Lagi, Otoritas Telekomunikasi di AS Mencabut Otorisasi untuk Perusahaan Asal China

Kamis, 17 Maret 2022 | 17:13 WIB
Lagi, Otoritas Telekomunikasi di AS Mencabut Otorisasi untuk Perusahaan Asal China
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo China Telecom, 23 Maret 2016. REUTERS/Bobby Yip/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) pada Rabu mencabut otorisasi untuk telekomunikasi China Pacific Networks (CPN) dan anak perusahaannya, ComNet, sebagai penyedia layanan telekomunikasi di AS.

Melalui voting dengan hasil telak, otoritas komunikasi di AS itu mencabut otorisasi yang pertama kali diberikan ke CPN pada 2001. Ini adalah langkah terbaru otoritas di AS mempersempit kiprah perusahaan telekomunikasi asal China di negaranya dengan merujuk ke masalah keamanan nasional. FCC mengatakan CPN dan ComNet, yang dimilikinya secara penuh, secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah China.

Jeffrey J. Carlisle, pengacara AS yang mewakili Pacific CPN menolak untuk berkomentar. Pada bulan Januari, dia mengatakan kepada FCC bahwa CPN dan ComNet dimiliki oleh CITIC Telecom International Holdings.

FCC mengatakan operator pada akhirnya dikendalikan oleh CITIC Group Corp, sebuah perseroan terbatas milik negara China.

malBaca Juga: Tawarkan Saham ke Operator, Malaysia Pertahankan Skema Tunggal Pengelolaan 5G

Surat Carlise mengatakan operator "terlibat dalam operasi berbasis fasilitas yang sangat terbatas dan skala kecil di AS yang tidak menimbulkan masalah keamanan nasional. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan kartu panggil ritel."

Kementerian perdagangan China mengkritik tindakan AS, dan mengatakan China akan mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaannya.

"AS harus menghentikan tindakan keras tanpa dasar terhadap perusahaan-perusahaan China sekarang juga dan kesalahan dalam mempolitisasi masalah perdagangan dan ekonomi segera," Gao Feng, juru bicara kementerian, mengatakan dalam konferensi pers reguler pada hari Kamis.

Komisaris FCC Geoffrey Starks mencatat upaya komisi selama tiga tahun untuk menangani operator telekomunikasi China. "Secara keseluruhan, tindakan kami telah memperkuat keamanan nasional kami," kata Starks.

Baca Juga: Belanja Merosot Selama Pandemi, Aset Keuangan Rumah Tangga Melonjak Tinggi

Pada Maret 2021, FCC menemukan bahwa CPN dan ComNet telah gagal "menghilangkan kekhawatiran serius mengenai retensi otoritas mereka untuk menyediakan layanan telekomunikasi di Amerika Serikat."

Pada bulan Januari, FCC memilih untuk mencabut otorisasi serupa untuk unit usaha China Unicom di AS dengan alasan masalah keamanan nasional.

Pada bulan Oktober, FCC mencabut otorisasi AS untuk China Telecom (Amerika), dengan alasan perusahaan itu "dapat dieksploitasi, dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah China." China Telecom gagal meyakinkan pengadilan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

Pada 2019, FCC menolak permintaan China Mobile Ltd untuk menyediakan layanan telekomunikasi di AS, dengan alasan risiko keamanan nasional.

Bagikan

Berita Terbaru

Ditjen Pajak Revisi Struktur Tarif Efektif PPh
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:58 WIB

Ditjen Pajak Revisi Struktur Tarif Efektif PPh

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ingin struktur dan skema TER menyederhanakan pemotongan PPh 21

Bumi Resources Minerals (BRMS) Fokus Garap Tambang Bawah Tanah
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:35 WIB

Bumi Resources Minerals (BRMS) Fokus Garap Tambang Bawah Tanah

BRMS telah menunjuk PT Macmahon Indonesia (MMI) sebagai kontraktor jasa penambangan bawah tanah untuk tambang emas Poboya di Palu, Sulawesi

Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Memperkuat Infrastruktur Digital
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:20 WIB

Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Memperkuat Infrastruktur Digital

Pembangunan pusat data tersebut menandai langkah awal pengembangan pusat data yang dirancang khusus untuk kebutuhan kecerdasan buatan

Konten Negatif Banyak Berasal dari Media Sosial
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:10 WIB

Konten Negatif Banyak Berasal dari Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Digital sudah menangani sebanyak 1,35 juta konten negatif selama 20 Oktober 2024 - 8 Maret 2025.

Penyerapan Tenaga Kerja Kian Merosot
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:10 WIB

Penyerapan Tenaga Kerja Kian Merosot

Pemerintah menargetkan bisa menyerap tenaga kerja anyar antara 2,8 juta orang sampai 2,9 juta orang per tahun selama lima tahun ke depan.

Pertamina Patra Niaga Kembali Tersandung Kasus
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:05 WIB

Pertamina Patra Niaga Kembali Tersandung Kasus

KPPU tengah memulai penyelidikan awal dugaan kasus monopoli dari Pertamina Patra Niaga dalam penjualan LPG non subsidi.

THR Pengemudi Daring Berdasarkan Kinerja
| Selasa, 11 Maret 2025 | 04:00 WIB

THR Pengemudi Daring Berdasarkan Kinerja

Pemerintah meminta pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi para pengemudi online berbentuk uang tunai.

 Ada Potensi Yield Jumbo dari Dividen Bank
| Selasa, 11 Maret 2025 | 03:50 WIB

Ada Potensi Yield Jumbo dari Dividen Bank

Investor pasar modal tengah mencermati saham perbankan memasuki musim Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).​

DCII & DSSA Top Leaders Saat IHSG Turun, Intip Review Jelang Buka Pasar Selasa (11/3)
| Selasa, 11 Maret 2025 | 03:35 WIB

DCII & DSSA Top Leaders Saat IHSG Turun, Intip Review Jelang Buka Pasar Selasa (11/3)

Senin (10/3), IHSG turun 0,57% atau 37,79 poin ke 6.598,21 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Beban Bank BUMN
| Selasa, 11 Maret 2025 | 03:30 WIB

Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Beban Bank BUMN

Rencananya, pemerintah akan membentuk 70.000 Kopdes Merah Putih yang membutuhkan permodalan antara Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per koperasi.​

INDEKS BERITA

Terpopuler