Berita Global

Otoritas China Audit Aset Evergrande dan Pemiliknya, Namun Tak Ada Rencana Jual Cepat

Rabu, 15 Desember 2021 | 18:55 WIB
Otoritas China Audit Aset Evergrande dan Pemiliknya, Namun Tak Ada Rencana Jual Cepat

ILUSTRASI. Logo Evergrande Group di kantor pusatnya di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo

Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING/HONG KONG. Otoritas di China menelisik aset yang dimiliki Evergrande Group dan sang chairman, Hui Ka Yan, yang masih termasuk kelompok orang kaya di negeri itu. Namun dua orang sumber yang mengetahui masalah itu menyatakan, jangan berharap perusahaan properti dengan utang terbesar di dunia itu akan mengobral asetnya.

Audit aset, yang belum pernah diberitakan itu, menggarisbawahi bagaimana Beijing mengambilalih Evergrande setelah raksasa real estat itu gagal melunasi kupon dua seri obligasi dolar AS. Kegagalan itu memicu restrukturisasi kewajiban Evergrande yang bernilai total lebih dari US$ 300 miliar.

Sumber Reuters menuturkan, otoritas melakukan revaluasi atas aset dan menelisik apakah ada aset yang tidak tercatat di buku perusahaan, atau sang pemilik. Dengan melakukan dua hal tersebut, tutur si sumber, otoritas dapat memutuskan apakah perlu melakukan bailout yang melibatkan badan usaha milik negara diperlukan.

Baca Juga: Tiga faktor ini membuat aset kripto memerah dalam sebulan terakhir

Nasib Evergrande dan perusahaan properti China lain yang terbebani utang merupakan momok yang membayangi pasar keuangan dalam beberapa bulan terakhir, di tengah kekhawatiran efek knock-on di seluruh dunia.

Beijing telah berulang kali berusaha meyakinkan investor. Namun, otoritas di China belum mengungkap rencananya untuk menstabilkan Evergrande. Pekan lalu, Fitch menempatkan perusahaan itu dalam status "restricted default” akibat melewatkan pembayaran kupon senilai US$ 82,5 juta.

Perwakilan dari entitas milik negara sekarang memimpin komite manajemen risiko yang baru dibentuk di Evergrande. Temuan otoritas sebelumnya menunjukkan bahwa krisis likuiditas Evergrande lebih rumit dari yang diharapkan, ujar seorang sumber.

 Baca Juga: Bank Sentral China Ingin Menghadirkan Rumah Dengan Harga Terjangkau di Shanghai

“Saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk memperkenalkan rencana penjualan apa pun,” kata sumber yang dekat dengan regulator. Ia merujuk penjualan ke kemungkinan divestasi bisnis, mulai unit manajemen properti hingga unit manufaktur kendaraan listrik.

Evergrande menolak berkomentar. Sementara Hui dan pemerintah provinsi Guangdong tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Hui, 63, yang merupakan pendiri pengembang properti dan saat ini memegang sekitar 60% saham, telah mencairkan asetnya, dengan menjual sejumlah aset mewah termasuk tiga rumah kelas atas, seni dan kaligrafi.

Majalah Forbes pada bulan September memperkirakan Hui telah memperoleh US$ 8 miliar dalam bentuk dividen tunai sejak Evergrande mencatatkan sahamnya pada tahun 2009 silam. Namun, nilai kekayaan pribadinya saat ini tidak diketahui.

Pembayaran yang terlewatkan Evergrande pada beberapa obligasi luar negerinya mengancam untuk memicu default-silang berbagai obligasi internasionalnya yang memiliki nilai sekitar US$ 19 miliar.

Evergrande belum memberikan komentar tentang pembayaran yang terlewat, tetapi mengatakan pihaknya berencana untuk terus maju dengan restrukturisasi utang luar negerinya, yang akan menjadi yang terbesar di China.

Baca Juga: Senat Filipina Loloskan RUU yang Izinkan 100% Kepemilikan Asing di Telekomunikasi  

Sumber kedua mengatakan bahkan jika pemerintah daerah turun tangan, mereka hanya akan membeli sebagian dari aset Evergrande. Pihak berwenang tidak akan membiarkan Evergrande gagal membayar pinjamannya dengan sengaja, tambah sumber itu.

Beijing telah mendorong perusahaan milik pemerintah dan pengembang properti yang didukung negara untuk membeli beberapa aset Evergrande, Reuters sebelumnya melaporkan.

Konferensi Kerja Ekonomi Pusat China mengatakan pekan lalu perusahaan harus membuat ketentuan penyelamatan diri, sementara regulator dan pemerintah daerah harus menyusun rencana untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan.


Baca juga