Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor

Kamis, 11 Juli 2019 | 05:10 WIB
Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor
[]
Reporter: Kenia Intan, Yasmine Maghfira | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menanggapi dingin rencana pemerintah mengucurkan insentif pengurangan pajak dalam skema super deductable tax. Saat ini mereka lebih memilih agar produknya bisa terserap dengan cara pemerintah mengurangi impor.

Sebab, sekarang permintaan industri hilir TPT semakin menurun karena dibayangi impor yang semakin tinggi. Akibatnya, rata-rata produsen TPT yang tergabung di Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) ikut menurunkan target produksi sekitar 15%-20% di semester kedua tahun ini.

"Yang penting bagi kami bisa berjualan, dari pada kami mendapatkan insentif tetapi tidak bisa berjualan," ungkap Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal APSyFI dalam acara bertajuk Evaluasi Kinerja Industri Serat dan Benang Filamen Semester I 2019 di Jakarta, Rabu (10/7).

Bagi industri TPT, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan permintaan pasar. Sebab, menurut Redma, jika pasar aman, tanpa super deductible tax pun investasi akan tetap berjalan.

Kondisi industri TPT dalam negeri memang tengah mengalami masa-masa yang berat. Pertumbuhan impor dari tahun 2007 hingga 2018 lebih tinggi ketimbang ekspor. Selama periode tersebut, impor tercatat mencapai 12,3%, sementara pertumbuhan ekspornya hanya di level 3,1%, meski tahun ini ekspor TPT Indonesia diperkirakan meningkat hingga 7%.

Dampak kenaikan impor tersebut juga tercermin dalam kinerja industri TPT per subsektor. APSyFI mencatat utilitas serat, benang, kain dan garmen mengalami tekanan, meskipun garmen sebetulnya masih di level yang cukup baik. Pada tahun 2018, kinerja subsektor kain merupakan yang terburuk. Utilitasnya berada di angka 61,5%, kemudian serat 67,7%, benang 76,5%, sedangkan garmen 86,9%. Sementara pada tahun 2017, utilitas produk kain di level 56%, serat 67,7%, benang 75,8% dan garmen 80,1%.

"Jadi pemerintah bisa melakukan jalan yang lebih tepat, salah satunya dengan mengontrol impor," ungkap Cecep Setiono, Manager, Marketing & Procurement PT Mitsubishi Pethrocemical dalam kesempatan yang sama.

Nah, untuk Mitsubishi Pethrocemical, menurut Cecep, pihaknya akan terus melakukan inovasi apabila ada kepastian permintaan. "Kalau permintaan stagnan, kami juga bingung," kata dia.

Dampak ke pasar

Cecep pun berharap, paket kebijakan super deductable tax itu nantinya bisa berdampak terhadap pasar sehingga bisa menyerap TPT. Sejauh ini, Mitsubishi Petrochemical masih mempelajari kebijakan tersebut.

Executive Members APSyFI, Prama Yudha Amdan sependapat. Menurut dia, penyebab utama pelaku usaha menurunkan produksi akibat produk impor membanjiri pasar domestik. Dia bilang, masalah impor tidak hanya dirasakan sektor hulu, tetapi juga hingga ke hilir. Hal itu lantaran produk pakaian jadi impor banyak masuk ke pasar domestik. "Karena impor kita ini meningkat," ungkap dia.

Pemerintah bisa melakukan cara yang lebih tepat, yakni mengendalikan produk impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Sisihkan Laba 2025, Emiten Prajogo Pangestu Ini Menebar Dividen Hingga US$ 50 Juta
| Jumat, 15 Mei 2026 | 07:46 WIB

Sisihkan Laba 2025, Emiten Prajogo Pangestu Ini Menebar Dividen Hingga US$ 50 Juta

Chandra Asri (TPIA) resmi menyetujui pembagian dividen final US$30 juta dari laba 2025. Cek jadwal dan potensi keuntungan.

Panda Bond Butuh Kepercayaan Investor
| Jumat, 15 Mei 2026 | 07:19 WIB

Panda Bond Butuh Kepercayaan Investor

Pemerintah akan menerbitkan surat utang berdenominasi yuan di pasar keuangan China alias Panda Bond pada Juni 2026 

Biaya Stabilisasi Rupiah Berisiko Makin Mahal
| Jumat, 15 Mei 2026 | 07:09 WIB

Biaya Stabilisasi Rupiah Berisiko Makin Mahal

Outstanding SRBI mencapai Rp 957 triliun dengan porsi kepemilikan asing naik menjadi 20%            

Strategi Investasi Emas: Jangka Pendek & Panjang, Mana Pilihan Anda?
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:55 WIB

Strategi Investasi Emas: Jangka Pendek & Panjang, Mana Pilihan Anda?

Permintaan emas batangan dan koin global melonjak 42% di Q1-2026. Ketahui faktor utama di balik tren ini dan potensi keuntungan investasi Anda

Proyeksi Bursa Asia di Tengah Ancaman Volatilitas dan Suku Bunga Amerika
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:48 WIB

Proyeksi Bursa Asia di Tengah Ancaman Volatilitas dan Suku Bunga Amerika

Pasar saham Asia kembali dibayangi volatilitas. Optimisme AI tak cukup menahan tekanan global, terutama dari suku bunga tinggi AS.

Pendapatan Berulang Jadi Penopang Kinerja Pakuwon Jati (PWON)
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:45 WIB

Pendapatan Berulang Jadi Penopang Kinerja Pakuwon Jati (PWON)

Pendapatan berulang PWON jadi kunci utama. Temukan strategi ekspansi Rp 2,2 T dan proyeksi pertumbuhan laba hingga 2028.

Pertumbuhan 5,61%
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:10 WIB

Pertumbuhan 5,61%

Efek lain pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama pertama tahun ini, nilai tukar rupiah justru tumbang.

Nasib Rupiah: Pertemuan Xi-Trump Jadi Penentu Arah Selanjutnya
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:00 WIB

Nasib Rupiah: Pertemuan Xi-Trump Jadi Penentu Arah Selanjutnya

Rupiah melemah 0,3% ke Rp 17.529 per dolar AS pada Kamis (14/5). Ketahui proyeksi pergerakan rupiah Senin (18/5).

Saham Pilihan Pemberi Cuan Semakin Tertekan
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:45 WIB

Saham Pilihan Pemberi Cuan Semakin Tertekan

Indeks MSCI mendepak keluar saham-saham asal BEI dari konstituennya. Indeks FTSE Russell juga memberikan sinyal menghapus saham HSC. ​

DHE SDA Dongkrak Likuiditas Himbara Besar
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30 WIB

DHE SDA Dongkrak Likuiditas Himbara Besar

Mulai 1 Juni 2026, 100% DHE SDA wajib parkir di Himbara. Bank Mandiri dan BSI siap, tapi ada potensi risiko likuiditas jika salah kelola. 

INDEKS BERITA

Terpopuler