Menanggapi Keluhan Rusia tentang Hambatan Ekspor Komoditas, AS Bekerjasama dengan PBB

Sabtu, 10 September 2022 | 17:39 WIB
Menanggapi Keluhan Rusia tentang Hambatan Ekspor Komoditas, AS Bekerjasama dengan PBB
[ILUSTRASI. Logo PBB terlihat di kantornya di New York, AS. (21/09/2020). REUTERS/Mike Segar]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Amerika Serikat (AS) bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanggapi keluhan tentang hambatan ekspor komoditas pangan dan pupuk yang disampaikan Rusia, demikian pernyataan pejabat senior AS pada Jumat. Menurut pejabat tersebut, tidak ada bukti tentang terhambatnya ekspor komoditas Moskow.

PBB, Turki, Ukraina, dan Rusia pada 22 Juli menyetujui apa yang digambarkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai paket kesepakatan untuk memulai kembali ekspor biji-bijian dan pupuk dari Ukraina sekaligus memperlancar pengiriman komoditas serupa dari Rusia.

"Kami tidak melihat adanya gangguan dalam kemampuan Rusia untuk mengirim makanan ke pasar. Pupuk masih mencapai pasar dengan kecepatan yang sama seperti biasanya," tutur James O'Brien, kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri.

AS dan negara-negara Barat lainnya menyatakan bahwa makanan dan pupuk dari Rusia dikecualikan dari sanksi atas invasi Moskow ke negeri tetangganya, Februari lalu. Namun Rusia menegaskan pemberlakuan sanksi membawa dampak yang menghambat ekspornya.

Baca Juga: Uni Eropa Mulai Konsultasi tentang Kontribusi Raksasa Teknologi bagi Biaya Jaringan

"Keluhan itu saya pikir, hanyalah contoh misinformasi," kata O'Brien.

Washington "bekerja dengan itikad baik," kata O'Brien. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak memerlukan kesepakatan itu karena Rusia memiliki akses ke pasar melalui cara lain."

O'Brien mengatakan AS akan melakukan "semua yang kami bisa" untuk mengatasi keluhan tertentu dan "Rusia dan PBB baru saja terlibat dalam beberapa permintaan khusus yang ada di bawah perjanjian PBB dan saya pikir kita akan melihat kemajuan dalam hal itu. beberapa minggu ke depan."

Pejabat senior PBB dan Rusia bertemu di Jenewa pada hari Rabu untuk membahas keluhan Rusia. PBB menggambarkan diskusi tersebut sebagai hal yang positif dan sangat konstruktif. Baca cerita lengkapnya

O'Brien mengatakan PBB telah menengahi cara bagi AS untuk berbicara dengan beberapa perusahaan Rusia tentang masalah khusus.

Baca Juga: Fed Cenderung Naikkan Bunga Lagi, Imbal Hasil Treasury Dua Tahun Melonjak

"Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk menjelaskan kepada setiap pemain komersial bahwa mereka diizinkan untuk membeli makanan dan pupuk dari Rusia," katanya kepada wartawan. 

Ia menambahkan bahwa sejauh ini Washington hanya perlu menerbitkan satu comfort letter, yaitu semacam surat yang memperjelas bahwa transaksi diizinkan.

Moskow mengatakan sanksi logistik dan pembatasan kapal Rusia memasuki pelabuhan Barat atau pembatasan akses Rusia ke asuransi menghambat jalannya ke pasar dunia. Menurut Moskow, pelonggaran pembatasan termasuk bagian dari kesepakatan ekspor.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik kesepakatan pada hari Rabu, mengatakan Ukraina mengekspor makanan dan pupuk ke Uni Eropa dan Turki daripada ke negara-negara miskin. Pakta yang memungkinkan ekspor Ukraina akan diperbarui pada November.

PBB telah mengatakan bahwa 30% dari biji-bijian dan bahan makanan lainnya yang telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan sejauh ini telah pergi ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pasokan Ayam di Jawa Bisa Melebihi Kebutuhan
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:05 WIB

Pasokan Ayam di Jawa Bisa Melebihi Kebutuhan

Danantara melalui ID Food mulai membangun peternakan ayam di enam lokasi guna menunjang program MBG.

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

INDEKS BERITA

Terpopuler