Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor

Kamis, 11 Juli 2019 | 05:10 WIB
Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor
[]
Reporter: Kenia Intan, Yasmine Maghfira | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menanggapi dingin rencana pemerintah mengucurkan insentif pengurangan pajak dalam skema super deductable tax. Saat ini mereka lebih memilih agar produknya bisa terserap dengan cara pemerintah mengurangi impor.

Sebab, sekarang permintaan industri hilir TPT semakin menurun karena dibayangi impor yang semakin tinggi. Akibatnya, rata-rata produsen TPT yang tergabung di Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) ikut menurunkan target produksi sekitar 15%-20% di semester kedua tahun ini.

"Yang penting bagi kami bisa berjualan, dari pada kami mendapatkan insentif tetapi tidak bisa berjualan," ungkap Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal APSyFI dalam acara bertajuk Evaluasi Kinerja Industri Serat dan Benang Filamen Semester I 2019 di Jakarta, Rabu (10/7).

Bagi industri TPT, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan permintaan pasar. Sebab, menurut Redma, jika pasar aman, tanpa super deductible tax pun investasi akan tetap berjalan.

Kondisi industri TPT dalam negeri memang tengah mengalami masa-masa yang berat. Pertumbuhan impor dari tahun 2007 hingga 2018 lebih tinggi ketimbang ekspor. Selama periode tersebut, impor tercatat mencapai 12,3%, sementara pertumbuhan ekspornya hanya di level 3,1%, meski tahun ini ekspor TPT Indonesia diperkirakan meningkat hingga 7%.

Dampak kenaikan impor tersebut juga tercermin dalam kinerja industri TPT per subsektor. APSyFI mencatat utilitas serat, benang, kain dan garmen mengalami tekanan, meskipun garmen sebetulnya masih di level yang cukup baik. Pada tahun 2018, kinerja subsektor kain merupakan yang terburuk. Utilitasnya berada di angka 61,5%, kemudian serat 67,7%, benang 76,5%, sedangkan garmen 86,9%. Sementara pada tahun 2017, utilitas produk kain di level 56%, serat 67,7%, benang 75,8% dan garmen 80,1%.

"Jadi pemerintah bisa melakukan jalan yang lebih tepat, salah satunya dengan mengontrol impor," ungkap Cecep Setiono, Manager, Marketing & Procurement PT Mitsubishi Pethrocemical dalam kesempatan yang sama.

Nah, untuk Mitsubishi Pethrocemical, menurut Cecep, pihaknya akan terus melakukan inovasi apabila ada kepastian permintaan. "Kalau permintaan stagnan, kami juga bingung," kata dia.

Dampak ke pasar

Cecep pun berharap, paket kebijakan super deductable tax itu nantinya bisa berdampak terhadap pasar sehingga bisa menyerap TPT. Sejauh ini, Mitsubishi Petrochemical masih mempelajari kebijakan tersebut.

Executive Members APSyFI, Prama Yudha Amdan sependapat. Menurut dia, penyebab utama pelaku usaha menurunkan produksi akibat produk impor membanjiri pasar domestik. Dia bilang, masalah impor tidak hanya dirasakan sektor hulu, tetapi juga hingga ke hilir. Hal itu lantaran produk pakaian jadi impor banyak masuk ke pasar domestik. "Karena impor kita ini meningkat," ungkap dia.

Pemerintah bisa melakukan cara yang lebih tepat, yakni mengendalikan produk impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Merdeka Battery Material (MBMA) Suntik Modal Anak Usaha US$ 51 juta
| Kamis, 18 Desember 2025 | 10:30 WIB

Merdeka Battery Material (MBMA) Suntik Modal Anak Usaha US$ 51 juta

PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) mengumumkan transaksi pemberian pinjaman ke anak usaha terkendali yakni PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM).​

Pengendali Tambah Porsi Kepemilikan 66,5 Juta Saham di SILO
| Kamis, 18 Desember 2025 | 10:14 WIB

Pengendali Tambah Porsi Kepemilikan 66,5 Juta Saham di SILO

Pengendali PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO), Sight Investment Company Pte Ltd selaku menambah porsi kepemilikan sahamnya di SILO. 

Sucor Sekuritas Siap Bawa Tiga Perusahaan Melantai di BEI
| Kamis, 18 Desember 2025 | 10:10 WIB

Sucor Sekuritas Siap Bawa Tiga Perusahaan Melantai di BEI

Sucor Sekuritas akan membawa tiga perusahaan jumbo untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2026.

Ada Libur Natal dan Tahun Baru, Penjualan AMRT Bisa Menderu
| Kamis, 18 Desember 2025 | 10:04 WIB

Ada Libur Natal dan Tahun Baru, Penjualan AMRT Bisa Menderu

Salah satu emiten ritel yang diproyeksi bakal kecipratan rezeki dari momen Natal dan tahun baru 2025 adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Emiten MIND ID Siap Genjot Kinerja Pada 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 09:58 WIB

Emiten MIND ID Siap Genjot Kinerja Pada 2026

Emiten pertambangan anggota holding MIND ID membidik pertumbuhan kinerja keuangan dan produksi pada 2026​.

Angkat Hans Patuwo Jadi CEO Baru, Kinerja GOTO Bisa Melaju
| Kamis, 18 Desember 2025 | 09:49 WIB

Angkat Hans Patuwo Jadi CEO Baru, Kinerja GOTO Bisa Melaju

Hans Patuwo akhirnya resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Group Chief Executive Officer (CEO)  PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Superbank (SUPA) Listing di BEI, Emiten Grup Emtek Semakin Seksi
| Kamis, 18 Desember 2025 | 09:42 WIB

Superbank (SUPA) Listing di BEI, Emiten Grup Emtek Semakin Seksi

Berbagai aksi korporasi dilakukan Grup Emtek di sepanjang tahun 2025. Terbaru, PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) resmi listing di BEI. ​

Laju Ekonomi 5,4% Belum Mampu Serap Tenaga Kerja
| Kamis, 18 Desember 2025 | 09:30 WIB

Laju Ekonomi 5,4% Belum Mampu Serap Tenaga Kerja

Tingginya target pertumbuhan ekonomi Indonesia, belum sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan tenaga kerja

Paradoks Akhir Tahun: Pemerintah Tebar Diskon, Alam Bunyikan Alarm Bahaya
| Kamis, 18 Desember 2025 | 09:00 WIB

Paradoks Akhir Tahun: Pemerintah Tebar Diskon, Alam Bunyikan Alarm Bahaya

Jika warga Jakarta batal ke luar kota, perputaran uang akan terkunci sehingga pemerataan ekonomi antardaerah tertahan.

Ruang Pemangkasan Bunga Acuan Lebih Sempit
| Kamis, 18 Desember 2025 | 08:43 WIB

Ruang Pemangkasan Bunga Acuan Lebih Sempit

Bank Indonesia (BI) menutup tahun 2025 dengan mempertahankan suku bunga acuan alias BI rate di level 4,75%

INDEKS BERITA

Terpopuler