Krisis Sektor Properti China Membatasi Penerbitan Junk Bond di Asia Pasifik pada 2022

Senin, 20 Desember 2021 | 21:36 WIB
Krisis Sektor Properti China Membatasi Penerbitan Junk Bond di Asia Pasifik pada 2022
[ILUSTRASI. Bursa Hong Kong terlihat tak beroperasi menyusul kegiatan pembatasan Covid-19 di distrik pusat keuangan di Hong Kong, China, 14 September 2020. REUTERS/Tyrone Siu]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONGKONG. Sektor properti China akan menghambat penawaran obligasi Asia berimbal hasil tinggi sepanjang paruh pertama tahun depan.

Para bankir investasi memperkirakan Investor akan lebih berhati-hati menempatkan uangnya setelah sejumlah emiten real estate Negeri Tembok Raksasa mengalami default.

Evergrande Group dan Kaisa Group merupakan dua perusahaan properti China yang melewatkan pembayaran obligasi di tahun ini.

Obligasi terbitan pengembang asal China menyumbang sebagian besar penawaran di high yield market Asia. Namun kesehatan keuangan para pengembang China di masa kini menyulut kecemasan para pemodal.

Baca Juga: Masalah Sektor Properti di China Menjalar ke sektor Lain, Termasuk Baja

Penerbitan efek yang kerap disebut junk bond itu di tahun ini jauh ke level terendahnya dalam tiga tahun terakhir.

Kegagalan emiten melunasi kewajibannya berbuntut pada penurunan peringkat kreditnya. Situasi itu mengguncang pasar utang imbal hasil tinggi di China, memicu arus dana keluar.

Di seluruh kawasan Asia-Pasifik, nilai penerbitan obligasi korporasi berimbal hasil tinggi sepanjang tahun ini mencapai US$ 50,4 miliar, dibandingkan dengan nilai di tahun sebelumnya, yaitu US$ 63,9 miliar

Menurut data Refinitiv, angka penerbitan di tahun ini merupakan yang terendah sejak 2018.

 Baca Juga: Taipan Properti di China Telah Kehilangan Kekayaan Rp 611,8 Triliun Tahun Ini

Di segmen kredit dengan kualitas lebih baik, pasar Asia Pasifik mengawali tahun ini dengan kuat. Ini membuka peluang nilai penerbitan tahun ini melampaui hasil di tahun sebelumnya.

China menyumbang sebagian besar penurunan regional, karena investor menutup kantong mereka lebih awal, untuk menghindari dampak dari aksi jual efek sektor properti selama kuartal terakhir.

“Hanya ada beberapa nama yang di atas kertas mampu menyemarakkan kembali pasar efek imbal hasil tinggi,” kata Ernst Grabowski, kepala sindikat utang kawasan Asia Pasifik di Morgan Stanley.

“Penerbit haruslah perusahaan yang terlihat sebagai tempat yang aman untuk membiakkan uang, mendapat dukungan dari banyak investor, dan memiliki likuiditas yang memadai.” 

Nilai penerbitan baru surat utang berimbah hasil tinggi dari perusahaan-perusahaan China dalam denominasi dolar maupun yuan turun menjadi US$ 3,2 miliar pada kuartal terakhir, dibandingkan US$ 9,7 miliar pada kuartal ketiga, data Refinitiv menunjukkan.

Untuk memecahkan kemacetan di pasar high yield, kesepakatan pertama seharusnya datang dari perusahaan stabil, yang mampu membuat investor percaya bahwa penerbitan itu akan membuka jalan bagi emiten lain, demikian pendapat para penasihat keuangan.

“Penerbitan baru dari sektor properti (China) saya pikir mungkin terjadi pada semester pertama, bahkan mungkin kuartal pertama," kata Avinash Thakur, kepala utang Asia Pasifik di Barclays.

Baca Juga: Otoritas China Audit Aset Evergrande dan Pemiliknya, Namun Tak Ada Rencana Jual Cepat

“Investor utang lebih fokus pada tingkat leverage di perusahaan China, Namun mereka merasa bahwa koreksi yang terjadi sekarang merupakan sesuatu yang terlambat.”

Penerbitan baru akan membawa tingkat bunga yang jauh lebih tinggi bagi perusahaan dibandingkan dengan kesepakatan awal tahun 2020 mengingat gejolak pasar, kata para bankir, yang seharusnya mendorong permintaan dari investor.

“Investor akan menyadari masih ada kredit bagus di Asia, dan ketika ada periode tidak ada aktivitas, banyak investor menimbun uang tunai yang harus mereka gunakan,” kata Philip Lee, partner di firma hukum DLA Piper.

Namun, bisa memakan waktu enam bulan untuk merintis pasar, katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler