Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis

Senin, 20 Mei 2019 | 07:03 WIB
Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kecamuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas, pemerintah dinilai harus mempercantik tawaran imbal hasil surat berharga negara (SBN). Tujuannya, demi menarik investor asing tetap masuk ke pasar obligasi domestik.

Pelaku pasar modal Anil Kumar mengamati, di tengah semakin memanasnya perang dagang AS dan China, investor asing cenderung beralih ke aset safe haven dan meninggalkan instrumen investasi di negara yang lebih berisiko. Termasuk di Indonesia.

"Karena menghadapi kondisi ketidakpastian global, tawaran imbal hasil di lelang SBN selanjutnya harus lebih tinggi dari yield acuan saat ini jika ingin minat investor tetap tinggi," kata Anil, Jumat (17/5). Bagaimana pun, pemerintah tetap membutuhkan suntikan dana asing dan mencapai target penerbitan SBN yang setengah lagi.

Memang, berkat strategi front loading, penerbitan SBN pemerintah hingga Mei sudah cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per 15 Mei 2019 realisasi penerbitan SBN mencapai 51,88% atau senilai Rp 428,34 triliun dari target Rp 825,7 triliun di tahun ini.

Tapi, ada potensi penawaran SBN tidak laris bila yield yang ditawarkan rendah. Penyerapan SBN yang rendah bisa berpengaruh ke harga surat utang pemerintah di pasar sekunder.

Anil melihat, pasar obligasi masih dipengaruhi sentimen ketidakpastian geopolitik hingga defisit transaksi berjalan. Untuk mendapat dana, opsi pemerintah, antara lain, menaikkan imbal hasil SBN agar menarik investor, melakukan pinjaman bilateral, atau memperlambat pengeluaran.

Suku bunga tetap

Anil menghitung, saat ini obligasi perlu pemanis. "Baiknya pemerintah menaikkan kupon 40-50 basis poin di atas posisi yield atau imbal hasil SBN saat ini," kata dia.

Pandangan lain disampaikan Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana. Dia memprediksi, penerbitan SBN ke depan masih akan laris diburu selama suku bunga acuan tidak beranjak naik.

Pasalnya, larisnya penerbitan SBN tergantung dari imbal hasil yang ditawarkan. "Selama imbal hasil masih berada di atas suku bunga acuan, SBN akan tetap laris, meski sentimen perang dagang kembali melanda, karena kebutuhan akan investasi di surat utang akan tetap ada," kata Wawan, Jumat (17/5).

Jika pelaku pasar kompak optimistis suku bunga acuan Bank Indonesia bisa turun, maka penjualan SBN akan tambah laris. Terutama di tengah harga SBN yang kini sedang murah setelah yield cenderung bergerak naik. Namun, sebaliknya jika pasar berekspektasi suku bunga di dalam negeri berpotensi naik, maka mereka akan menunda pembelian surat utang.

Hingga saat ini, BI masih mempertahankan bunga 6%. Proyeksi Wawan, BI belum akan menaikkan bunga lagi. Tetapi, potensi penurunan suku bunga masih tertahan karena mempertimbangkan defisit neraca dan pelemahan rupiah. Karena itu, proyeksi dia, bunga acuan BI cenderung tetap.

Sepanjang yield berada di atas deposito, penyerapan SBN masih akan baik di tahun ini. Ditambah, dukungan dari semakin berkembangnya dan kelolaan institusi non-bank yang harus menginvestasikan dana di surat utang.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Logisticsplus (LOPI) Amankan Kontrak Baru Pada 2026 Senilai Rp 80 Miliar
| Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56 WIB

Logisticsplus (LOPI) Amankan Kontrak Baru Pada 2026 Senilai Rp 80 Miliar

PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) menutup tahun buku 2025 dengan recognized revenue konsolidasi sekitar Rp 105 miliar.

Dari Uang Saku Anak ke Pengelolaan Keuangan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 11:47 WIB

Dari Uang Saku Anak ke Pengelolaan Keuangan

Ada banyak pilihan dalam memberikan uang saku buat anak. Simak cara mengatur uang saku anak sembari mengajarkan soal pengelolaan uang.

Altcoin Season 2025 Terasa Hambar, Likuiditas Terpecah Belah
| Jumat, 26 Desember 2025 | 11:45 WIB

Altcoin Season 2025 Terasa Hambar, Likuiditas Terpecah Belah

Altcoin 2025 tak lagi reli massal, pelajari faktor pergeseran pasar dan rekomendasi investasi altcoin untuk tahun 2026.

Memperbaiki Kondisi Keuangan, KRAS Dapat Pinjaman Rp 4,9 Triliun dari Danantara
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:58 WIB

Memperbaiki Kondisi Keuangan, KRAS Dapat Pinjaman Rp 4,9 Triliun dari Danantara

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memperoleh pinjaman dari pemegang sahamnya, yakni Danantara Asset Management. 

Harga Ayam Diprediksi Naik, Kinerja Japfa Comfeed (JPFA) Pada 2026 Bisa Membaik
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:38 WIB

Harga Ayam Diprediksi Naik, Kinerja Japfa Comfeed (JPFA) Pada 2026 Bisa Membaik

Salah satu sentimen pendukung kinerja emiten perunggasan tersebut di tahun depan adalah membaiknya harga ayam hidup (livebird). ​

Pelemahan Harga Komoditas Menyengat Emiten Migas
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:19 WIB

Pelemahan Harga Komoditas Menyengat Emiten Migas

Risiko pelemahan harga minyak mentah dunia masih berpotensi membayangi kinerja emiten minyak dan gas (migas) pada 2026.​

Harga Bitcoin Koreksi di Penghujung 2025, Saat Tepat untuk Serok atau Wait and See?
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:15 WIB

Harga Bitcoin Koreksi di Penghujung 2025, Saat Tepat untuk Serok atau Wait and See?

Dalam beberapa proyeksi, bitcoin diperkirakan tetap berada di atas kisaran US$ 70.000–US$ 100.000 sebagai floor pasar.

Denda Administrasi Menghantui Prospek Emiten CPO dan Pertambangan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:02 WIB

Denda Administrasi Menghantui Prospek Emiten CPO dan Pertambangan

Pemerintah bakal agresif menerapkan denda administrasi atas aktivitas usaha di kawasan hutan pada tahun 2026.

Berharap Saham-Saham Pendatang Baru Masih Bisa Menderu
| Jumat, 26 Desember 2025 | 09:42 WIB

Berharap Saham-Saham Pendatang Baru Masih Bisa Menderu

Dengan pasokan saham yang terbatas, sedikit saja permintaan dapat memicu kenaikan harga berlipat-lipat.

Pasar Mobil Konvensional Terpukul, Mobil Listrik Masih Sulit Merakyat
| Jumat, 26 Desember 2025 | 09:35 WIB

Pasar Mobil Konvensional Terpukul, Mobil Listrik Masih Sulit Merakyat

Negara berpotensi meraup minimal Rp 37,7 triliun per tahun dari cukai emisi, dengan asumsi tarif 10% hingga 30% dari harga jual kendaraan.

INDEKS BERITA

Terpopuler