Berita Bisnis

Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor

Kamis, 11 Juli 2019 | 05:10 WIB
Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menanggapi dingin rencana pemerintah mengucurkan insentif pengurangan pajak dalam skema super deductable tax. Saat ini mereka lebih memilih agar produknya bisa terserap dengan cara pemerintah mengurangi impor.

Sebab, sekarang permintaan industri hilir TPT semakin menurun karena dibayangi impor yang semakin tinggi. Akibatnya, rata-rata produsen TPT yang tergabung di Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) ikut menurunkan target produksi sekitar 15%-20% di semester kedua tahun ini.

"Yang penting bagi kami bisa berjualan, dari pada kami mendapatkan insentif tetapi tidak bisa berjualan," ungkap Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal APSyFI dalam acara bertajuk Evaluasi Kinerja Industri Serat dan Benang Filamen Semester I 2019 di Jakarta, Rabu (10/7).

Bagi industri TPT, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan permintaan pasar. Sebab, menurut Redma, jika pasar aman, tanpa super deductible tax pun investasi akan tetap berjalan.

Kondisi industri TPT dalam negeri memang tengah mengalami masa-masa yang berat. Pertumbuhan impor dari tahun 2007 hingga 2018 lebih tinggi ketimbang ekspor. Selama periode tersebut, impor tercatat mencapai 12,3%, sementara pertumbuhan ekspornya hanya di level 3,1%, meski tahun ini ekspor TPT Indonesia diperkirakan meningkat hingga 7%.

Dampak kenaikan impor tersebut juga tercermin dalam kinerja industri TPT per subsektor. APSyFI mencatat utilitas serat, benang, kain dan garmen mengalami tekanan, meskipun garmen sebetulnya masih di level yang cukup baik. Pada tahun 2018, kinerja subsektor kain merupakan yang terburuk. Utilitasnya berada di angka 61,5%, kemudian serat 67,7%, benang 76,5%, sedangkan garmen 86,9%. Sementara pada tahun 2017, utilitas produk kain di level 56%, serat 67,7%, benang 75,8% dan garmen 80,1%.

"Jadi pemerintah bisa melakukan jalan yang lebih tepat, salah satunya dengan mengontrol impor," ungkap Cecep Setiono, Manager, Marketing & Procurement PT Mitsubishi Pethrocemical dalam kesempatan yang sama.

Nah, untuk Mitsubishi Pethrocemical, menurut Cecep, pihaknya akan terus melakukan inovasi apabila ada kepastian permintaan. "Kalau permintaan stagnan, kami juga bingung," kata dia.

Dampak ke pasar

Cecep pun berharap, paket kebijakan super deductable tax itu nantinya bisa berdampak terhadap pasar sehingga bisa menyerap TPT. Sejauh ini, Mitsubishi Petrochemical masih mempelajari kebijakan tersebut.

Executive Members APSyFI, Prama Yudha Amdan sependapat. Menurut dia, penyebab utama pelaku usaha menurunkan produksi akibat produk impor membanjiri pasar domestik. Dia bilang, masalah impor tidak hanya dirasakan sektor hulu, tetapi juga hingga ke hilir. Hal itu lantaran produk pakaian jadi impor banyak masuk ke pasar domestik. "Karena impor kita ini meningkat," ungkap dia.

Pemerintah bisa melakukan cara yang lebih tepat, yakni mengendalikan produk impor.

Reporter: Kenia Intan, Yasmine Maghfira
Editor: Tedy Gumilar


Baca juga