Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis

Senin, 20 Mei 2019 | 07:03 WIB
Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kecamuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas, pemerintah dinilai harus mempercantik tawaran imbal hasil surat berharga negara (SBN). Tujuannya, demi menarik investor asing tetap masuk ke pasar obligasi domestik.

Pelaku pasar modal Anil Kumar mengamati, di tengah semakin memanasnya perang dagang AS dan China, investor asing cenderung beralih ke aset safe haven dan meninggalkan instrumen investasi di negara yang lebih berisiko. Termasuk di Indonesia.

"Karena menghadapi kondisi ketidakpastian global, tawaran imbal hasil di lelang SBN selanjutnya harus lebih tinggi dari yield acuan saat ini jika ingin minat investor tetap tinggi," kata Anil, Jumat (17/5). Bagaimana pun, pemerintah tetap membutuhkan suntikan dana asing dan mencapai target penerbitan SBN yang setengah lagi.

Memang, berkat strategi front loading, penerbitan SBN pemerintah hingga Mei sudah cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per 15 Mei 2019 realisasi penerbitan SBN mencapai 51,88% atau senilai Rp 428,34 triliun dari target Rp 825,7 triliun di tahun ini.

Tapi, ada potensi penawaran SBN tidak laris bila yield yang ditawarkan rendah. Penyerapan SBN yang rendah bisa berpengaruh ke harga surat utang pemerintah di pasar sekunder.

Anil melihat, pasar obligasi masih dipengaruhi sentimen ketidakpastian geopolitik hingga defisit transaksi berjalan. Untuk mendapat dana, opsi pemerintah, antara lain, menaikkan imbal hasil SBN agar menarik investor, melakukan pinjaman bilateral, atau memperlambat pengeluaran.

Suku bunga tetap

Anil menghitung, saat ini obligasi perlu pemanis. "Baiknya pemerintah menaikkan kupon 40-50 basis poin di atas posisi yield atau imbal hasil SBN saat ini," kata dia.

Pandangan lain disampaikan Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana. Dia memprediksi, penerbitan SBN ke depan masih akan laris diburu selama suku bunga acuan tidak beranjak naik.

Pasalnya, larisnya penerbitan SBN tergantung dari imbal hasil yang ditawarkan. "Selama imbal hasil masih berada di atas suku bunga acuan, SBN akan tetap laris, meski sentimen perang dagang kembali melanda, karena kebutuhan akan investasi di surat utang akan tetap ada," kata Wawan, Jumat (17/5).

Jika pelaku pasar kompak optimistis suku bunga acuan Bank Indonesia bisa turun, maka penjualan SBN akan tambah laris. Terutama di tengah harga SBN yang kini sedang murah setelah yield cenderung bergerak naik. Namun, sebaliknya jika pasar berekspektasi suku bunga di dalam negeri berpotensi naik, maka mereka akan menunda pembelian surat utang.

Hingga saat ini, BI masih mempertahankan bunga 6%. Proyeksi Wawan, BI belum akan menaikkan bunga lagi. Tetapi, potensi penurunan suku bunga masih tertahan karena mempertimbangkan defisit neraca dan pelemahan rupiah. Karena itu, proyeksi dia, bunga acuan BI cenderung tetap.

Sepanjang yield berada di atas deposito, penyerapan SBN masih akan baik di tahun ini. Ditambah, dukungan dari semakin berkembangnya dan kelolaan institusi non-bank yang harus menginvestasikan dana di surat utang.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:30 WIB

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan alias layer tarif cukai rokok pada tahun ini

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:20 WIB

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak

Struktur upah pekerja saat ini  menurut KSPI masih belum tidak selaras dengan tingginya biaya hidup.

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham sempat amblas dari Rp 127,5 triliun di akhir 2024, menjadi Rp 114,8 triliun di akhir semester I-2025

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton

Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan nikel.

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:05 WIB

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini

Jumlah pemutusan hubungan kerja  aliash PHK yang terjadi di Indonesia mencapai 88.519 pekerja pada 2025.

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:00 WIB

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik

Tak hanya berdampak terhadap APBN, pelemahan rupiah juga bisa merambat ke inflasi                   

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:10 WIB

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit

Banyak KEK gagal karena hanya menyalin resep sukses dari KEK terdahulu tanpa menyesuaikan konteks lokal dan komoditas yang diusahakan.

INDEKS BERITA