LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun

Rabu, 27 Maret 2019 | 07:38 WIB
LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) rutin menggelar operasi moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan selama tiga bulan pertama di awal tahun ini. Langkah ini dilakukan mengantisipasi sinyal likuiditas yang kian ketat, seperti yang diperlihatkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR). Per Desember 2018, rasio LDR terbilang tinggi, mencapai 94%.

Dari data BI, sepanjang Januari-Maret 2019, injeksi likuiditas yang dilakukan melalui instrumen term repo mencapai Rp 105,62 triliun. Angka itu setara 30% dari total injeksi likuiditas yang dilakukan BI melalui instrumen yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 345,51 triliun.

Sementara, injeksi likuiditas valuta asing yang dilakukan melalui instrumen foreign exchange (FX) swap rendah sejalan dengan premi swap yang juga rendah. "Karena likuiditas di pasar interbank cukup, sehingga kecil sekali yang masuk lelang BI," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah kepada KONTAN, Senin (25/3).

Meski demikian, total injeksi tersebut masih lebih rendah dibanding likuiditas yang diserap oleh bank sentral. Dalam hitungan KONTAN, absorpsi likuiditas selama Januari–Maret 2019 melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mencapai Rp 68,64 triliun.

Ada juga penyerapan likuiditas melalui instrumen term deposit rupiah yang mencapai Rp 429,49 triliun pada periode tersebut. Sehingga, ada selisih absorpsi likuiditas mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Artinya operasi moneter BI selama ini masih kontraktif.

Nanang mengakui, operasi moneter BI sudah pasti lebih kontraktif. Hal itu dilakukan, lantaran bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas mereka di bank sentral dalam bentuk instrumen moneter . Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas. "Di negara manapun akan dijumpai hal serupa," jelasnya.

Ia mencontohkan, bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas di Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) untuk berjaga-jaga. "Bila memiliki likuiditas tapi ada rencana cash outflows dalam sebulan ke depan, bank misalnya menempatkan likuiditasnya di instrumen RR SUN satu bulan," tambahnya. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, operasi moneter BI selama ini masih setengah hati. Sebab, BI masih meyakini perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Menurut Piter, terdapat perbedaan antara kebijakan moneter di Indonesia dengan di luar negeri.

"Instrumen moneter di luar negeri benar-benar instrumen untuk dana idle. Cirinya adalah return yang sangat rendah," kata Piter. Oleh karena itu, bank menempatkan dananya di bank sentral merupakan pilihan terakhir.

Sementara di Indonesia sebaliknya. Instrumen moneter justru menawarkan return yang lebih tinggi dibanding biaya dana alias cost of fund bank. Sebab itu, instrumen moneter menjadi alternatif investasi bagi perbankan.

Ia menilai, hal tersebut bisa menimbulkan dampak signifikan bagi sistem moneter dan keuangan Indonesia, bahkan menciptakan banyak anomali. Oleh karena itu lanjut Piter, persoalan likuiditas bank tidak bisa diatasi dengan kebijakan parsial seperti yang dilakukan BI saat ini. "Kalau mau ekspansif, ya ekspansif. Jangan setengah-setengah," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:00 WIB

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mendukung rencana tersebut, mengingat banyaknya peserta yang saat ini berstatus non-aktif akibat kendala pembayaran.

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:50 WIB

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat

Legalisasi sumur rakyat merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian WK untuk Peningkatan Produksi

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:43 WIB

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi

Utilitas produksi smelter di Indonesia berpotensi menyusut 25%-30% pada tahun ini seiring pemangkasan produksi

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:38 WIB

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing nasional dan percepat pembangunan.

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:11 WIB

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil

Keterbatasan suplai mal baru di Jakarta menjadi sinyal yang cukup baik bagi potensi permintaan sewa, khususnya mal dengan pengunjung yang kuat.

INDEKS BERITA

Terpopuler