Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis

Senin, 20 Mei 2019 | 07:03 WIB
Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kecamuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas, pemerintah dinilai harus mempercantik tawaran imbal hasil surat berharga negara (SBN). Tujuannya, demi menarik investor asing tetap masuk ke pasar obligasi domestik.

Pelaku pasar modal Anil Kumar mengamati, di tengah semakin memanasnya perang dagang AS dan China, investor asing cenderung beralih ke aset safe haven dan meninggalkan instrumen investasi di negara yang lebih berisiko. Termasuk di Indonesia.

"Karena menghadapi kondisi ketidakpastian global, tawaran imbal hasil di lelang SBN selanjutnya harus lebih tinggi dari yield acuan saat ini jika ingin minat investor tetap tinggi," kata Anil, Jumat (17/5). Bagaimana pun, pemerintah tetap membutuhkan suntikan dana asing dan mencapai target penerbitan SBN yang setengah lagi.

Memang, berkat strategi front loading, penerbitan SBN pemerintah hingga Mei sudah cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per 15 Mei 2019 realisasi penerbitan SBN mencapai 51,88% atau senilai Rp 428,34 triliun dari target Rp 825,7 triliun di tahun ini.

Tapi, ada potensi penawaran SBN tidak laris bila yield yang ditawarkan rendah. Penyerapan SBN yang rendah bisa berpengaruh ke harga surat utang pemerintah di pasar sekunder.

Anil melihat, pasar obligasi masih dipengaruhi sentimen ketidakpastian geopolitik hingga defisit transaksi berjalan. Untuk mendapat dana, opsi pemerintah, antara lain, menaikkan imbal hasil SBN agar menarik investor, melakukan pinjaman bilateral, atau memperlambat pengeluaran.

Suku bunga tetap

Anil menghitung, saat ini obligasi perlu pemanis. "Baiknya pemerintah menaikkan kupon 40-50 basis poin di atas posisi yield atau imbal hasil SBN saat ini," kata dia.

Pandangan lain disampaikan Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana. Dia memprediksi, penerbitan SBN ke depan masih akan laris diburu selama suku bunga acuan tidak beranjak naik.

Pasalnya, larisnya penerbitan SBN tergantung dari imbal hasil yang ditawarkan. "Selama imbal hasil masih berada di atas suku bunga acuan, SBN akan tetap laris, meski sentimen perang dagang kembali melanda, karena kebutuhan akan investasi di surat utang akan tetap ada," kata Wawan, Jumat (17/5).

Jika pelaku pasar kompak optimistis suku bunga acuan Bank Indonesia bisa turun, maka penjualan SBN akan tambah laris. Terutama di tengah harga SBN yang kini sedang murah setelah yield cenderung bergerak naik. Namun, sebaliknya jika pasar berekspektasi suku bunga di dalam negeri berpotensi naik, maka mereka akan menunda pembelian surat utang.

Hingga saat ini, BI masih mempertahankan bunga 6%. Proyeksi Wawan, BI belum akan menaikkan bunga lagi. Tetapi, potensi penurunan suku bunga masih tertahan karena mempertimbangkan defisit neraca dan pelemahan rupiah. Karena itu, proyeksi dia, bunga acuan BI cenderung tetap.

Sepanjang yield berada di atas deposito, penyerapan SBN masih akan baik di tahun ini. Ditambah, dukungan dari semakin berkembangnya dan kelolaan institusi non-bank yang harus menginvestasikan dana di surat utang.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Dinamika Saham Gocap, Belum Dilirik Karena Kinerjanya Belum Menarik
| Kamis, 12 Maret 2026 | 14:00 WIB

Dinamika Saham Gocap, Belum Dilirik Karena Kinerjanya Belum Menarik

Tidak semua saham gocap selalu bernasib tragis. Beberapa emiten yang penghuni saham gocap juga ada yang bisa menaikkan harga sahamnya.

Portofolio Diisi Saham Tidak Likuid, Asabri Upayakan Tidak Ulangi Kesalahan
| Kamis, 12 Maret 2026 | 13:00 WIB

Portofolio Diisi Saham Tidak Likuid, Asabri Upayakan Tidak Ulangi Kesalahan

Portofolio saham yang ada dan masuk dalam PPK merupakan portofolio Asabri terdahulu yang telah diakuisisi dan dimiliki sebelum tahun 2020.

Keponakan Prabowo Beli 5% Saham TRIN di Desember 2025, Balik Modal Usai Jual Sebagian
| Kamis, 12 Maret 2026 | 12:20 WIB

Keponakan Prabowo Beli 5% Saham TRIN di Desember 2025, Balik Modal Usai Jual Sebagian

BEI melihat, aksi ini tidak sesuai dengan informasi sebelumnya terkait rencana Rahayu untuk menambah kepemilikan di TRIN hingga 20%.

IHSG Tertekan, Cek Peluang dari Saham-Saham yang Murah
| Kamis, 12 Maret 2026 | 06:38 WIB

IHSG Tertekan, Cek Peluang dari Saham-Saham yang Murah

Di tengah tren pelemahan IHSG, beberapa saham menawarkan valuasi murah di tengah tekanan pasar saham

Pendapatan Naik, GOTO Memangkas Rugi Bersih 77%
| Kamis, 12 Maret 2026 | 06:34 WIB

Pendapatan Naik, GOTO Memangkas Rugi Bersih 77%

Rugi bersih GOTO terpangkas 77,08% (YoY) jadi Rp 1,18 triliun di 2025. Padahal, pada 2024 GOTO masih menanggung rugi bersih Rp 5,15 triliun.

Rupiah Loyo, Dolar AS Menguat, Geopolitik Global Memanas
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:45 WIB

Rupiah Loyo, Dolar AS Menguat, Geopolitik Global Memanas

Rupiah melemah 0,14% ke Rp 16.886 per dolar AS. Geopolitik global dan inflasi AS jadi pemicu. Simak proyeksi selengkapnya

Medco Energi (MEDC) Raih Fasilitas Kredit Rp 1,68 Triliun dari HSBC
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:39 WIB

Medco Energi (MEDC) Raih Fasilitas Kredit Rp 1,68 Triliun dari HSBC

Nilai pokok pinjaman HSBC Singapore Branch kepada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,68 triliun. ​

Perang Iran Picu Pelebaran Defisit Transaksi Berjalan
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:35 WIB

Perang Iran Picu Pelebaran Defisit Transaksi Berjalan

Jika harga minyak ke atas US$ 100 per barel maka CAD akan melebar ke atas 1% dari PDB               

Elnusa (ELSA) Realisasikan Belanja Modal Rp 566 Miliar Pada 2025
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:25 WIB

Elnusa (ELSA) Realisasikan Belanja Modal Rp 566 Miliar Pada 2025

PT Elnusa Tbk (ELSA) merealisasikan alokasi belanja modal (capex) Rp 566 miliar atau setara 95% dari target yang dipatok tahun 2025 Rp 594 miliar.

Pembayaran Subsidi dan Kompensasi Energi Awal Tahun Melejit
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:25 WIB

Pembayaran Subsidi dan Kompensasi Energi Awal Tahun Melejit

Menurut Wakil Menteri Keuangan, lonjakan pembayaran subsidi dan kompensasi energi lantaran pembayaran kompensasi energi 2025

INDEKS BERITA

Terpopuler