Lelang SBN Laku, Private Placement Mini

Jumat, 26 April 2019 | 07:11 WIB
Lelang SBN Laku, Private Placement Mini
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui private placement cenderung melambat di empat bulan pertama tahun ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, sejak awal tahun hingga 23 April lalu baru ada empat seri SBN yang diterbitkan lewat mekanisme private placement. Total nilainya sebesar Rp 5,64 triliun.

Padahal, di kuartal IV-2018, pemerintah cukup gencar menerbitkan SBN lewat private placement. Tercatat ada delapan seri SBN dengan total nilai Rp 12 triliun.

Analis Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra menjelaskan, rendahnya frekuensi dan nilai private placement SBN lebih disebabkan oleh target dan realisasi penerbitan SBN yang tergolong tinggi melalui lelang. Ini seiring kebijakan front loading pemerintah, yang lebih menggenjot penerbitan SBN di semester pertama.

Sebagaimana diketahui, di kuartal I-2019 lalu, pemerintah menargetkan penerbitan SBN lewat lelang sebesar Rp 185 triliun. Ternyata, realisasinya mencapai Rp 221,62 triliun. "Wajar pemerintah tidak sering melakukan private placement. Apalagi sejauh ini investor masih antusias masuk ke lelang reguler dengan nilai penawaran yang besar," terang dia, Rabu (24/4).

Kondisi berbeda terjadi di kuartal IV-2019, di mana lelang SBN reguler berlangsung hingga November. Alhasil, kelompok investor institusi yang belum sempat memenuhi syarat penempatan dana di SBN mengajukan private placement ke pemerintah.

Tenor panjang

Penurunan private placement SBN sejatinya tidak mempengaruhi pergerakan yield atau harga surat utang negara (SUN) di pasar sekunder. Pasalnya, seri-seri yang diterbitkan umumnya jarang diperdagangkan di pasar sekunder, seperti seri non acuan atau seri yang jarang diikutkan dalam lelang reguler.

Justru, kondisi pasar obligasi domestik yang pada akhirnya menentukan proses private placement. "Saat yield SUN turun, maka posisi tawar pemerintah dalam memenangkan yield dan penyesuaian syarat-syarat private placement kepada investor akan meningkat," ungkap ekonom Pemeringkat Efek Indonesia Fikri C. Permana.

Made menyebut, di tengah tren penurunan yield SUN, pemerintah, berbekal posisi tawar yang kuat, cenderung mengabulkan permintaan private placement SBN untuk seri-seri tenor panjang. Pemerintah berkesempatan memperoleh dana yang lebih besar dari investor lewat penerbitan SBN tenor panjang, melalui p rivate placement.

Sejauh ini investor cenderung jarang memperdagangkan SBN yang diterbitkan melalui private placement di pasar sekunder. Artinya, investor tersebut lebih condong menahan hingga jatuh tempo. "Hanya bila ada kebutuhan mendesak saja baru investor melakukan perdagangan," tutur Made.

Bagikan

Berita Terbaru

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?
| Selasa, 24 Maret 2026 | 16:00 WIB

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia diproyeksikan memiliki industri perbankan syariah yang bertumbuh.

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas

DBS melihat adanya pergeseran preferensi investor dari aset berbasis AS yang dinilai sudah terlalu padat menuju kawasan lain, terutama Asia.

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri

J.P. Morgan dan UBS sama-sama melihat adanya tekanan terhadap kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke depan.

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai
| Selasa, 24 Maret 2026 | 09:00 WIB

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai

Emiten rokok di satu sisi mendapat angin segar dari tak adanya kenaikan cukai, namun di sisi lain dibayangi risiko regulasi kadar tar dan nikotin.

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur
| Selasa, 24 Maret 2026 | 08:00 WIB

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur

Analis menilai kenaikan harga minyak berisiko menekan konsumsi, termasuk kalangan di segmen menengah-atas.

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional
| Selasa, 24 Maret 2026 | 07:00 WIB

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional

Analis memperkirakan BUKA akan mulai mencatatkan adjusted EBITDA positif Rp 124 miliar di 2026 dan terus meningkat hingga Rp 230 miliar di 2027.

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia
| Selasa, 24 Maret 2026 | 04:00 WIB

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia

Indonesia mengekspor produk-produknya ke Uni Arab Emirat (UAE), Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Iran, Kuwait, dan Bahrain.

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun
| Senin, 23 Maret 2026 | 17:27 WIB

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun

Harga emas turun lebih dari 10% minggu lalu. Ini adalah penurunan mingguan tercuram sejak Februari 1983.

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Senin, 23 Maret 2026 | 15:00 WIB

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan masih akan melanjutkan tren kinerja keuangan yang solid di tahun ini.

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:50 WIB

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN

Pemerintah berencana memperluas cakupan MBG hingga 83 juta penerima pada Mei 2026, naik signifikan dibandingkan 55 juta penerima di Januari 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler