KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belakangan ini, dunia semakin serius bersiap menghadapi ancaman perubahan iklim. Inisiatif penanganan ancaman perubahan iklim kini bukan cuma sekadar berasal dari perorangan, organisasi atau perusahaan lagi. Negara juga mulai ikut turun tangan.
Sayangnya, inisiatif penanganan ancaman perubahan iklim ini lahir kurang cepat, kalau tidak bisa dibilang terlambat. Lantaran kurang cepat bertindak menangani efek perubahan iklim, sekarang dunia mulai menghadapi ancaman krisis iklim.
Krisis iklim ini juga berdampak buruk bagi ekonomi. Di ajang HSBC Summit 2022 kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut krisis iklim ini bahkan bisa menurunkan produk domestik bruto (PDB).
Krisis iklim ini berpotensi mengganggu rantai pasok, yang diakibatkan bencana akibat perubahan cuaca, seperti banjir dan badai. Permukaan air laut yang naik juga menjadi ancaman.
Hitungan Sri Mulyani, kerugian ekonomi akibat krisis iklim ini berpotensi mencapai Rp 112,2 triliun tahun depan. Ini setara 0,5% PDB 2023. PDB Indonesia bisa merosot 0,63% hingga 45% pada 2030 jika hal ini terus berlanjut.
Memang, Indonesia sudah semakin gencar menjalankan inisiatif mencegah perubahan iklim, termasuk di antaranya mengaplikasikan energi ramah lingkungan. Indonesia juga masih on track menuju target net zero emission di 2060.
Pemerintah misalnya meminta instansi dan perusahaan pemerintah mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Banyak perusahaan juga mulai rajin menggunakan energi baru dan terbarukan dalam operasional harian.
Masyarakat pun aktif mengupayakan pemanfaatan energi hijau. Cukup banyak rumahtangga yang juga memanfaatkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listriknya.
Tapi, masih ada cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam pengembangan energi ramah lingkungan di dalam negeri. Misal, aturan main yang jelas.
Masih ada pengguna panel surya yang mengeluhkan aturan terkait penggunaan listrik ini yang kerap berubah-ubah. Alhasil, pengguna jadi bingung dan memilih kembali menggunakan listrik yang ditenagai oleh tenaga fosil.
Selain itu, tarif listrik EBT juga terhitung mahal. Memang, ada harapan tarif ke depan makin terjangkau. Pemerintah sudah meneken Perpres soal tarif EBT.
Tarif yang dipatok masih lebih murah ketimbang tarif yang diajukan pengusaha. Semoga langkah ini membawa Indonesia terhindar dari krisis iklim.
