Mengintip pola baru bisnis properti

Senin, 18 Mei 2020 | 12:57 WIB
Mengintip pola baru bisnis properti
[ILUSTRASI. Pembangunan rumah bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/11). Pemerintah akan mengatur formulasi batas harga rumah subsidi hingga nantinya masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli rumah dengan harga lebih murah dari harga saat ini yang dipatok s]
Reporter: Fransiska Firlana, Jane Aprilyani | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - Pandemi covid-19 ini tak hanya membuat pergerakan ekonomi melambat. Akan tetapi juga membuat kebiasaan baru seperti bekerja di rumah alias Work From Home (WFH). Banyak perusahaan yang menerapkan sistem WFH ini bagi karyawannya untuk memutus penyebaran wabah korona.

Tak kurang dari dua bulan, sistem ini berjalan, dan membawa orang  jadi suatu kebiasaan baru. “Pengusaha akan melihat, WFH pun ternyata bisa produktif dan mencapai target kerja. Namun juga lebih efektif,” jelas Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia. 
Hal ini akan membuat banyak perusahaan  berhitung ulang. Bila bekerja dari rumah lebih efektif, tentu mereka tak membutuhkan perkantoran yang luas. Atau bahkan tidak butuh perkantoran samasekali.
Alhasil, hal itu akan menjadi pola baru bagi pelaku bisnis yang tadinya menyewa gedung untuk kantor.  Mereka akan mengurangi jatah operasional di lini itu. Sebab, sewa gedung perkantoran jelas akan mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Selain biaya sewa, juga ada biaya operasional lain, seperti biaya kebersihan atau keamanan. Kalau dirasa bisa lebih efisien, tentu perusahan akan menerapkan WFH menjadi sistem. 
“Bahkan sekarang ini sudah ada yang mulai melakukan negosiasi  sewa gedung perkantoran. Penyewa  minta harga sewa diturunkan karena situasi sekarang,” jelas Ferry. 
 Namun, menurut Director Head of Research Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus, kondisi sekarang ini tak akan serta merta menggerus permintaan gedung perkantoran ke depan. Sebab, masih banyak lini bisnis atau industri yang  membutuhkan perkantoran untuk operasional. 
Sebagai catatan, sebelum adanya wabah korona, Colliers International Indonesia menyebut tingkat okupansi perkantoran di Jakarta tahun ini diperkirakan turun jadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%. Situasi itu telah membuat pengembang menurunkan harga. 
Dari data Colliers, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi. 
Nah, karena pandemik covid-19 bisa jadi penurunan itu akan  lebih dalam.                  u

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler