Kebijakan Makroprudensial BI Akan Akomodatif untuk Dorong Pertumbuhan Kredit

Kamis, 27 Juni 2019 | 08:05 WIB
Kebijakan Makroprudensial BI Akan Akomodatif untuk Dorong Pertumbuhan Kredit
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menegaskan kebijakan makroprudensial akan akomodatif selama tiga hingga empat tahun mendatang. Selain itu, proses kebijakan moneter masih terbuka lebar. Pasalnya, pelambatan penyaluran kredit diperkirakan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.

BI mengklaim bank sentral sudah melonggarkan kebijakan moneter sejak dua tahun lalu. Pertama, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) pada 2017. Kedua, relaksasi loan to value (LTV) tahun 2018. Ketiga, pelonggaran penyangga likuiditas makroprudensial (PLM). Keempat, pelonggaran rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan Kelima kembali menurunkan GWM pada tahun ini.

Pelonggaran moneter ini bertujuan mendorong penyaluran kredit perbankan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi per Maret 2019, penyaluran kredit bank umum malah -0,14% secara year to date dengan outstanding Rp 5.350,34 triliun. Pertumbuhan secara tahunan hanya 11,73%, melambat dibandingkan tahun 2018 naik 12,05%.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung menyatakan, siklus pertumbuhan kredit ke depan masih di bawah potensinya. Ia berharap kebijakan BI yang akomodatif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit.

Kendati mengklaim telah melonggarkan kebijakan, BI tetap melihat perkembangan gap pertumbuhan kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Perlu akomodatif atau tidak, terlihat dari apakah sudah di atas tren jangka panjang," kata Juda, Rabu (26/6).

Asian Development Bank Institute Eric Sugandi melihat, persoalan kredit perbankan saat ini ada pada sisi suplai dan permintaan. "Yang banyak disorot adalah sisi suplai kredit, yaitu suku bunga kredit yang relatif masih tinggi dan masalah likuiditas perbankan," kata Eric.

Namun, persoalan permintaan kredit juga perlu diwaspadai. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan.

Eric memperkirakan, pertumbuhan kredit 2019 di kisaran 13%-15% atau lebih cepat dari 2018 sebesar 12,45% karena kebijakan BI.

Bagikan

Berita Terbaru

Ini Pendorong dan Tantangan Utama Kinerja Vale Indonesia (INCO) pada 2026
| Kamis, 02 April 2026 | 06:30 WIB

Ini Pendorong dan Tantangan Utama Kinerja Vale Indonesia (INCO) pada 2026

Pajak ekspor nikel dan keterbatasan pasokan jadi tantangan INCO. Cari tahu dampaknya pada profitabilitas.

Transmisi Seret, Penurunan Bunga Kredit Belum Signifikan
| Kamis, 02 April 2026 | 06:25 WIB

Transmisi Seret, Penurunan Bunga Kredit Belum Signifikan

​Pemangkasan BI rate belum sepenuhnya menetes ke bunga kredit—turunnya lambat, bahkan kredit baru sempat naik.

Rupiah Rawan Melemah: Waspadai Level Krusial Rp 17.020 per Dolar AS
| Kamis, 02 April 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Rawan Melemah: Waspadai Level Krusial Rp 17.020 per Dolar AS

Rupiah menguat tipis setelah sentuh rekor terburuk. Proyeksi terbaru menunjukkan rentang harga yang perlu diwaspadai investor

Minyak itu Bahan Baku
| Kamis, 02 April 2026 | 06:12 WIB

Minyak itu Bahan Baku

Perlu pendekatan menyeluruh, terutama diversifikasi energi dan penguatan industri hulu agar ketergantungan pada minyak bisa dikurangi.

Tekanan Rumah Tangga Masih Tinggi, Meski THR Menopang Kelas Bawah
| Kamis, 02 April 2026 | 06:10 WIB

Tekanan Rumah Tangga Masih Tinggi, Meski THR Menopang Kelas Bawah

​Tabungan kelompok bawah–menengah naik terdorong THR, namun tren penggerusan tabungan masih berlanjut.

Sektor Elektrifikasi Mendorong Harga: Saatnya Lirik Tembaga dan Nikel?
| Kamis, 02 April 2026 | 06:00 WIB

Sektor Elektrifikasi Mendorong Harga: Saatnya Lirik Tembaga dan Nikel?

Asumsi harga komoditas global direvisi naik signifikan oleh Fitch Ratings. Pahami faktor pendorong di balik lonjakan harga ini.

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas
| Kamis, 02 April 2026 | 05:30 WIB

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas

Data OJK mengejutkan: hanya 0,0005% dana asuransi di emas. Alasan di balik keputusan ini akan mengubah pandangan Anda.

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah
| Kamis, 02 April 2026 | 05:25 WIB

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah

Pemerintah bersama Danantara berkolaborasi membangun rusun kelas menengah salah satunya di Tanah Abang dan Senen.

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama
| Kamis, 02 April 2026 | 05:15 WIB

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama

Korea Selatan membuka peluang kerjasama investasi dengan Indonesia melalui Danantara di berbagai bidang.

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH
| Kamis, 02 April 2026 | 05:10 WIB

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH

Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di tempat tinggal alias WFH bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD.

INDEKS BERITA

Terpopuler