Kemelut Minyak Goreng

Selasa, 22 Maret 2022 | 09:00 WIB
Kemelut Minyak Goreng
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tengah menjadi sorotan, khususnya di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Penyebabnya apalagi kalau bukan soal mahalnya harga minyak goreng baik minyak goreng curah, kemasan sederhana maupun premium.

Jika ditelusuri, harga minyak goreng melambung sejak akhir tahun lalu. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah merilis aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), di mana HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Kebijakan pemerintah ini memang sukses membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Tapi masalahnya, masyarakat kesulitan menemukan minyak goreng di pasaran. Di Jakarta, misalnya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang rela mengantre panjang demi mendapatkan minyak goreng.

Karena alasan langka ini pula, pemerintah kemudian mencabut aturan HET tersebut, dan hanya menetapkan HET bagi minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan di serahkan ke mekanisme pasar.

Dampaknya, harga minyak kembali melambung tinggi. Mendag Lutfi juga menjamin, tidak lama lagi harga minyak goreng  turun apabila ketersediaan di pasar semakin banyak. Menurutnya, penurunan harga terjadi sesuai dengan prinsip mekanisme pasar.

Di sisi lain, pemerintah juga memperbolehkan kembali penjualan minyak goreng curah setelah sebelumnya dihentikan mulai 1 Januari 2022. Alasannya, harga CPO yang tinggi akan mempengaruhi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kebijakan apa pun yang diterapkan pemerintah, sepertinya, masyarakat harus siap menanggung segala risikonya. Pilihannya: harga minyak murah tapi langka atau harga minyak mahal tapi mudah ditemukan.

Di sisi lain, muncul kecemasan soal kualitas minyak goreng merek baru yang bermunculan di pasar dan ditawarkan dengan harga yang sedikit lebih murah. Terkait hal ini, pemerintah punya peranan penting dalam hal pengawasan mengenai keamanan produk minyak goreng. Edukasi kepada masyarakat pun harus dilakukan.

Jangan sampai, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kemelut harga minyak dengan menggelontorkan produk dengan kualitas rendah. Ujung-ujungnya, masyarakat pula yang menjadi korban.                                                 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler