Lelang SBN Laku, Private Placement Mini

Jumat, 26 April 2019 | 07:11 WIB
Lelang SBN Laku, Private Placement Mini
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui private placement cenderung melambat di empat bulan pertama tahun ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, sejak awal tahun hingga 23 April lalu baru ada empat seri SBN yang diterbitkan lewat mekanisme private placement. Total nilainya sebesar Rp 5,64 triliun.

Padahal, di kuartal IV-2018, pemerintah cukup gencar menerbitkan SBN lewat private placement. Tercatat ada delapan seri SBN dengan total nilai Rp 12 triliun.

Analis Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra menjelaskan, rendahnya frekuensi dan nilai private placement SBN lebih disebabkan oleh target dan realisasi penerbitan SBN yang tergolong tinggi melalui lelang. Ini seiring kebijakan front loading pemerintah, yang lebih menggenjot penerbitan SBN di semester pertama.

Sebagaimana diketahui, di kuartal I-2019 lalu, pemerintah menargetkan penerbitan SBN lewat lelang sebesar Rp 185 triliun. Ternyata, realisasinya mencapai Rp 221,62 triliun. "Wajar pemerintah tidak sering melakukan private placement. Apalagi sejauh ini investor masih antusias masuk ke lelang reguler dengan nilai penawaran yang besar," terang dia, Rabu (24/4).

Kondisi berbeda terjadi di kuartal IV-2019, di mana lelang SBN reguler berlangsung hingga November. Alhasil, kelompok investor institusi yang belum sempat memenuhi syarat penempatan dana di SBN mengajukan private placement ke pemerintah.

Tenor panjang

Penurunan private placement SBN sejatinya tidak mempengaruhi pergerakan yield atau harga surat utang negara (SUN) di pasar sekunder. Pasalnya, seri-seri yang diterbitkan umumnya jarang diperdagangkan di pasar sekunder, seperti seri non acuan atau seri yang jarang diikutkan dalam lelang reguler.

Justru, kondisi pasar obligasi domestik yang pada akhirnya menentukan proses private placement. "Saat yield SUN turun, maka posisi tawar pemerintah dalam memenangkan yield dan penyesuaian syarat-syarat private placement kepada investor akan meningkat," ungkap ekonom Pemeringkat Efek Indonesia Fikri C. Permana.

Made menyebut, di tengah tren penurunan yield SUN, pemerintah, berbekal posisi tawar yang kuat, cenderung mengabulkan permintaan private placement SBN untuk seri-seri tenor panjang. Pemerintah berkesempatan memperoleh dana yang lebih besar dari investor lewat penerbitan SBN tenor panjang, melalui p rivate placement.

Sejauh ini investor cenderung jarang memperdagangkan SBN yang diterbitkan melalui private placement di pasar sekunder. Artinya, investor tersebut lebih condong menahan hingga jatuh tempo. "Hanya bila ada kebutuhan mendesak saja baru investor melakukan perdagangan," tutur Made.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler