Kepentingan di Balik Larangan Social Commerce
JAKARTA. Tentu tak ada makan siang yang gratis. Setiap ada kebijakan, pasti ada yang memiliki misi dari kebijakan tersebut. Termasuk adanya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan yang banyak mendapatkan dukungan dan juga penolakan itu terindikasi akan memuluskan misi pelaku bisnis tertentu.
Sonny Harsono, Ketua Umum Asosiasi pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) bilang, hadirnya platform social commerce telah membantu UMKM untuk berjualan secara langsung ke konsumen. Namun kehadiran social commerce itu justru mengambil ceruk pasar yang sebelumnya yang ada di platform e-commerce. "Mereka ini toko hijau (Tokopedia) dan juga merah (Bukalapak) terganggu," kata Sonny.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
