Ketimbang Obligasi, Bukopin (BBKP) Pilih Rights Issue dan EBA

Kamis, 11 Juli 2019 | 07:34 WIB
Ketimbang Obligasi, Bukopin (BBKP) Pilih Rights Issue dan EBA
[]
Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) membatalkan rencana penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) tahun ini. Sebagai gantinya, perseroan ini menjajaki potensi penerbitan saham baru atau rights issue di pasar modal.

Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo mengatakan, pasar obligasi yang belum kondusif mendorong Bukopin membatalkan penerbitan subdebt. "Kalau kami merilis di tengah kondisi pricing-nya masih tinggi maka profitabilitas perusahaan kurang optimal sehingga kami berinisiatif rights issue," katanya, Rabu (9/7).

Bank Bukopin berniat melepas saham hingga 30% melalui rights issue dengan target pengumpulan dana mencapai Rp 2 triliun. Bank Bukopin akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada awal kuartal IV tahun ini untuk meminta restu pemegang saham atas rencana rights issue.

Dana yang terhimpun akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit, khususnya kredit ke segmen ritel. Sebagian dana hasil rights issue akan disuntikkan ke entitas anak usahanya, PT Bank Syariah Bukopin dan Bukopin Finance.

Terbitkan EBA

Sebelumnya, bank berlogo beringin ini menargetkan penghimpunan dana anorganik hingga Rp 3 triliun. Caranya dengan menerbitkan obligasi dan surat utang melalui skema Efek Beragun Aset (EBA). Kedua instrumen pasar modal ini ditargetkan dapat menghimpun dana masing-masing Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun.

Eko menyatakan, Bank Bukopin tetap melanjutkan rencana pencarian dana melalui peluncuran EBA. Perusahaan ini membidik dana sekitar Rp 2 triliun.

Ada dua skema yang akan ditempuh Bukopin dalam merilis EBA. Pertama, mengandalkan portofolio personal loan sebagai aset dasar (underlying asset). Kedua, bekerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finance (SMF) dengan aset dasar kredit pemilikan rumah (KPR).

EBA personal loan hanya menunggu finalisasi untuk penawaran harga dengan incaran pengumpulan dana Rp 1 triliun–Rp 1,5 triliun. Targetnya EBA yang telah mendapat peringkat AAA ini akan meluncur dalam satu hingga dua bulan ke depan. "Sedangkan EBA KPR menggandeng SMF masih dalam proses pemeringkatan," paparnya.

Sebagai gambaran, sepanjang semester I-2019, penyaluran kredit Bukopin hanya tumbuh 3% secara year on year (yoy) atau di bawah target 9%. Bukopin menyatakan, proses perubahan strategi dari segmen komersial ke segmen ritel menyebabkan pertumbuhan penyaluran kredit pada paruh pertama tahun ini di bawah target.

Bagikan

Berita Terbaru

Investasi Saham Blue Chip Anjlok, SRTG Bukukan Rugi
| Kamis, 06 November 2025 | 05:43 WIB

Investasi Saham Blue Chip Anjlok, SRTG Bukukan Rugi

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatatkan kerugian neto atas investasi pada saham dan efek lainnya sebesar Rp 4,3 triliun.

Program Bagi-Bagi Bantuan Pemerintah Untuk Pemberdayaan Masyarakat
| Kamis, 06 November 2025 | 05:25 WIB

Program Bagi-Bagi Bantuan Pemerintah Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah ingin mengatasi problem kemiskinan ekstrem lewat rencana pemberian beberapa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Kinerja Emiten Menara Masih Stagnan
| Kamis, 06 November 2025 | 05:25 WIB

Kinerja Emiten Menara Masih Stagnan

Konsolidasi para operator telekomunikasi memengaruhi kinerja emiten menara telekomunikasi di kuartal ketiga 2025

Dua Luka Lama Membebani Portofolio TLKM
| Kamis, 06 November 2025 | 05:22 WIB

Dua Luka Lama Membebani Portofolio TLKM

Kasus pailitnya TELE menambah daftar buruknya pengelolaan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) di masa lalu

Ciputra Development (CTRA) Berharap Bisa Meraih Prapenjualan Rp 10 Triliun
| Kamis, 06 November 2025 | 05:20 WIB

Ciputra Development (CTRA) Berharap Bisa Meraih Prapenjualan Rp 10 Triliun

Manajemen CTRA mengakui penjualan properti pada tahun ini belum sekuat periode sebelumnya seiring kondisi pasar yang masih berhati-hati.

Jatah Preman Bikin Gubernur Riau Terciduk KPK
| Kamis, 06 November 2025 | 05:15 WIB

Jatah Preman Bikin Gubernur Riau Terciduk KPK

OTT Gubernur Riau oleh KPK terkait permintaan fee yang biasa disebut jatah preman saat menggelembungkan anggaran. 

Parlemen Menilai BPKH Belum Optimal Mengelola Dana Haji
| Kamis, 06 November 2025 | 05:05 WIB

Parlemen Menilai BPKH Belum Optimal Mengelola Dana Haji

Parlemen tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Ekonomi Rentan, Asuransi Umum Hindari Bisnis Berisiko Tinggi
| Kamis, 06 November 2025 | 04:50 WIB

Ekonomi Rentan, Asuransi Umum Hindari Bisnis Berisiko Tinggi

Meski kenaikan premi terbilang tak terlalu tinggi, namun pelaku industri berhasil menekan rasio klaim menjadi 36% dari 44,2% di akhir tahun 2024.

Proses Pengadaan Tanpa Pembelajaran
| Kamis, 06 November 2025 | 04:48 WIB

Proses Pengadaan Tanpa Pembelajaran

Anak usaha hampir tak punya ruang untuk menolak proyek yang ditetapkan induk, terutama ketika mayoritas portofolionya bergantung pada induk.

Rebalancing MSCI dan Kinerja Emiten Mendongkrak IHSG, Intip Prediksi Hari Ini (6/11)
| Kamis, 06 November 2025 | 04:45 WIB

Rebalancing MSCI dan Kinerja Emiten Mendongkrak IHSG, Intip Prediksi Hari Ini (6/11)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 76,.61 poin atau 0,93% menjadi 8.318,53 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (5/11).

INDEKS BERITA

Terpopuler