LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun

Rabu, 27 Maret 2019 | 07:38 WIB
LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) rutin menggelar operasi moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan selama tiga bulan pertama di awal tahun ini. Langkah ini dilakukan mengantisipasi sinyal likuiditas yang kian ketat, seperti yang diperlihatkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR). Per Desember 2018, rasio LDR terbilang tinggi, mencapai 94%.

Dari data BI, sepanjang Januari-Maret 2019, injeksi likuiditas yang dilakukan melalui instrumen term repo mencapai Rp 105,62 triliun. Angka itu setara 30% dari total injeksi likuiditas yang dilakukan BI melalui instrumen yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 345,51 triliun.

Sementara, injeksi likuiditas valuta asing yang dilakukan melalui instrumen foreign exchange (FX) swap rendah sejalan dengan premi swap yang juga rendah. "Karena likuiditas di pasar interbank cukup, sehingga kecil sekali yang masuk lelang BI," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah kepada KONTAN, Senin (25/3).

Meski demikian, total injeksi tersebut masih lebih rendah dibanding likuiditas yang diserap oleh bank sentral. Dalam hitungan KONTAN, absorpsi likuiditas selama Januari–Maret 2019 melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mencapai Rp 68,64 triliun.

Ada juga penyerapan likuiditas melalui instrumen term deposit rupiah yang mencapai Rp 429,49 triliun pada periode tersebut. Sehingga, ada selisih absorpsi likuiditas mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Artinya operasi moneter BI selama ini masih kontraktif.

Nanang mengakui, operasi moneter BI sudah pasti lebih kontraktif. Hal itu dilakukan, lantaran bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas mereka di bank sentral dalam bentuk instrumen moneter . Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas. "Di negara manapun akan dijumpai hal serupa," jelasnya.

Ia mencontohkan, bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas di Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) untuk berjaga-jaga. "Bila memiliki likuiditas tapi ada rencana cash outflows dalam sebulan ke depan, bank misalnya menempatkan likuiditasnya di instrumen RR SUN satu bulan," tambahnya. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, operasi moneter BI selama ini masih setengah hati. Sebab, BI masih meyakini perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Menurut Piter, terdapat perbedaan antara kebijakan moneter di Indonesia dengan di luar negeri.

"Instrumen moneter di luar negeri benar-benar instrumen untuk dana idle. Cirinya adalah return yang sangat rendah," kata Piter. Oleh karena itu, bank menempatkan dananya di bank sentral merupakan pilihan terakhir.

Sementara di Indonesia sebaliknya. Instrumen moneter justru menawarkan return yang lebih tinggi dibanding biaya dana alias cost of fund bank. Sebab itu, instrumen moneter menjadi alternatif investasi bagi perbankan.

Ia menilai, hal tersebut bisa menimbulkan dampak signifikan bagi sistem moneter dan keuangan Indonesia, bahkan menciptakan banyak anomali. Oleh karena itu lanjut Piter, persoalan likuiditas bank tidak bisa diatasi dengan kebijakan parsial seperti yang dilakukan BI saat ini. "Kalau mau ekspansif, ya ekspansif. Jangan setengah-setengah," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA