Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor

Kamis, 11 Juli 2019 | 05:10 WIB
Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor
[]
Reporter: Kenia Intan, Yasmine Maghfira | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menanggapi dingin rencana pemerintah mengucurkan insentif pengurangan pajak dalam skema super deductable tax. Saat ini mereka lebih memilih agar produknya bisa terserap dengan cara pemerintah mengurangi impor.

Sebab, sekarang permintaan industri hilir TPT semakin menurun karena dibayangi impor yang semakin tinggi. Akibatnya, rata-rata produsen TPT yang tergabung di Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) ikut menurunkan target produksi sekitar 15%-20% di semester kedua tahun ini.

"Yang penting bagi kami bisa berjualan, dari pada kami mendapatkan insentif tetapi tidak bisa berjualan," ungkap Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal APSyFI dalam acara bertajuk Evaluasi Kinerja Industri Serat dan Benang Filamen Semester I 2019 di Jakarta, Rabu (10/7).

Bagi industri TPT, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan permintaan pasar. Sebab, menurut Redma, jika pasar aman, tanpa super deductible tax pun investasi akan tetap berjalan.

Kondisi industri TPT dalam negeri memang tengah mengalami masa-masa yang berat. Pertumbuhan impor dari tahun 2007 hingga 2018 lebih tinggi ketimbang ekspor. Selama periode tersebut, impor tercatat mencapai 12,3%, sementara pertumbuhan ekspornya hanya di level 3,1%, meski tahun ini ekspor TPT Indonesia diperkirakan meningkat hingga 7%.

Dampak kenaikan impor tersebut juga tercermin dalam kinerja industri TPT per subsektor. APSyFI mencatat utilitas serat, benang, kain dan garmen mengalami tekanan, meskipun garmen sebetulnya masih di level yang cukup baik. Pada tahun 2018, kinerja subsektor kain merupakan yang terburuk. Utilitasnya berada di angka 61,5%, kemudian serat 67,7%, benang 76,5%, sedangkan garmen 86,9%. Sementara pada tahun 2017, utilitas produk kain di level 56%, serat 67,7%, benang 75,8% dan garmen 80,1%.

"Jadi pemerintah bisa melakukan jalan yang lebih tepat, salah satunya dengan mengontrol impor," ungkap Cecep Setiono, Manager, Marketing & Procurement PT Mitsubishi Pethrocemical dalam kesempatan yang sama.

Nah, untuk Mitsubishi Pethrocemical, menurut Cecep, pihaknya akan terus melakukan inovasi apabila ada kepastian permintaan. "Kalau permintaan stagnan, kami juga bingung," kata dia.

Dampak ke pasar

Cecep pun berharap, paket kebijakan super deductable tax itu nantinya bisa berdampak terhadap pasar sehingga bisa menyerap TPT. Sejauh ini, Mitsubishi Petrochemical masih mempelajari kebijakan tersebut.

Executive Members APSyFI, Prama Yudha Amdan sependapat. Menurut dia, penyebab utama pelaku usaha menurunkan produksi akibat produk impor membanjiri pasar domestik. Dia bilang, masalah impor tidak hanya dirasakan sektor hulu, tetapi juga hingga ke hilir. Hal itu lantaran produk pakaian jadi impor banyak masuk ke pasar domestik. "Karena impor kita ini meningkat," ungkap dia.

Pemerintah bisa melakukan cara yang lebih tepat, yakni mengendalikan produk impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Bitcoin Dibalap Altcoin di Juli, Pasar Kripto Masih Bertenaga di Agustus?
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 10:10 WIB

Bitcoin Dibalap Altcoin di Juli, Pasar Kripto Masih Bertenaga di Agustus?

Dominasi bitcoin yang masih berada di kisaran 58%-60% membuat reli altcoin diperkirakan belum akan berlangsung merata.

Kinerja Emiten Susu Moncer, Pemangkasan MBG Bakal Jadi Ujian di Semester II
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 09:08 WIB

Kinerja Emiten Susu Moncer, Pemangkasan MBG Bakal Jadi Ujian di Semester II

Persoalan serius datang dari wacana BGN yang mengusulkan agar susu bermerek tidak lagi menjadi pemasok dalam program MBG.

Infrastruktur Dongkrak Kredit Konstruksi
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 09:06 WIB

Infrastruktur Dongkrak Kredit Konstruksi

Belanja modal korporasi dan proyek pemerintah menopang lonjakan pembiayaan konstruksi.                  

Pemerintah Guyur Subsidi Mobil Listrik hingga 40%
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:49 WIB

Pemerintah Guyur Subsidi Mobil Listrik hingga 40%

Presiden Prabowo akan segera mengumumkan paket stimulus tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional

Pendapatan dan Laba HRUM Melejit Dua Digit
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:15 WIB

Pendapatan dan Laba HRUM Melejit Dua Digit

Emiten pertambangan batubara ini meraih pertumbuhan positif dari sisi top line dan bottom line di semester I-2026.

Impor Perlebar Defisit Transaksi Berjalan
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:11 WIB

Impor Perlebar Defisit Transaksi Berjalan

Defisit transaksi berjalan tahun ini diperkirakan bisamelebar hingga 2% dari produk domestik bruto (PDB)

Penjualan Segmen Herbal Turun, Laba Bersih SIDO Merosot 44%
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:11 WIB

Penjualan Segmen Herbal Turun, Laba Bersih SIDO Merosot 44%

Emiten produsen jamu Tolak Angin ini meraup penjualan Rp 1,47 triliun per akhir Juni 2026, turun 21% secara tahunan.

Segmen Pakan Ternak Dorong Laba CPIN Tumbuh 95% Pada Semester I-2026
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:02 WIB

Segmen Pakan Ternak Dorong Laba CPIN Tumbuh 95% Pada Semester I-2026

Di semester I-2026, CPIN mencetak laba bersih Rp 3,7 triliun, melonjak hampir dua kali lipat atau sekitar 95,13% yoy. ​

Menyaring Tambahan Anggaran Jumbo K/L
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 07:54 WIB

Menyaring Tambahan Anggaran Jumbo K/L

Kementerian Pertahanan, Pekerjaan Umum, dan Polri usulkan tambahan anggaran paling besar            

Emiten Grup Merdeka Bersiap Memanen Laba
| Rabu, 05 Agustus 2026 | 07:52 WIB

Emiten Grup Merdeka Bersiap Memanen Laba

Realisasi operasional menjadi sinyal positif kinerja keuangan emiten Grup Merdeka pada semester I-2026. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler