Mencetak Diaspora Agripreneur Indonesia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius dalam pemerintahannya. Target ambisius ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Ketercapaian target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo hanya bisa dijawab oleh waktu. Bila ekspor dan investasi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun ke depan serta nilai agregat impor menurun diikuti akumulasi utang negara berkurang, kelak target pertumbuhan 8% akan tercapai.

Hingga kini pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan data produk domestik bruto (PDB). PDB dapat dihitung dalam dua bentuk yaitu PDB nominal dengan menggunakan harga pasar berlaku dan PDB riil yang menggunakan harga tetap sesuai tahun perhitungan. Harga tetap digunakan dalam perhitungan PDB riil untuk mengeliminasi efek inflasi.

Baca Juga: Jejak Kepeloporan Miming Satyono di Bursa, Visioner Pendiri Samuel Group Indonesia

Selain dua bentuk PDB tadi, secara teoretis kita mengenal tiga pendekatan untuk menghitung PDB yaitu pengeluaran, produksi dan pendapatan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran sebagai metode utama menghitung PDB dimana dilakukan kalkulasi nilai konsumsi individu dan rumah tangga, total nilai investasi, nilai pengeluaran pemerintah, total nilai ekspor dan total nilai impor.

Keunggulan menggunakan pendekatan pengeluaran saat menghitung PDB adalah mudah mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, dapat dijadikan dasar pengembangan model-model ekonomi menyusun kebijakan dan berguna untuk mengkaji tingkat percepatan uang beredar dan penetapan pajak.

Ekspor produk pertanian

Dalam kampanye pemilu 2024, selain menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8%, Presiden Prabowo berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga berlandaskan industrialisasi dan pengembangan ekonomi perdesaan. Hal ini tertera dalam misi Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan. Untuk mewujudkan misi ini, penulis mencatat setidaknya ada delapan program kerja prioritas. 

Kedelapan program prioritas berupa meningkatkan produksi pangan, memastikan ketersediaan dan kepemilikan lahan, mengendalikan impor pangan, memperkuat fungsi badan pangan, menyempurnakan food estate, memodernisasi model bisnis pertanian, menjamin pembiayaan petani dan pemanfaatan teknologi informasi.

Baca Juga: Program Biodiesel Bisa Menggerus Ekspor CPO

Sangat disayangkan dari semua program prioritas pembangunan pertanian tersebut tidak ada yang secara eksplisit berorientasi ekspor. Padahal pertumbuhan ekspor pertanian Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2024 menunjukkan tren positif.

Dari data BPS diketahui sejak Januari hingga Juli 2024, ekspor pertanian meningkat 10,55% dibandingkan tahun 2023. Sektor pertanian berkontribusi sekitar setengah miliar dolar AS terhadap total ekspor non-migas Indonesia yaitu US$ 20,79 miliar. Peningkatan kontribusi ini didorong oleh komoditas buah-buahan, kopi dan kelapa sawit. 

Baca Juga: Sentimen Sesaat Saham di Lingkaran Prabowo-Gibran

Menyikapi target pertumbuhan ekonomi 8% Presiden Prabowo dan fakta bahwa tren positif ekspor pertanian 2024, perlu rasanya penulis menyarankan pemerintah ke depan mencetak diaspora agripreneur Indonesia (DAI) yang memproduksi dan menjual produk pertanian Indonesia di luar negeri. Penulis meyakini kehadiran DAI sebagai salah satu cara memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor. Keyakinan ini muncul berdasarkan pengalaman dan peluang yang terlihat setelah dua tahun penulis menetap di luar negeri.

Program magang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 dan Kongres Diaspora Indonesia, diaspora Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sedangkan agripreneur merupakan wirausahawan yang bergerak di bidang pertanian. Jadi, diaspora agripreneur Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dan berprofesi sebagai wirausahawan pertanian. DAI harus kreatif, adaptif, berjejaring serta memiliki ilmu manajemen usaha dan market intelligence.

Baca Juga: Kelesuan Ekonomi Berefek ke Perlambatan Kredit dan Menahan Uang Beredar

Pola ekspor pertanian konvensional yang mengikuti permintaan pasar negara tujuan ekspor akan berubah jika Indonesia mampu mencetak DAI di negara tersebut. Dalam praktiknya, DAI akan menjadi tujuan eksportir komoditas pertanian dari Indonesia. Tugas DAI ini berwirausaha pada sektor pertanian sekaligus membuat pasar baru di luar negeri bagi komoditas pertanian Indonesia.

Berkaca dari besarnya jumlah dan sebaran diaspora Indonesia di dunia, dibutuhkan langkah terstruktur dan masif untuk mulai mencetak DAI di pelosok dunia. Salah satu langkah yang dapat dijadikan pintu masuk adalah program magang pertanian di luar negeri. Langkah ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan mengetahui karateristik pertanian di suatu negara.

Baca Juga: Kemenperin Ingin Percepat Penerbitan Beleid Gas Bumi untuk Industri

Jepang merupakan salah satu negara tujuan program magang pertanian Indonesia. Dari seluruh negara di dunia yang memiliki kerja sama bilateral pertanian dengan Indonesia, hanya tiga negara Asia yang membuka kesempatan magang. Tiga negara ini adalah Jepang, Korea dan Taiwan. Dari ketiga negara tersebut, Jepang merupakan mitra terlama. Ini menjadi bukti bahwa Jepang menjadi mitra strategis memajukan pertanian Indonesia.

Namun patut disayangkan, program magang yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun oleh pemerintah Indonesia dan Jepang ini hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian dengan cara medapat pengalaman tentang teknologi pertanian modern terbaru dan mempelajari praktik terbaik manajemen usaha tani. Selain itu, peserta yang disasar pun hanya WNI yang tinggal di Indonesia. 

Baca Juga: Bibit Temasek Ada di Daya Anagata Nusantara

Dalam rangka mencetak DAI, ada baiknya program magang dapat diikuti juga oleh WNI yang tinggal di Jepang. Terkait pengetahuan yang didapat peserta magang, pemerintah Indonesia perlu meminta pemerintah Jepang memberikan pengetahuan tentang market intelligence komoditas pertanian di Jepang selain memberikan pengetahuan dasar pertanian mutakhir.

Saran terhadap program magang pertanian di atas sudah penulis sampaikan langsung kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono minggu lalu (13/10) dalam diskusi Prioritas Pembangunan Pertanian di Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diadakan Persatuan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ) di Tokyo. Di kesempatan yang sama, penulis sebagai Ketua Umum PPIJ menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk menciptakan DAI di Jepang. 

Harapan penulis semoga program magang pertanian ke Jepang pada pemerintahan Presiden Prabowo dapat menjadi pilot project pencetakan DAI di dunia yang ujungnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Semoga.