Lagi, Otoritas Telekomunikasi di AS Mencabut Otorisasi untuk Perusahaan Asal China

Kamis, 17 Maret 2022 | 17:13 WIB
Lagi, Otoritas Telekomunikasi di AS Mencabut Otorisasi untuk Perusahaan Asal China
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo China Telecom, 23 Maret 2016. REUTERS/Bobby Yip/File Photo ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) pada Rabu mencabut otorisasi untuk telekomunikasi China Pacific Networks (CPN) dan anak perusahaannya, ComNet, sebagai penyedia layanan telekomunikasi di AS.

Melalui voting dengan hasil telak, otoritas komunikasi di AS itu mencabut otorisasi yang pertama kali diberikan ke CPN pada 2001. Ini adalah langkah terbaru otoritas di AS mempersempit kiprah perusahaan telekomunikasi asal China di negaranya dengan merujuk ke masalah keamanan nasional. FCC mengatakan CPN dan ComNet, yang dimilikinya secara penuh, secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah China.

Jeffrey J. Carlisle, pengacara AS yang mewakili Pacific CPN menolak untuk berkomentar. Pada bulan Januari, dia mengatakan kepada FCC bahwa CPN dan ComNet dimiliki oleh CITIC Telecom International Holdings.

FCC mengatakan operator pada akhirnya dikendalikan oleh CITIC Group Corp, sebuah perseroan terbatas milik negara China.

malBaca Juga: Tawarkan Saham ke Operator, Malaysia Pertahankan Skema Tunggal Pengelolaan 5G

Surat Carlise mengatakan operator "terlibat dalam operasi berbasis fasilitas yang sangat terbatas dan skala kecil di AS yang tidak menimbulkan masalah keamanan nasional. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan kartu panggil ritel."

Kementerian perdagangan China mengkritik tindakan AS, dan mengatakan China akan mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaannya.

"AS harus menghentikan tindakan keras tanpa dasar terhadap perusahaan-perusahaan China sekarang juga dan kesalahan dalam mempolitisasi masalah perdagangan dan ekonomi segera," Gao Feng, juru bicara kementerian, mengatakan dalam konferensi pers reguler pada hari Kamis.

Komisaris FCC Geoffrey Starks mencatat upaya komisi selama tiga tahun untuk menangani operator telekomunikasi China. "Secara keseluruhan, tindakan kami telah memperkuat keamanan nasional kami," kata Starks.

Baca Juga: Belanja Merosot Selama Pandemi, Aset Keuangan Rumah Tangga Melonjak Tinggi

Pada Maret 2021, FCC menemukan bahwa CPN dan ComNet telah gagal "menghilangkan kekhawatiran serius mengenai retensi otoritas mereka untuk menyediakan layanan telekomunikasi di Amerika Serikat."

Pada bulan Januari, FCC memilih untuk mencabut otorisasi serupa untuk unit usaha China Unicom di AS dengan alasan masalah keamanan nasional.

Pada bulan Oktober, FCC mencabut otorisasi AS untuk China Telecom (Amerika), dengan alasan perusahaan itu "dapat dieksploitasi, dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah China." China Telecom gagal meyakinkan pengadilan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

Pada 2019, FCC menolak permintaan China Mobile Ltd untuk menyediakan layanan telekomunikasi di AS, dengan alasan risiko keamanan nasional.

Bagikan

Berita Terbaru

Bitcoin Terjun Bebas: Rekor Terendah Sejak Oktober 2024, Cek Dampaknya!
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:30 WIB

Bitcoin Terjun Bebas: Rekor Terendah Sejak Oktober 2024, Cek Dampaknya!

Bitcoin anjlok di bawah US$60.000, tekanan jual dari investor jumbo picu likuidasi. Cek alasan utama di balik penurunan drastis ini

Kabar Gembira, Duet Emiten Salim Ini Segera Menebar Dividen
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:12 WIB

Kabar Gembira, Duet Emiten Salim Ini Segera Menebar Dividen

Raksasa sawit LSIP dan SIMP mengumumkan dividen besar tahun buku 2025. Kalkulasi terbaru menunjukkan ada potensi keuntungan.

Kita Kalah Saing
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:10 WIB

Kita Kalah Saing

Dengan tingkat daya saing yang jauh lebih rendah dari negara lain, makin sulit mengajak investor asing membenamkan investasi di Indonesia.

Negara Pengusaha di Balik MBG Libur
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:05 WIB

Negara Pengusaha di Balik MBG Libur

Kepentingan swasta di program yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak boleh mengalahkan kepentingan publik.​

Daya Beli Lesu, Suku Bunga Tinggi: Bagaimana HBAT Bertahan di 2026?
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:00 WIB

Daya Beli Lesu, Suku Bunga Tinggi: Bagaimana HBAT Bertahan di 2026?

PT Minahasa Membangun Hebat (HBAT) siapkan strategi khusus untuk 2026. Tantangan daya beli dan suku bunga tinggi jadi tantangan

Penurunan Harga Emas Berpotensi Tekan Bisnis Gadai
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:40 WIB

Penurunan Harga Emas Berpotensi Tekan Bisnis Gadai

Bisnis gadai emas diperkirakan berpotensi tertekan seiring tren penurunan harga emas. Tapi, perusahaan menyakini dampaknya masih bisa dikelola

Intervensi BI Penopang Rupiah, Tapi Rupiah Tetap Melemah Sepekan Penuh
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:35 WIB

Intervensi BI Penopang Rupiah, Tapi Rupiah Tetap Melemah Sepekan Penuh

Rupiah menguat tipis di akhir pekan, tapi melemah sepekan. Cermati proyeksi dua analis pada pekan depan

Himbara Lega, Dana SAL Tak Jadi Ditarik
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:30 WIB

Himbara Lega, Dana SAL Tak Jadi Ditarik

Kementerian Keuangan urung menarik kembali dana SAL pemerintah yang ditempatkan di bank. Sebaliknya, dana justru ditambah jadi Rp 400 triliun. ​

Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:40 WIB

Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond

Penerbitan Panda Bond ditunda hingga akhir Juli. Ini justru membuka peluang besar bagi Indonesia menjaring 21 investor institusi China.

Anggaran Dipangkas, Tapi Belum Tentu Optimal
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:30 WIB

Anggaran Dipangkas, Tapi Belum Tentu Optimal

Pemerintah siapkan efisiensi MBG Rp 40 triliun demi memperkuat disiplin fiskal​.                         

INDEKS BERITA