Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak Daerah

Senin, 14 Januari 2019 | 07:52 WIB
Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak Daerah
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Dua PMK yang dirilis itu merupakan respon atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 yang dikirimkan ke Menteri Keuangan. Dalam surat itu, menteri dalam negeri menilai banyak pemerintah daerah belum optimal mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD).

Di PMK 207/2018, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatur tata cara yang terbagi ke dalam dua bagian besar, yakni penagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pemeriksaan ialah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain.

Untuk penagihan pajak, PMK 207/2018 memberi wewenang kepada kepala daerah menunjuk pejabat pelaksana penagihan pajak atau juru sita pajak. Kepala Daerah berhak menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang, yaitu paling lama sebulan sejak dikirimnya surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan enam bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Sedangkan di PMK 208/2018, Kemkeu memberikan pedoman penilaian bumi dan/atau bangunan guna menghitung nilai jual objek pajak (NJOP). Kemkeu berharap beleid ini bisa membantu pemda menetapkan NJOP agar lebih relevan dan sesuai harga pasar.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti, menjelaskan, peraturan baru ini merespon perlunya pedoman bagi pemda dalam mengoptimalkan penerimaan. "Khususnya dalam upaya penagihan pajak daerah," jelas Nufransa, Minggu (13/1). Apalagi, PBB-P2 merupakan sumber penerimaan yang penting bagi daerah. "Pedoman penilaian ini sangat penting dalam menyesuaikan basis pajak (NJOP) yang elastis dan rasional," tambah Nufransa.

Adapun, isi dari ketentuan penilaian PBB-P2 dalam PMK anyar tersebut tidak berbeda jauh dengan pedoman yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemkeu melalui Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 tahun 2014 silam. Pedoman ini dikeluarkan saat diputuskan adanya pengalihan wewenang pemungutan pajak PBB-P2 dari sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pemerintah daerah.

Namun PMK itu merinci lebih detail mengenai teknik dan tata cara penilaian, terutama dalam menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). ZNT merupakan area yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Sedang DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/ atau biaya komponen material bangunan, serta biaya komponen fasilitas bangunan.

Nufransa menambahkan, keluarnya PMK ini bukan hanya penting untuk penerimaan daerah, namun juga bisa memperbaiki pelayanan bagi wajib pajak. "Pada gilirannya, daerah pun dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka," terang Nufransa.

Bagikan

Berita Terbaru

Adu Strategi ICBP, CMRY dan MYOR Genjot Penjualan di Akhir Tahun
| Rabu, 18 November 2026 | 09:38 WIB

Adu Strategi ICBP, CMRY dan MYOR Genjot Penjualan di Akhir Tahun

Momentum Natal dan Tahun Baru serta musim hujan turut memberikan peluang bagi emiten makanan dan minuman untuk meningkatkan penjualan.

Menanti Keputusan BI Rate, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (18/11)
| Rabu, 18 November 2026 | 09:10 WIB

Menanti Keputusan BI Rate, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (18/11)

Hari ini, investor akan menanti hasil RDG BI terkait nasib suku bunga acuan BI alias BI rate dan arah kebijakan moneter nasional 

Reli Mulai Melambat dan Tertahan di Resistance, Begini Skenario Pergerakan Saham PGAS
| Rabu, 18 November 2026 | 08:57 WIB

Reli Mulai Melambat dan Tertahan di Resistance, Begini Skenario Pergerakan Saham PGAS

Valuasi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) belum tergolong mahal meski harga sahamnya telah naik cukup tajam.

Cakrawala Nexus Investama Akuisisi 29,87% Saham INET
| Rabu, 18 November 2026 | 08:43 WIB

Cakrawala Nexus Investama Akuisisi 29,87% Saham INET

PT Cakrawala Nexus Investama resmi mengambilalih alias akuisisi 6,68 miliar saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) atau setara 29,87%. 

TOWR Merger Protelindo dengan Dua Anak Usaha
| Rabu, 18 November 2026 | 08:40 WIB

TOWR Merger Protelindo dengan Dua Anak Usaha

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) akan menjadi perusahaan penerima penggabungan atau surviving company.

MSCI Masih Punya Dua Reviu Lagi, Ancaman Standalone Market Pasar Saham RI Makin Dekat
| Rabu, 18 November 2026 | 08:36 WIB

MSCI Masih Punya Dua Reviu Lagi, Ancaman Standalone Market Pasar Saham RI Makin Dekat

Risiko Indonesia jauh lebih besar dibanding bursa saham negara lain yang didepak ke standalone market, karena berkaitan dengan soal kepercayaan.

Masuk Indeks LQ45, Prospek Saham ERAA Masih Membara
| Rabu, 18 November 2026 | 08:35 WIB

Masuk Indeks LQ45, Prospek Saham ERAA Masih Membara

Masuknya ERAA ke daftar konstituen indeks paling likuid di BEI, dinilai bakal menjadi katalis positif bagi saham emiten ritel tersebut.

Investasi di Perusahaan Migas AS, ENRG Gaet Kredit Rp 4 Triliun
| Rabu, 18 November 2026 | 08:30 WIB

Investasi di Perusahaan Migas AS, ENRG Gaet Kredit Rp 4 Triliun

Dapat pinjaman dari Deutsche Bank AG cabang Singapura sebesar US$ 220 juta atau setara Rp 4 triliun, ENRG siap investasi di HighPeak Energy Inc ​

Permintaan Ekspor dan El Nino Mengadang Prospek Emiten CPO
| Rabu, 18 November 2026 | 08:23 WIB

Permintaan Ekspor dan El Nino Mengadang Prospek Emiten CPO

Impor minyak sawit China diproyeksi turun 40,7% pada tahun 2027. Fenomena el nino juga bisa menghambat produksi CPO Indonesia.

Jumlah Sekuritas yang Berhenti Beroperasi Bertambah, BEI Sudah Cabut SPAB 4 Sekuritas
| Rabu, 18 November 2026 | 08:15 WIB

Jumlah Sekuritas yang Berhenti Beroperasi Bertambah, BEI Sudah Cabut SPAB 4 Sekuritas

Saat ini masih tersisa 88 Anggota Bursa (AB), 63 diantaranya berstatus perusahaan lokal, dan 25 AB lainnya tergolong joint venture.

INDEKS BERITA

Terpopuler