Komisi Eropa Terbitkan Panduan Pembayaran Terbaru bagi Pembeli Gas dari Rusia

Selasa, 17 Mei 2022 | 14:41 WIB
Komisi Eropa Terbitkan Panduan Pembayaran Terbaru bagi Pembeli Gas dari Rusia
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: FILE PHOTO: Logo perusahaan gas Rusia, Gazprom dalam sebuah event di St. Petersburg, Russia, 6 Juni 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Komisi Eropa memberi panduan bagi perusahaan-perusahaan di kawasannya dalam melunasi tagihan gas dari Rusia tanpa melanggar sanksi blok tersebut terhadap Rusia, demikian terlihat dalam publikasi yang dilihat Reuters.

Komisi bulan lalu mengatakan kepada negara-negara anggotanya bahwa perusahaan-perusahaan Eropa mungkin dapat membayar gas Rusia tetapi hanya jika mereka mengikuti kondisi tertentu. Pernyataan itu muncul setelah Rusia menuntut pembeli asing untuk membayar gas dalam rubel atau berisiko kehilangan pasokan mereka.

Dalam panduan terbaru yang dibagikan ke negara-negara Uni Eropa (UE) pada Jumat, Komisi mengkonfirmasi saran sebelumnya. Bahwa sanksi UE tidak mencegah perusahaan membuka rekening di bank yang ditunjuk, dan perusahaan dapat membayar gas Rusia, selama mereka melakukannya dalam mata uang disepakati dalam kontrak mereka. Dan, perusahaan harus menyatakan bahwa transaksi selesai ketika mata uang itu dibayarkan.

Baca Juga: China Kembali Menolak Seruan AS untuk Mengizinkan Taiwan Aktif di WHO

Hampir semua kontrak pasokan yang dimiliki perusahaan UE dengan raksasa gas Rusia Gazprom menyatakan pembayaran dalam euro atau dolar.

Rusia memotong pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria bulan lalu karena kedua negara itu menolak memenuhi permintaan pembayaran dalam rubel. Beberapa pemerintah Uni Eropa dan importir besar telah meminta kejelasan lebih lanjut dari Brussel tentang apakah mereka dapat terus membeli gas dari Rusia. Gas itu digunakan untuk memanaskan rumah, menghasilkan listrik, dan menggerakkan pabrik di seluruh Eropa.

Menurut panduan terbaru Komisi Eropa, perusahaan pembeli gas harus membuat pernyataan yang jelas bahwa ketika membayar dalam euro atau dolar, mereka menganggap kewajiban mereka berdasarkan kontrak yang ada harus dipenuhi.

Baca Juga: WHO: Salah Kaprah Berpikir Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir

Panduan itu menambahkan bahwa pembayaran dalam mata uang tersebut secara definitif membebaskan operator ekonomi dari kewajiban pembayaran berdasarkan kontrak tersebut, tanpa tindakan lebih lanjut dari pihak mereka sehubungan dengan pembayaran.

Dengan mengakhiri kewajibannya setelah menyetorkan euro atau dolar, perusahaan pembeli dapat terhindar dari keterlibatan berurusan dengan bank sentral Rusia. Entitas yang terakhir itu berada di bawah sanksi Uni Eropa. Pengakhiran kewajiban juga berarti perusahaan pembeli tidak perlu terlibat dalam urusan mengonversi euro menjadi rubel.

Keputusan Presiden Vladimir Putin mengatakan transaksi hanya akan dianggap selesai setelah mata uang asing dikonversi ke rubel.

"Posisi fundamental kami tetap tidak berubah. Proses pembayaran yang ditetapkan dalam Keputusan Rusia 31 Maret akan melanggar sanksi UE, tetapi ada opsi yang tersedia bagi perusahaan UE untuk terus membayar dalam euro atau dolar sesuai dengan kontrak yang disepakati," demikian peryataan juru bicara Komisi Eropa.

Bagikan

Berita Terbaru

Kontribusi MBG ke Setoran Pajak Hanya 3% Hingga 5%
| Selasa, 07 April 2026 | 06:11 WIB

Kontribusi MBG ke Setoran Pajak Hanya 3% Hingga 5%

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, efek yang lebih besar datang dari aktivitas ekonomi yang tercipta

Giliran Jadi Pahlawan
| Selasa, 07 April 2026 | 06:10 WIB

Giliran Jadi Pahlawan

Kepada seluruh ASN dan pejabat di semua instansi dan lembaga negara: tolong jalankan kebijakan efisiensi sebaik-baiknya.

Insentif PPN DTP Rp 2,6 Triliun dari Negara
| Selasa, 07 April 2026 | 06:05 WIB

Insentif PPN DTP Rp 2,6 Triliun dari Negara

Pemerintah menjaga agar kenaikan harga tiket pesawat sekitar 9% hingga 13% imas kenaikan harga avtur

Tak Bisa Penuhi Free Float, Solusi Tunas Pratama (SUPR) Berencana Delisting
| Selasa, 07 April 2026 | 06:05 WIB

Tak Bisa Penuhi Free Float, Solusi Tunas Pratama (SUPR) Berencana Delisting

Kondisi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan minimum free float 15%, jadi alasan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) berencana delisting.

Pelipur Lara dari Saham Pembagi Dividen
| Selasa, 07 April 2026 | 06:00 WIB

Pelipur Lara dari Saham Pembagi Dividen

Pembagian dividen bisa menjadi pelipur lara bagi investor yang terjebak penurunan harga saham. Tapi, hati-hati memburu sahamnya

Defisit Anggaran Bengkak Pasca Satu Bulan Perang
| Selasa, 07 April 2026 | 05:56 WIB

Defisit Anggaran Bengkak Pasca Satu Bulan Perang

Realisasi defisit anggaran hingga 31 Maret 2026 Rp 240 triliun, tumbuh 140% secara tahunan​         

Lonjakan Harga Komoditas Menopang Laba Emiten Nikel
| Selasa, 07 April 2026 | 05:55 WIB

Lonjakan Harga Komoditas Menopang Laba Emiten Nikel

Sejumlah emiten nikel mencatat pertumbuhan laba bersih selama 2025. Tren kenaikan harga nikel jadi salah satu penopangnya.

IHSG Terbebani Saham Terkonsentrasi Tinggi, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 07 April 2026 | 05:45 WIB

IHSG Terbebani Saham Terkonsentrasi Tinggi, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Di tengah beragam sentimen eksternal dan internal, saham-saham ini layak dipertimbangkan untuk koleksi. 

Berburu Cuan dari Saham Emiten Penyebar Dividen
| Selasa, 07 April 2026 | 05:35 WIB

Berburu Cuan dari Saham Emiten Penyebar Dividen

Di pekan ini, ada beberapa emiten pembagi dividen yang bakal memasuki tahap cum dividen. Saham ini memiliki potensi jangka pendek menjanjikan.​

Reksadana Pasar Uang Tetap Untung, Mengapa Lainnya Rontok?
| Selasa, 07 April 2026 | 05:30 WIB

Reksadana Pasar Uang Tetap Untung, Mengapa Lainnya Rontok?

Mayoritas reksadana jeblok di kuartal I-2026, reksadana saham paling parah. Ada faktor geopolitik dan ekonomi domestik yang menekan

INDEKS BERITA

Terpopuler