Otoritas China Audit Aset Evergrande dan Pemiliknya, Namun Tak Ada Rencana Jual Cepat

Rabu, 15 Desember 2021 | 18:55 WIB
Otoritas China Audit Aset Evergrande dan Pemiliknya, Namun Tak Ada Rencana Jual Cepat
[ILUSTRASI. Logo Evergrande Group di kantor pusatnya di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING/HONG KONG. Otoritas di China menelisik aset yang dimiliki Evergrande Group dan sang chairman, Hui Ka Yan, yang masih termasuk kelompok orang kaya di negeri itu. Namun dua orang sumber yang mengetahui masalah itu menyatakan, jangan berharap perusahaan properti dengan utang terbesar di dunia itu akan mengobral asetnya.

Audit aset, yang belum pernah diberitakan itu, menggarisbawahi bagaimana Beijing mengambilalih Evergrande setelah raksasa real estat itu gagal melunasi kupon dua seri obligasi dolar AS. Kegagalan itu memicu restrukturisasi kewajiban Evergrande yang bernilai total lebih dari US$ 300 miliar.

Sumber Reuters menuturkan, otoritas melakukan revaluasi atas aset dan menelisik apakah ada aset yang tidak tercatat di buku perusahaan, atau sang pemilik. Dengan melakukan dua hal tersebut, tutur si sumber, otoritas dapat memutuskan apakah perlu melakukan bailout yang melibatkan badan usaha milik negara diperlukan.

Baca Juga: Tiga faktor ini membuat aset kripto memerah dalam sebulan terakhir

Nasib Evergrande dan perusahaan properti China lain yang terbebani utang merupakan momok yang membayangi pasar keuangan dalam beberapa bulan terakhir, di tengah kekhawatiran efek knock-on di seluruh dunia.

Beijing telah berulang kali berusaha meyakinkan investor. Namun, otoritas di China belum mengungkap rencananya untuk menstabilkan Evergrande. Pekan lalu, Fitch menempatkan perusahaan itu dalam status "restricted default” akibat melewatkan pembayaran kupon senilai US$ 82,5 juta.

Perwakilan dari entitas milik negara sekarang memimpin komite manajemen risiko yang baru dibentuk di Evergrande. Temuan otoritas sebelumnya menunjukkan bahwa krisis likuiditas Evergrande lebih rumit dari yang diharapkan, ujar seorang sumber.

 Baca Juga: Bank Sentral China Ingin Menghadirkan Rumah Dengan Harga Terjangkau di Shanghai

“Saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk memperkenalkan rencana penjualan apa pun,” kata sumber yang dekat dengan regulator. Ia merujuk penjualan ke kemungkinan divestasi bisnis, mulai unit manajemen properti hingga unit manufaktur kendaraan listrik.

Evergrande menolak berkomentar. Sementara Hui dan pemerintah provinsi Guangdong tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Hui, 63, yang merupakan pendiri pengembang properti dan saat ini memegang sekitar 60% saham, telah mencairkan asetnya, dengan menjual sejumlah aset mewah termasuk tiga rumah kelas atas, seni dan kaligrafi.

Majalah Forbes pada bulan September memperkirakan Hui telah memperoleh US$ 8 miliar dalam bentuk dividen tunai sejak Evergrande mencatatkan sahamnya pada tahun 2009 silam. Namun, nilai kekayaan pribadinya saat ini tidak diketahui.

Pembayaran yang terlewatkan Evergrande pada beberapa obligasi luar negerinya mengancam untuk memicu default-silang berbagai obligasi internasionalnya yang memiliki nilai sekitar US$ 19 miliar.

Evergrande belum memberikan komentar tentang pembayaran yang terlewat, tetapi mengatakan pihaknya berencana untuk terus maju dengan restrukturisasi utang luar negerinya, yang akan menjadi yang terbesar di China.

Baca Juga: Senat Filipina Loloskan RUU yang Izinkan 100% Kepemilikan Asing di Telekomunikasi  

Sumber kedua mengatakan bahkan jika pemerintah daerah turun tangan, mereka hanya akan membeli sebagian dari aset Evergrande. Pihak berwenang tidak akan membiarkan Evergrande gagal membayar pinjamannya dengan sengaja, tambah sumber itu.

Beijing telah mendorong perusahaan milik pemerintah dan pengembang properti yang didukung negara untuk membeli beberapa aset Evergrande, Reuters sebelumnya melaporkan.

Konferensi Kerja Ekonomi Pusat China mengatakan pekan lalu perusahaan harus membuat ketentuan penyelamatan diri, sementara regulator dan pemerintah daerah harus menyusun rencana untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan.

Bagikan

Berita Terbaru

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?
| Jumat, 12 Desember 2025 | 10:59 WIB

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila terjadi kekosongan anggota direksi sehingga jumlahnya kurang dari dua orang, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat 90 hari kalender

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:16 WIB

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal

Berbeda dengan Patriot Bond jilid I yang kelebihan permintaan (oversubscribe), Patriot Bond II punya cerita berbeda.

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:04 WIB

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%

Sido Muncul agresif perluas distribusi hingga 100 ribu gerai modern dan luncurkan produk baru. Kinerja ekspor juga meningkat 23% YoY. 

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:50 WIB

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan

IKAI memasuki periode pemeliharaan besar (major maintenance). Artinya mesin-mesin diperbaiki, diservis untuk memastikan tetap berjalan lancar

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:45 WIB

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin

Pendanaan ke sektor e-commerce tidak sebesar dulu, sehingga beberapa platform melakukan penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan operasional.

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:29 WIB

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana

Kebijakan ini mengacu pada POJK 19/2022 tentang perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah terdampak bencana. 

Usulan Status Ojol  Menjadi Pelaku Usaha Mikro
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:25 WIB

Usulan Status Ojol Menjadi Pelaku Usaha Mikro

Akan menyampaikan usulan itu dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol yang bakal dilanjutkan tahun depan.

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur

Perbanas dorong akselerasi kredit manufaktur untuk genjot pertumbuhan ekonomi 2026                  

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor

Federal Reserve mengisyaratkan hanya akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga tambahan pada 2026.

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:05 WIB

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal

Industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi kementerian, lembaga, BUMN maupun pihak swasta.​

INDEKS BERITA