Menengok IPO YOII, dari Pengendali, Kinerja Keuangan Hingga Valuasi Harga Saham

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:33 WIB
Menengok IPO YOII, dari Pengendali, Kinerja Keuangan Hingga Valuasi Harga Saham
[Dari kiri: Direktur Kepatuhan PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) Sofi Suryasnia, Direktur Keuangan YOII Randy Tandra, dan Presiden Direktur YOII Adi Wibowo usai pemaparan rencana IPO di Jakarta, Selasa (10/12/2024). (KONTAN/Baihaki)]
Reporter: Muhammad Julian, Rashif Usman | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hajat PT Asuransi Digital Bersama Tbk meraup dana segar lewat skema initial public offering (IPO) dari pasar saham Indonesia sudah selangkah lebih dekat. Hari ini, Senin, 10 Desember 2024 perusahaan yang kelak bakal memakai kode saham YOII itu memulai penawaran awal alias book building di rentang harga Rp 100 per saham - Rp 110 per saham hingga 18 Desember 2024 nanti.

Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 412.087.500  saham, setara 12,03% total saham YOII setelah IPO. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari IPO, YOII juga bakal mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum IPO sejumlah 3.012.600.000 saham.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Rumah Sakit Anyar Primaya Beroperasi Akhir Tahun ini
| Rabu, 17 September 2025 | 05:35 WIB

Rumah Sakit Anyar Primaya Beroperasi Akhir Tahun ini

PRAY tengah membangun rumah sakit anyar yang bakal beroprasi di akhir tahun ini dan yang satunya lagi tuntas konstruksi juga di akhir tahun ini. 

Program MBG Bisa Kerek Impor Kedelai
| Rabu, 17 September 2025 | 05:35 WIB

Program MBG Bisa Kerek Impor Kedelai

USSEC menyebutkan pihaknya melihat peluang besar dari implementasi MBG jika tempe atau tahu dimasukkan dalam menu makanan sekolah.

Suntikan ke Himbara Langgar Tiga UU
| Rabu, 17 September 2025 | 05:30 WIB

Suntikan ke Himbara Langgar Tiga UU

Meski begitu Menkeu Purbaya mengaku telah mengonsultasikan langkah tersebut kepada ahli hukum di Kemkeu

Koperasi Merah Putih Jangan Gerus Bisnis UMKM
| Rabu, 17 September 2025 | 05:25 WIB

Koperasi Merah Putih Jangan Gerus Bisnis UMKM

Akumindo menilai kehadiran koperasi merah putih seharusnya menjadi pintu pemasaran bagi produk desa dan bukan untuk mengisi kebutuhan desa.

Lapangan Kerja di Sektor Pertanian dan Kelautan
| Rabu, 17 September 2025 | 05:05 WIB

Lapangan Kerja di Sektor Pertanian dan Kelautan

Program stimulus ekonomi pemerintah diklaim bisa menciptakan sebanyak 3,5 juta lapangan pekerjaan di ragam bidang.

Meski Tipis, Bisnis Kartu Kredit Perbankan Masih Naik
| Rabu, 17 September 2025 | 04:55 WIB

Meski Tipis, Bisnis Kartu Kredit Perbankan Masih Naik

Data BI menunjukkan, volume transaksi kartu kredit pada Juni 2025 mencapai 42,64 juta kali, atau meningkat 15,02% secara tahunan.

Perlindungan Bencana Alam Perlu Diperluas
| Rabu, 17 September 2025 | 04:50 WIB

Perlindungan Bencana Alam Perlu Diperluas

Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada pekan lalu menimbulkan kerusakan aset properti maupun kendaraan

Naik 5 Hari, Intip Proyeksi IHSG Untuk Hari Ini (17/9)
| Rabu, 17 September 2025 | 04:50 WIB

Naik 5 Hari, Intip Proyeksi IHSG Untuk Hari Ini (17/9)

IHSG mengakumulasi kenaikan 4,31% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 12,40%.

Target Pertumbuhan 5,3% Juga Masih Terlalu Tinggi
| Rabu, 17 September 2025 | 04:45 WIB

Target Pertumbuhan 5,3% Juga Masih Terlalu Tinggi

Tak hanya pertumbuhan ekonomi, target rupiah dalam RKP 2025 lebih lemah                                 

Pemajakan Tanpa Batas
| Rabu, 17 September 2025 | 04:35 WIB

Pemajakan Tanpa Batas

Upaya pemajakan yang tanpa batas akan menjadi kontraproduktif ketika kepatuhan sukarela menurun akibat ketidakpastian hukum pajak. 

INDEKS BERITA

Terpopuler