Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis

Senin, 20 Mei 2019 | 07:03 WIB
Mau Laris, Lelang SUN Perlu Pemanis
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kecamuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas, pemerintah dinilai harus mempercantik tawaran imbal hasil surat berharga negara (SBN). Tujuannya, demi menarik investor asing tetap masuk ke pasar obligasi domestik.

Pelaku pasar modal Anil Kumar mengamati, di tengah semakin memanasnya perang dagang AS dan China, investor asing cenderung beralih ke aset safe haven dan meninggalkan instrumen investasi di negara yang lebih berisiko. Termasuk di Indonesia.

"Karena menghadapi kondisi ketidakpastian global, tawaran imbal hasil di lelang SBN selanjutnya harus lebih tinggi dari yield acuan saat ini jika ingin minat investor tetap tinggi," kata Anil, Jumat (17/5). Bagaimana pun, pemerintah tetap membutuhkan suntikan dana asing dan mencapai target penerbitan SBN yang setengah lagi.

Memang, berkat strategi front loading, penerbitan SBN pemerintah hingga Mei sudah cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per 15 Mei 2019 realisasi penerbitan SBN mencapai 51,88% atau senilai Rp 428,34 triliun dari target Rp 825,7 triliun di tahun ini.

Tapi, ada potensi penawaran SBN tidak laris bila yield yang ditawarkan rendah. Penyerapan SBN yang rendah bisa berpengaruh ke harga surat utang pemerintah di pasar sekunder.

Anil melihat, pasar obligasi masih dipengaruhi sentimen ketidakpastian geopolitik hingga defisit transaksi berjalan. Untuk mendapat dana, opsi pemerintah, antara lain, menaikkan imbal hasil SBN agar menarik investor, melakukan pinjaman bilateral, atau memperlambat pengeluaran.

Suku bunga tetap

Anil menghitung, saat ini obligasi perlu pemanis. "Baiknya pemerintah menaikkan kupon 40-50 basis poin di atas posisi yield atau imbal hasil SBN saat ini," kata dia.

Pandangan lain disampaikan Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana. Dia memprediksi, penerbitan SBN ke depan masih akan laris diburu selama suku bunga acuan tidak beranjak naik.

Pasalnya, larisnya penerbitan SBN tergantung dari imbal hasil yang ditawarkan. "Selama imbal hasil masih berada di atas suku bunga acuan, SBN akan tetap laris, meski sentimen perang dagang kembali melanda, karena kebutuhan akan investasi di surat utang akan tetap ada," kata Wawan, Jumat (17/5).

Jika pelaku pasar kompak optimistis suku bunga acuan Bank Indonesia bisa turun, maka penjualan SBN akan tambah laris. Terutama di tengah harga SBN yang kini sedang murah setelah yield cenderung bergerak naik. Namun, sebaliknya jika pasar berekspektasi suku bunga di dalam negeri berpotensi naik, maka mereka akan menunda pembelian surat utang.

Hingga saat ini, BI masih mempertahankan bunga 6%. Proyeksi Wawan, BI belum akan menaikkan bunga lagi. Tetapi, potensi penurunan suku bunga masih tertahan karena mempertimbangkan defisit neraca dan pelemahan rupiah. Karena itu, proyeksi dia, bunga acuan BI cenderung tetap.

Sepanjang yield berada di atas deposito, penyerapan SBN masih akan baik di tahun ini. Ditambah, dukungan dari semakin berkembangnya dan kelolaan institusi non-bank yang harus menginvestasikan dana di surat utang.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler