Lagi, Otoritas Telekomunikasi di AS Mencabut Otorisasi untuk Perusahaan Asal China

Kamis, 17 Maret 2022 | 17:13 WIB
Lagi, Otoritas Telekomunikasi di AS Mencabut Otorisasi untuk Perusahaan Asal China
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo China Telecom, 23 Maret 2016. REUTERS/Bobby Yip/File Photo ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) pada Rabu mencabut otorisasi untuk telekomunikasi China Pacific Networks (CPN) dan anak perusahaannya, ComNet, sebagai penyedia layanan telekomunikasi di AS.

Melalui voting dengan hasil telak, otoritas komunikasi di AS itu mencabut otorisasi yang pertama kali diberikan ke CPN pada 2001. Ini adalah langkah terbaru otoritas di AS mempersempit kiprah perusahaan telekomunikasi asal China di negaranya dengan merujuk ke masalah keamanan nasional. FCC mengatakan CPN dan ComNet, yang dimilikinya secara penuh, secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah China.

Jeffrey J. Carlisle, pengacara AS yang mewakili Pacific CPN menolak untuk berkomentar. Pada bulan Januari, dia mengatakan kepada FCC bahwa CPN dan ComNet dimiliki oleh CITIC Telecom International Holdings.

FCC mengatakan operator pada akhirnya dikendalikan oleh CITIC Group Corp, sebuah perseroan terbatas milik negara China.

malBaca Juga: Tawarkan Saham ke Operator, Malaysia Pertahankan Skema Tunggal Pengelolaan 5G

Surat Carlise mengatakan operator "terlibat dalam operasi berbasis fasilitas yang sangat terbatas dan skala kecil di AS yang tidak menimbulkan masalah keamanan nasional. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan kartu panggil ritel."

Kementerian perdagangan China mengkritik tindakan AS, dan mengatakan China akan mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaannya.

"AS harus menghentikan tindakan keras tanpa dasar terhadap perusahaan-perusahaan China sekarang juga dan kesalahan dalam mempolitisasi masalah perdagangan dan ekonomi segera," Gao Feng, juru bicara kementerian, mengatakan dalam konferensi pers reguler pada hari Kamis.

Komisaris FCC Geoffrey Starks mencatat upaya komisi selama tiga tahun untuk menangani operator telekomunikasi China. "Secara keseluruhan, tindakan kami telah memperkuat keamanan nasional kami," kata Starks.

Baca Juga: Belanja Merosot Selama Pandemi, Aset Keuangan Rumah Tangga Melonjak Tinggi

Pada Maret 2021, FCC menemukan bahwa CPN dan ComNet telah gagal "menghilangkan kekhawatiran serius mengenai retensi otoritas mereka untuk menyediakan layanan telekomunikasi di Amerika Serikat."

Pada bulan Januari, FCC memilih untuk mencabut otorisasi serupa untuk unit usaha China Unicom di AS dengan alasan masalah keamanan nasional.

Pada bulan Oktober, FCC mencabut otorisasi AS untuk China Telecom (Amerika), dengan alasan perusahaan itu "dapat dieksploitasi, dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah China." China Telecom gagal meyakinkan pengadilan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

Pada 2019, FCC menolak permintaan China Mobile Ltd untuk menyediakan layanan telekomunikasi di AS, dengan alasan risiko keamanan nasional.

Bagikan

Berita Terbaru

Wintermar (WINS) Mitigasi Dampak Konflik Geopolitik
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:30 WIB

Wintermar (WINS) Mitigasi Dampak Konflik Geopolitik

Jika konflik berlanjut, kenaikan harga minyak dapat mendorong peningkatan investasi eksplorasi migas di wilayah lain.

Parkir Berpotensi Melonjak Saat Mudik Lebaran
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:25 WIB

Parkir Berpotensi Melonjak Saat Mudik Lebaran

Beberapa areal berpotensi alami lonjakan volume kendaraan yang parkir selama mudik Lebaran, mulai dari rest area hingga rumah sakit.

Pemerintah Ingin Menjadi Juru Damai Konflik AS-Iran
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:20 WIB

Pemerintah Ingin Menjadi Juru Damai Konflik AS-Iran

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru damai konflik yang terjadi antara Amerika Serikat-Israel dan Iran terus berlangsung.

Pemerintah Perlu Mitigasi Masyarakat Rentan
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:20 WIB

Pemerintah Perlu Mitigasi Masyarakat Rentan

Pemerintah perlu menyiapkan bantuan sosial serta subsidi energi untuk antisipasi krisis Timur Tengah.

Harga Makin Mahal
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:16 WIB

Harga Makin Mahal

Gejolak geopolitik global mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap guncangan eksternal.

Fitch Turunkan Outlook RI Hingga IHSG Terjun Bebas, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:15 WIB

Fitch Turunkan Outlook RI Hingga IHSG Terjun Bebas, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Dengan beragam sentimen eksternal dan internal, sejumlah analis menyarankan investor untuk mempertimbangkan saham-saham berikut ini. Antara lain:​

Indonesia Ekspor Beras Premium ke Arab Saudi
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:15 WIB

Indonesia Ekspor Beras Premium ke Arab Saudi

Ini  setelah Perum Bulog resmi mengekspor perdana sebanyak 2.280 ton beras untuk kebutuhan jemaah haji dan WNI di Arab Saudi. 

PLN Amankan Suplai Batubara 84 Juta Ton
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:15 WIB

PLN Amankan Suplai Batubara 84 Juta Ton

Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) delapan produsen batubara tidak terpangkas dan siap memasok kebutuhan PLN.

Perbankan Dibayangi Kenaikan Risiko Kredit
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:10 WIB

Perbankan Dibayangi Kenaikan Risiko Kredit

​Risiko kredit  kembali meningkat. OJK mencatat NPL gross Januari naik ke 2,14% dan LaR ke 9,01%, di tengah bayang-bayang gejolak geopolitik

Mencermati Calon Kuat yang Berpotensi Menduduki Kursi Bos OJK
| Kamis, 05 Maret 2026 | 03:00 WIB

Mencermati Calon Kuat yang Berpotensi Menduduki Kursi Bos OJK

Ada ​20 nama berebut kursi Dewan Komisioner OJK, namun muncul tanda tanya soal kapasitas mereka menghadapi tantangan sektor keuangan.

INDEKS BERITA