Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor

Kamis, 11 Juli 2019 | 05:10 WIB
Ketimbang Insentif Pajak, Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor
[]
Reporter: Kenia Intan, Yasmine Maghfira | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menanggapi dingin rencana pemerintah mengucurkan insentif pengurangan pajak dalam skema super deductable tax. Saat ini mereka lebih memilih agar produknya bisa terserap dengan cara pemerintah mengurangi impor.

Sebab, sekarang permintaan industri hilir TPT semakin menurun karena dibayangi impor yang semakin tinggi. Akibatnya, rata-rata produsen TPT yang tergabung di Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) ikut menurunkan target produksi sekitar 15%-20% di semester kedua tahun ini.

"Yang penting bagi kami bisa berjualan, dari pada kami mendapatkan insentif tetapi tidak bisa berjualan," ungkap Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal APSyFI dalam acara bertajuk Evaluasi Kinerja Industri Serat dan Benang Filamen Semester I 2019 di Jakarta, Rabu (10/7).

Bagi industri TPT, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan permintaan pasar. Sebab, menurut Redma, jika pasar aman, tanpa super deductible tax pun investasi akan tetap berjalan.

Kondisi industri TPT dalam negeri memang tengah mengalami masa-masa yang berat. Pertumbuhan impor dari tahun 2007 hingga 2018 lebih tinggi ketimbang ekspor. Selama periode tersebut, impor tercatat mencapai 12,3%, sementara pertumbuhan ekspornya hanya di level 3,1%, meski tahun ini ekspor TPT Indonesia diperkirakan meningkat hingga 7%.

Dampak kenaikan impor tersebut juga tercermin dalam kinerja industri TPT per subsektor. APSyFI mencatat utilitas serat, benang, kain dan garmen mengalami tekanan, meskipun garmen sebetulnya masih di level yang cukup baik. Pada tahun 2018, kinerja subsektor kain merupakan yang terburuk. Utilitasnya berada di angka 61,5%, kemudian serat 67,7%, benang 76,5%, sedangkan garmen 86,9%. Sementara pada tahun 2017, utilitas produk kain di level 56%, serat 67,7%, benang 75,8% dan garmen 80,1%.

"Jadi pemerintah bisa melakukan jalan yang lebih tepat, salah satunya dengan mengontrol impor," ungkap Cecep Setiono, Manager, Marketing & Procurement PT Mitsubishi Pethrocemical dalam kesempatan yang sama.

Nah, untuk Mitsubishi Pethrocemical, menurut Cecep, pihaknya akan terus melakukan inovasi apabila ada kepastian permintaan. "Kalau permintaan stagnan, kami juga bingung," kata dia.

Dampak ke pasar

Cecep pun berharap, paket kebijakan super deductable tax itu nantinya bisa berdampak terhadap pasar sehingga bisa menyerap TPT. Sejauh ini, Mitsubishi Petrochemical masih mempelajari kebijakan tersebut.

Executive Members APSyFI, Prama Yudha Amdan sependapat. Menurut dia, penyebab utama pelaku usaha menurunkan produksi akibat produk impor membanjiri pasar domestik. Dia bilang, masalah impor tidak hanya dirasakan sektor hulu, tetapi juga hingga ke hilir. Hal itu lantaran produk pakaian jadi impor banyak masuk ke pasar domestik. "Karena impor kita ini meningkat," ungkap dia.

Pemerintah bisa melakukan cara yang lebih tepat, yakni mengendalikan produk impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Transaksi QRIS Perbankan Semakin Menggeliat
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:25 WIB

Transaksi QRIS Perbankan Semakin Menggeliat

Penggunaan QRIS semakin masif, mendorong pertumbuhan transaksi digital perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kupas Tuntas IPO RANS: Struktur Pemegang Saham, Kinerja, dan Strategi Bisnis
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:18 WIB

Kupas Tuntas IPO RANS: Struktur Pemegang Saham, Kinerja, dan Strategi Bisnis

Bisnis PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) saat ini sangat bergantung pada sosok Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan keluarganya.

Otot Dolar AS Perkasa, Berbagai Valas Utama Dalam Tekanan
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:15 WIB

Otot Dolar AS Perkasa, Berbagai Valas Utama Dalam Tekanan

Prospek valas utama dibayangi dominasi dolar Amerika Serikat (AS) yang kian perkasa. Indeks dolar AS (DXY) kembali menanjak ke  101,6

Pusat Finansial
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:10 WIB

Pusat Finansial

Masih ada kejadian pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, hanya untuk kemudian mencabut lagi kebijakan tersebut setelah mendapat penolakan.

Pertamina Impor Minyak Mentah dari Aljazair
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:08 WIB

Pertamina Impor Minyak Mentah dari Aljazair

Kapal tanker yang membawa sekitar 450.000 barel minyak mentah asal Arzew, Aljazair, tersebut dipastikan proses pelayaran sesuai dengan target.

Rest Area Tol Cimanggis-Cibitung Telan Rp 300 Miliar
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:03 WIB

Rest Area Tol Cimanggis-Cibitung Telan Rp 300 Miliar

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 300 miliar tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada semester II 2028.

Regulasi Komisi Jadi Tantangan Baru GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:00 WIB

Regulasi Komisi Jadi Tantangan Baru GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) lakukan sejumlah penyesuaian untuk merespon regulasi komisi baru agar kinerja tetap tumbuh

Segera Atasi Gas Industri yang Seret dan Mahal
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:59 WIB

Segera Atasi Gas Industri yang Seret dan Mahal

Kenaikan harga gas industri memaksa pebisnis memangkas produksi dan berisiko memicu PHK di industri keramik

ISOG Mulai Produksi Gas dari Lapangan Karamba
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:54 WIB

ISOG Mulai Produksi Gas dari Lapangan Karamba

Produksi dari lapangan ini ditargetkan meningkat hingga mencapai tingkat produksi stabil (plateau) sebesar 7,35 mmscfd pada kuartal IV 2026.

Kebut Proyek Migas Non Konvensional Blok Rokan
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:50 WIB

Kebut Proyek Migas Non Konvensional Blok Rokan

Pengusahaan hulu migas di wilayah Rokan kini dapat berjalan dengan memanfaatkan teknologi konvensional maupun non konvensional sekaligus.

INDEKS BERITA