LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun

Rabu, 27 Maret 2019 | 07:38 WIB
LDR Akhir Tahun Tinggi, BI Rutin Gelar Operasi Moneter di Awal Tahun
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) rutin menggelar operasi moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan selama tiga bulan pertama di awal tahun ini. Langkah ini dilakukan mengantisipasi sinyal likuiditas yang kian ketat, seperti yang diperlihatkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR). Per Desember 2018, rasio LDR terbilang tinggi, mencapai 94%.

Dari data BI, sepanjang Januari-Maret 2019, injeksi likuiditas yang dilakukan melalui instrumen term repo mencapai Rp 105,62 triliun. Angka itu setara 30% dari total injeksi likuiditas yang dilakukan BI melalui instrumen yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 345,51 triliun.

Sementara, injeksi likuiditas valuta asing yang dilakukan melalui instrumen foreign exchange (FX) swap rendah sejalan dengan premi swap yang juga rendah. "Karena likuiditas di pasar interbank cukup, sehingga kecil sekali yang masuk lelang BI," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah kepada KONTAN, Senin (25/3).

Meski demikian, total injeksi tersebut masih lebih rendah dibanding likuiditas yang diserap oleh bank sentral. Dalam hitungan KONTAN, absorpsi likuiditas selama Januari–Maret 2019 melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mencapai Rp 68,64 triliun.

Ada juga penyerapan likuiditas melalui instrumen term deposit rupiah yang mencapai Rp 429,49 triliun pada periode tersebut. Sehingga, ada selisih absorpsi likuiditas mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Artinya operasi moneter BI selama ini masih kontraktif.

Nanang mengakui, operasi moneter BI sudah pasti lebih kontraktif. Hal itu dilakukan, lantaran bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas mereka di bank sentral dalam bentuk instrumen moneter . Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas. "Di negara manapun akan dijumpai hal serupa," jelasnya.

Ia mencontohkan, bank perlu menempatkan kelebihan likuiditas di Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) untuk berjaga-jaga. "Bila memiliki likuiditas tapi ada rencana cash outflows dalam sebulan ke depan, bank misalnya menempatkan likuiditasnya di instrumen RR SUN satu bulan," tambahnya. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, operasi moneter BI selama ini masih setengah hati. Sebab, BI masih meyakini perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Menurut Piter, terdapat perbedaan antara kebijakan moneter di Indonesia dengan di luar negeri.

"Instrumen moneter di luar negeri benar-benar instrumen untuk dana idle. Cirinya adalah return yang sangat rendah," kata Piter. Oleh karena itu, bank menempatkan dananya di bank sentral merupakan pilihan terakhir.

Sementara di Indonesia sebaliknya. Instrumen moneter justru menawarkan return yang lebih tinggi dibanding biaya dana alias cost of fund bank. Sebab itu, instrumen moneter menjadi alternatif investasi bagi perbankan.

Ia menilai, hal tersebut bisa menimbulkan dampak signifikan bagi sistem moneter dan keuangan Indonesia, bahkan menciptakan banyak anomali. Oleh karena itu lanjut Piter, persoalan likuiditas bank tidak bisa diatasi dengan kebijakan parsial seperti yang dilakukan BI saat ini. "Kalau mau ekspansif, ya ekspansif. Jangan setengah-setengah," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

Outflow Deras
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:10 WIB

Outflow Deras

Arus keluar asing bersamaan dengan ketergantungan pemerintah terhadap dana domestik menyimpan risiko jangka menengah.

Beban Demografi di Era Revolusi AI
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beban Demografi di Era Revolusi AI

Bonus demografi dan revolusi kecerdasan buatan atau AI bermakna bila dikelola dengan sungguh-sungguh.​

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:00 WIB

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas

Mengupas strategi investasi Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), Deny Ong dalam mengelola asetnya.

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

INDEKS BERITA

Terpopuler