Membatasi Pertalite

Kamis, 02 Juni 2022 | 08:00 WIB
Membatasi Pertalite
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak awal tahun, pemerintah hobi sekali membongkar pasang kebijakan. Di sektor energi, pada awal tahun 2022, pemerintah menutup keran ekspor batubara.

Hal ini menyusul kondisi PLTU milik PLN mengalami krisis pasokan batubara. Jika tak segera mendapatkan pasokan, sistem kelistrikan di Indonesia bakal kacau.

Penutupan ekspor batubara mengindikasikan betapa implementasi kebijakan domestic market obligation (DMO) pada 2021 tidak efektif.

Sebulan setelah ekspor ditutup, produsen batubara berteriak, bahkan para pembeli di luar negeri ikut gerah. Keran ekspor pun kembali dibuka pada awal Februari. Langkah itu setelah produsen perlahan memenuhi DMO batubara. 

Di sektor perkebunan, pemerintah juga gamang membikin aturan tata niaga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Bolak balik aturan CPO diterapkan, mulai dari mematok harga DMO seperti halnya di industri batubara, hingga melarang ekspor produk CPO dan minyak goreng.

Belakangan, pemerintah kembali membuka keran ekspor CPO, dan memberlakukan kembali aturan DMO minyak sawit. 

Polemik di industri sawit belum reda, pemerintah kini berencana mengutak atik kebijakan di sektor energi lainnya, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Solar dan Pertalite.

Belum lama ini, Pertalite (RON 90) ditetapkan menggantikan Premium (RON 88) sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Saat ini harga Pertalite Rp 7.600 per liter. 

Pemerintah perlu memperketat penyaluran BBM subsidi lantaran penggunaannya meningkat. Kuota Pertalite juga sudah ditambah 10% menjadi 25,35 juta kiloliter. 

Sejak harga Pertamax (BBM nonsubsidi Pertamina) naik menjadi Rp 12.500 per liter, pada 1 April lalu, penggunaan Pertalite naik 14%. Di saat yang sama, penjualan Pertamax menyusut 26%. Pengguna Pertamax yang beralih memburu Pertalite. 

Wacana atas kebijakan yang berkembang, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dengan skema pembayaran nontunai lewat aplikasi MyPertamina. Sekilas, rencana ini mudah diterapkan. Tapi implementasi di lapangan bakal rumit. Sebab, kriteria penerima BBM subsidi harus jelas. Jika buram, ada potensi kegaduhan di SPBU.

Akhirnya, keandalan data adalah kunci dari segala persoalan. Selama ini, data menjadi ganjalan pemerintah untuk memaksimalkan aneka subsidi. Oleh karena itu, benahi dan perkuat data dulu, barulah kawal implementasi di lapangan.

Bagikan

Berita Terbaru

Siasat Jababeka (KIJA) Memacu Kawasan Industri Terintegrasi
| Jumat, 19 September 2025 | 08:25 WIB

Siasat Jababeka (KIJA) Memacu Kawasan Industri Terintegrasi

Kehadiran dry port terbukti memberikan kemudahan arus logistik dengan memangkas biaya distribusi, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi.

Pemulihan Harga Komoditas di Semester Kedua Mendorong Saham Emiten Energi
| Jumat, 19 September 2025 | 08:06 WIB

Pemulihan Harga Komoditas di Semester Kedua Mendorong Saham Emiten Energi

Kenaikan harga saham emiten di sektor energi lebih merepresentasikan ekspektasi investor terhadap prospek jangka menengah-panjang,

Paperocks Indonesia (PPRI) Prediksi Kinerja Tahun Ini Tak Sesuai Target Awal
| Jumat, 19 September 2025 | 08:05 WIB

Paperocks Indonesia (PPRI) Prediksi Kinerja Tahun Ini Tak Sesuai Target Awal

Faktor utama yang menekan laju industri kemasan adalah melemahnya daya beli akibat penurunan permintaan, ditambah maraknya pemain baru.

Permintaan Masih Lesu, Pemulihan Kinerja Semen Indonesia (SMGR) Diproyeksi Lambat
| Jumat, 19 September 2025 | 08:02 WIB

Permintaan Masih Lesu, Pemulihan Kinerja Semen Indonesia (SMGR) Diproyeksi Lambat

Efek berbagai stimulus di sektor properti yang digelontorkan pemerintah tidak akan instan ke industri semen.

Aturan TKDN Baru Berpotensi Mendongkrak Investasi Motor Listrik
| Jumat, 19 September 2025 | 07:45 WIB

Aturan TKDN Baru Berpotensi Mendongkrak Investasi Motor Listrik

Regulasi ini memberikan insentif berupa tambahan nilai TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang membenamkan investasi di dalam negeri.

Pasar Obligasi Menyambut Penurunan Suku Bunga Bank Sentral
| Jumat, 19 September 2025 | 07:43 WIB

Pasar Obligasi Menyambut Penurunan Suku Bunga Bank Sentral

Pelaku pasar fokus mencermati sejauh mana pelonggaran moneter akan mempengaruhi likuiditas dan harga obligasi dalam beberapa minggu mendatang.

The Fed Pangkas Suku Bunga, Indonesia Bukan Tujuan Prioritas Aliran Modal Asing
| Jumat, 19 September 2025 | 07:41 WIB

The Fed Pangkas Suku Bunga, Indonesia Bukan Tujuan Prioritas Aliran Modal Asing

Sejak Juli 2025 sampai pertengahan September 2025 sudah tercatat arus masuk dana asing bersih ke SBN.

Sektor Pertambangan Melicinkan Bisnis Pelumas
| Jumat, 19 September 2025 | 07:20 WIB

Sektor Pertambangan Melicinkan Bisnis Pelumas

Potensi pasar pelumas di Indonesia masih menjanjikan. Maka tak heran apabila sejumlah produsen terus melicinkan ekspansi bisnis pelumas.

Profit Taking  di Bursa Saham Berpotensi Berlanjut
| Jumat, 19 September 2025 | 07:14 WIB

Profit Taking di Bursa Saham Berpotensi Berlanjut

Pemicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah aksi sell on news tentang pemangkasan bunga acuan The Fed. 

DSSA Terbitkan Surat Utang Rp 1,5 Triliun untuk Bayar Utang dan Ekspansi Data Center
| Jumat, 19 September 2025 | 07:08 WIB

DSSA Terbitkan Surat Utang Rp 1,5 Triliun untuk Bayar Utang dan Ekspansi Data Center

Sebagian dana sukuk akan digunakan untuk ekspansi bisnis yang berfokus pada pengembangan pusat data (data center) SSDP.

INDEKS BERITA

Terpopuler