LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun

Rabu, 27 Maret 2019 | 07:38 WIB
LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) rutin menggelar operasi moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan selama tiga bulan pertama di awal tahun ini. Langkah ini dilakukan mengantisipasi sinyal likuiditas yang kian ketat, seperti yang diperlihatkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR). Per Desember 2018, rasio LDR terbilang tinggi, mencapai 94%.

Dari data BI, sepanjang Januari-Maret 2019, injeksi likuiditas yang dilakukan melalui instrumen term repo mencapai Rp 105,62 triliun. Angka itu setara 30% dari total injeksi likuiditas yang dilakukan BI melalui instrumen yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 345,51 triliun.

Sementara, injeksi likuiditas valuta asing yang dilakukan melalui instrumen foreign exchange (FX) swap rendah sejalan dengan premi swap yang juga rendah. "Karena likuiditas di pasar interbank cukup, sehingga kecil sekali yang masuk lelang BI," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah kepada KONTAN, Senin (25/3).

Meski demikian, total injeksi tersebut masih lebih rendah dibanding likuiditas yang diserap oleh bank sentral. Dalam hitungan KONTAN, absorpsi likuiditas selama Januari–Maret 2019 melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mencapai Rp 68,64 triliun.

Ada juga penyerapan likuiditas melalui instrumen term deposit rupiah yang mencapai Rp 429,49 triliun pada periode tersebut. Sehingga, ada selisih absorpsi likuiditas mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Artinya operasi moneter BI selama ini masih kontraktif.

Nanang mengakui, operasi moneter BI sudah pasti lebih kontraktif. Hal itu dilakukan, lantaran bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas mereka di bank sentral dalam bentuk instrumen moneter . Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas. "Di negara manapun akan dijumpai hal serupa," jelasnya.

Ia mencontohkan, bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas di Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) untuk berjaga-jaga. "Bila memiliki likuiditas tapi ada rencana cash outflows dalam sebulan ke depan, bank misalnya menempatkan likuiditasnya di instrumen RR SUN satu bulan," tambahnya. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, operasi moneter BI selama ini masih setengah hati. Sebab, BI masih meyakini perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Menurut Piter, terdapat perbedaan antara kebijakan moneter di Indonesia dengan di luar negeri.

"Instrumen moneter di luar negeri benar-benar instrumen untuk dana idle. Cirinya adalah return yang sangat rendah," kata Piter. Oleh karena itu, bank menempatkan dananya di bank sentral merupakan pilihan terakhir.

Sementara di Indonesia sebaliknya. Instrumen moneter justru menawarkan return yang lebih tinggi dibanding biaya dana alias cost of fund bank. Sebab itu, instrumen moneter menjadi alternatif investasi bagi perbankan.

Ia menilai, hal tersebut bisa menimbulkan dampak signifikan bagi sistem moneter dan keuangan Indonesia, bahkan menciptakan banyak anomali. Oleh karena itu lanjut Piter, persoalan likuiditas bank tidak bisa diatasi dengan kebijakan parsial seperti yang dilakukan BI saat ini. "Kalau mau ekspansif, ya ekspansif. Jangan setengah-setengah," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental
| Senin, 15 Desember 2025 | 10:00 WIB

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental

Reli saham TRIN terpicu kehadiran Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon pemegang saham strategis dan Komisaris Utama.

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan
| Senin, 15 Desember 2025 | 09:12 WIB

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan

Sebagai investor dan pengelola dana yang rasional maka konsep ESG investing akan sangat penting diperhatikan.

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:49 WIB

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun

Korporasi getol meluncurkan obligasi bertema ESG di tahun ini. Nilai penerbitannya melampaui tahun 2024 lalu.

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:36 WIB

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha

Namun dalam pemilihan investasi, investor hendaknya tetap memperhatikan faktor risiko yang harus ditanggung. 

ESG & Keberlanjutan HMSP:  Mengepul Dengan Produk Bebas Asap
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:32 WIB

ESG & Keberlanjutan HMSP: Mengepul Dengan Produk Bebas Asap

Isu kesehatan dan dampak sosial melekat di perusahaan rokok. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus bertransisi untuk mengatasi isu tersebut.

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:23 WIB

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat

BI mencatat, pada periode 8 hingga 11 Desember 2025, nonresiden beli neto sebesar Rp 1,14 triliun di pasar saham dan Rp 2,85 triliun di pasar SBN

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:17 WIB

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI

Kinerja keuangan emiten peritel seperti AMRT, ACES, dan MAPI diprediksi bisa membaik di kuartal IV-2025.

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:05 WIB

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru

Perusahaan akan menambah lini produk baru berupa outdoor furnitur dari salah satu nama beken asal Italia.

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:55 WIB

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN

Ekspansi bisnis keluarga Prabowo diterjemahkan pasar sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi masa depan.

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030                

INDEKS BERITA

Terpopuler