Mengintip pola baru bisnis properti

Senin, 18 Mei 2020 | 12:57 WIB
Mengintip pola baru bisnis properti
[ILUSTRASI. Pembangunan rumah bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/11). Pemerintah akan mengatur formulasi batas harga rumah subsidi hingga nantinya masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli rumah dengan harga lebih murah dari harga saat ini yang dipatok s]
Reporter: Fransiska Firlana, Jane Aprilyani | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - Pandemi covid-19 ini tak hanya membuat pergerakan ekonomi melambat. Akan tetapi juga membuat kebiasaan baru seperti bekerja di rumah alias Work From Home (WFH). Banyak perusahaan yang menerapkan sistem WFH ini bagi karyawannya untuk memutus penyebaran wabah korona.

Tak kurang dari dua bulan, sistem ini berjalan, dan membawa orang  jadi suatu kebiasaan baru. “Pengusaha akan melihat, WFH pun ternyata bisa produktif dan mencapai target kerja. Namun juga lebih efektif,” jelas Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia. 
Hal ini akan membuat banyak perusahaan  berhitung ulang. Bila bekerja dari rumah lebih efektif, tentu mereka tak membutuhkan perkantoran yang luas. Atau bahkan tidak butuh perkantoran samasekali.
Alhasil, hal itu akan menjadi pola baru bagi pelaku bisnis yang tadinya menyewa gedung untuk kantor.  Mereka akan mengurangi jatah operasional di lini itu. Sebab, sewa gedung perkantoran jelas akan mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Selain biaya sewa, juga ada biaya operasional lain, seperti biaya kebersihan atau keamanan. Kalau dirasa bisa lebih efisien, tentu perusahan akan menerapkan WFH menjadi sistem. 
“Bahkan sekarang ini sudah ada yang mulai melakukan negosiasi  sewa gedung perkantoran. Penyewa  minta harga sewa diturunkan karena situasi sekarang,” jelas Ferry. 
 Namun, menurut Director Head of Research Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus, kondisi sekarang ini tak akan serta merta menggerus permintaan gedung perkantoran ke depan. Sebab, masih banyak lini bisnis atau industri yang  membutuhkan perkantoran untuk operasional. 
Sebagai catatan, sebelum adanya wabah korona, Colliers International Indonesia menyebut tingkat okupansi perkantoran di Jakarta tahun ini diperkirakan turun jadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%. Situasi itu telah membuat pengembang menurunkan harga. 
Dari data Colliers, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi. 
Nah, karena pandemik covid-19 bisa jadi penurunan itu akan  lebih dalam.                  u

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?
| Selasa, 24 Maret 2026 | 16:00 WIB

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia diproyeksikan memiliki industri perbankan syariah yang bertumbuh.

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas

DBS melihat adanya pergeseran preferensi investor dari aset berbasis AS yang dinilai sudah terlalu padat menuju kawasan lain, terutama Asia.

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri

J.P. Morgan dan UBS sama-sama melihat adanya tekanan terhadap kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke depan.

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai
| Selasa, 24 Maret 2026 | 09:00 WIB

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai

Emiten rokok di satu sisi mendapat angin segar dari tak adanya kenaikan cukai, namun di sisi lain dibayangi risiko regulasi kadar tar dan nikotin.

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur
| Selasa, 24 Maret 2026 | 08:00 WIB

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur

Analis menilai kenaikan harga minyak berisiko menekan konsumsi, termasuk kalangan di segmen menengah-atas.

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional
| Selasa, 24 Maret 2026 | 07:00 WIB

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional

Analis memperkirakan BUKA akan mulai mencatatkan adjusted EBITDA positif Rp 124 miliar di 2026 dan terus meningkat hingga Rp 230 miliar di 2027.

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia
| Selasa, 24 Maret 2026 | 04:00 WIB

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia

Indonesia mengekspor produk-produknya ke Uni Arab Emirat (UAE), Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Iran, Kuwait, dan Bahrain.

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun
| Senin, 23 Maret 2026 | 17:27 WIB

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun

Harga emas turun lebih dari 10% minggu lalu. Ini adalah penurunan mingguan tercuram sejak Februari 1983.

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Senin, 23 Maret 2026 | 15:00 WIB

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan masih akan melanjutkan tren kinerja keuangan yang solid di tahun ini.

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:50 WIB

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN

Pemerintah berencana memperluas cakupan MBG hingga 83 juta penerima pada Mei 2026, naik signifikan dibandingkan 55 juta penerima di Januari 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler