaim kalau memiliki bukti baru dalam kasus ini.

Hingga akhir bulan ini, AS punya kesempatan untuk mengajukan permintaan ekstradisi formal ke Kanada. Jika hal itu dilakukan, Menteri Kehakiman Kanada kemudian dapat memblokir permintaan atau menyetujui sidang pengadilan.

Nasib Meng dan orang Kanada yang ditahan di Tiongkok tak seimbang. Meng bisa bebas dengan jaminan Vancouver dan masih dapat berkegiatan di depan umum meski dengan penjagaan. Sebaliknya, tahanan Kanada terus diinterogasi, dilarang tidur dan dilarang menghubungi pengacara atau keluarga. Perselisihan ini bahkan telah mendorong beberapa eksekutif Kanada untuk menunda perjalanan ke China.

Pendiri dan Presiden Huawei Ren Zhengfei mengatakan, perusahaan tidak pernah menjadi mata-mata China. Tuduhan inilah yang membuat AS memblokir Huawei untuk berpartisipasi dalam pembangunan jaringan seluler 5G. Lu tidak memberikan perincian tentang konsekuensi yang mungkin terjadi.

Konflik ini bisa saja merembet ke perdagangan kedua negara. Saat ini, ekspor utama Kanada ke China di antaranya produk pulp dan kertas, biji-bijian dan minyak dan biji mineral. Ekspor ke Cina pada 2018 masih melampaui puncak sebelumnya yang terjadi pada 2015, meskipun ada kenaikan tarif dan kontrol pelabuhan pada beberapa produk.

Kanada sendiri telah menikmati berbagai pendanaan dari China dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk sektor energi dan pertambangan. Sejumlah proyek infrastruktur besar Kanada termasuk terminal ekspor LNG dan pengembangan proyek minyak bergantung pada pendanaan China.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler