Kerlip Emas Tambang Liar Tumpuan Hidup Venezuela dalam Depresi Ekonomi-Politik
KONTAN.CO.ID - VENEZUELA, negara dengan cadangan minyak besar itu tak berkutik dengan kejatuhan harga komoditas minyak. Krisis menggerogoti Venezuela dan membuat uang kertasnya tak berharga.
Alhasil, pemerintah negara di Amerika Selatan itu tak mampu membeli kebutuhan produk makanan dan kebersihan yang dibutuhkan negara tersebut. Sebab, negara eksportir enggan dibayar dengan uang kertas yang hampir tak bernilai itu.
Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Perusahaan minyak milik Venezuela, Petroleos de Venezuela (PDVSA) dikenai sanksi sepihak oleh Amerika Serikat (AS). Sebagai pelanggan dan importir minyak, AS bertujuan mengekang ekspor minyak mentah dan bermaksud menekan Presiden Nicolas Maduro yang terkenal sosialis untuk mundur dari jabatannya.
Produksi minyak Venezuela menyusut dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, Venezuela sempat memproduksi minyak lebih dari 3 juta barel per hari. Kini, negara yang sempat mengalami hiperinflasi itu hanya mampu memproduksi sebanyak 1,2 juta hingga 1,4 juta barel minyak per hari.
Sanksi sepihak oleh AS telah menekan produksi minyak PDVSA dan menyebabkan kerugian sekitar US$ 20 miliar. Sebagai negara yang sangat bergantung pada komoditas minyak, ini tentu menjadi pukulan keras bagi perekonomian.
“AS melakukan penculikan sumber daya di seluruh dunia, ini adalah penganiayaan keuangan. Dan sekarang mereka ingin mencuri Citgo Petroleum dari Venezuela,” kata Manuel Quevedu, Menteri Perminyakan Venezuela, seperti dikutip Reuters, Senin (11/2).
Meski tidak berterus terang, Quevedu agaknya geram dengan pemberlakuan sanksi atas negaranya. Sebab, Citgo Petroleum Corp merupakan unit usaha PDVSA dan aset asing utama Venezuela. Baik AS maupun Venezuela melakukan langkah agresif untuk mengendalikan Citgo. Walau berakar di AS, Citgo terlanjur dimiliki oleh PDVSA selama tiga dekade.
Quevedu yang didapuk menjadi President OPEC baru pada akhir tahun lalu juga tengah berupaya untuk meloloskan kepentingan negaranya. Dia menyebut OPEC harus mendengar pandangan negara konsumen yang mewakili permintaan untuk menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan di pasar. Citgo mengoperasikan tiga kilang AS yang memasok sekitar 4% dari total produksi bahan bakar AS.
Walaupun masih menghadapi sanksi AS, Venezuela tak habis akal. Sebagai importir produk India, negara yang sempat jadi surga minyak ini tengah mencari pembayaran alternatif dengan skema barter. Opsi ini tengah dijajaki lantaran India merupakan importir minyak terbesar ketiga di dunia.
Sayang, Quevedu tak merinci lebih lanjut mekanisme pembayaran dengan skema barter dengan India.
Tak cukup menyelesaikan persoalan perminyakan yang kena sanksi, Venezuela juga sibuk mencari cara bagaimana membuat uangnya kembali bernilai. Maklum, sanksi minyak dari AS itu bukan hanya membuat pendapatannya melorot, tapi juga melumpuhkan kemampuan Venezuela untuk meminjam uang.
Pelangi itu emas
Di tengah tekanan AS di sektor ekonomi maupun politik, rakyat Venezuela mencoba bertahan hidup di tengah hiperinflasi dengan melakukan penambangan emas di penambangan tradisional.
Sekitar 300 ribu orang mengadu peruntungan dengan turun ke wilayah hutan yang diprediksi memiliki cadangan emas. Mereka mencari nafkah dengan mengeduk tanah dari tambang sementara.
Ternyata, aksi nekat dan ayunan sekop mereka menggali tanah justru menopang pemerintahan Nicolas Maduro. Data dari bank sentral Venezuela mencatat, setidaknya sejak 2016 pemerintah Venezuela telah membeli 17 ton logam senilai US$ 650 juta dari penambang tersebut. Maduro ingin menggunakan emas sebagai senjata pertukaran untuk tetap bertahan di tengah himpitan perekonomian.
Tapi, lagi-lagi AS kembali menekan. Pemerintahan Donald Trump menekan Inggris untuk tidak melepaskan US$ 1,2 miliar cadangan emas yang disimpan Venezuela di Bank of England. Para pejabat AS baru-baru ini mengecam sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Abu Dhabi untuk pembelian emas di Venezuela. AS juga memperingatkan negara potensial lainnya untuk mundur dari transaksi jual-beli emas dengan Venezuela.
Apa yang terjadi di Venezuela merupakan potret kebijakan uji coba di tengah keputusasaan lantaran penerapan kebijakan industri yang diterapkan pemimpin sosialis.
Sanksi AS telah menghantam industri minyak. Sementara sektor pertambangan formal telah dihapus oleh nasionalisasi. Maduro telah melepaskan pekerja lepas untuk mengekstraksi kekayaan mineral negara tanpa peraturan dan investasi negara.
Negara ini bersandar pada pekerja kasar serabutan. Seperti salah satu sumber Reuters bernama Jose Aular, seorang remaja yang sempat menderita malaria sampai lima kali lantaran bekerja di pertambangan liar dekat perbatasan antara Venezuela dan Brazil. Dia bekerja 12 jam sehari menyeret karung ke pabrik kecil yang menggunakan merkuri beracun untuk mengekstraksi flek logam mulia.
Operasi di tambang tersebut juga tradisional, jika menyebut primitive terlalu kasar. Para pekerja menggali tanah dengan tangan dan mengangkatnya dengan katrol sederhana. Belum lagi aktivitas pembuangan limbah tambang dilakukan dengan sembarangan. Para pekerja membuangnya ke hutan begitu saja, dan membuat penyebaran penyakit lebih cepat.
Karena tak ada investasi pemerintah dan peraturan, kecelakaan kerap terjadi dalam operasi pertambangan ini. Begitu juga dengan aksi kekerasan seperti penembakan dan perampokan.
Maduro juga menerima bantuan penting dari Presiden Turki Tayyip Erdogan dengan memasok sebagian besar emasnya ke Turki. Pada tahun baru 2018, bank sentral Venezuela mengirimkan emasnya senilai US$ 36 juta ke Turki lewat udara. Data perdagangan pemerintah Turki mencatat pengiriman tahun lalu mencapai US$ 900 juta.
Hasilnya? Dipakai untuk membeli barang-barang konsumen di negara itu. Saat ini, pasta dan susu bubuk buatan Turki menjadi makanan pokok dalam program makanan bersubsidi Maduro. Perdagangan antara kedua negara itu pun tumbuh delapan kali lipat tahun lalu. Pada awal Desember, 54 kontainer susu bubuk Turki tiba di Venezuela.
Namun, tekanan politik masih terus berlanjut. Dalam beberapa hari terakhir, negara-negara Barat mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden negara di Amerika Selatan ini yang sah.
Mereka mengklaim ingin melindungi emas negaranya dari penjualan dengan negara asing. Musuh presiden Maduro meminta pembeli logam mulia asal Venezuela untuk berhenti berbisnis dengan negara tersebut.
Para penambang liar
Para penambang yang mengadu nasib ke dalam hutan bukan pengangguran. Sebelumnya mereka memiliki pekerjaan namun gajinya tak mampu mengimbangi hiperinflasi yang terjadi.
Seperti Jose Rondon, 47 tahun yang mulai menggali tambang sejak tahun 2016. Dengan dua anak lelakinya, Rondon biasanya dapat menjaring 10 gram emas setiap bulan. Meski melelahkan, tapi 10 gram emas itu setara dengan 20 kali lipat dari penghasilan mereka di rumah. “Di sini jauh lebih baik,” kata dia kepada Reuters.
Umumnya, emas tersebut dijual ke pembeli skala kecil tanpa lisensi. Pembelinya merupakan pemilik toko sempit yang dijaga dengan pintu baja.
Tak semua transaksi terjadi di bawah tanah, ada juga pembeli yang berlisensi seperti Jhony Diaz yang berasal dari Puerto Ordaz, 171 kilometer di utara El Callao, lokasi pertambangan itu. Diaz mengaku kerap membeli emas dari pedagang dan menjualnya setiap tiga hari sekali ke bank sentral.
Karena mata uang Venezuela, Bolivar, nilainya berkurang setiap jam, negara membayar lebih mahal bagi mereka yang mampu menyelundupkan emas ke luar negeri dan ditukar dengan dolar.
Pedagang seperti Diaz kembali ke El Callao dan kota yang sedang demam emas lainnya untuk membayar penambang. Dari sana, para penambang ini dapat membeli makanan, dan mengirim apa pun untuk keluarga mereka.
Bukan hanya perorangan, pemerintah juga bertindak sebagai penampung emas para penambang liar itu. Emas yang dibeli akan dilebur di tungku perusahaan tambang milik pemerintah. Setelah itu, emas diangkut ke brankas bank sentral di ibukota Caracas yang berjarak 843 kilometer.
Tapi, emas-emas itu tak bertahan lama di Caracas. Cadangan emas itu dijual untuk membayar tagihan Venezuela atas utang-utangnya. Venezuela juga melepas emasnya untuk transaksi belanja kebutuhan pokok rakyatnya dengan Turki.
