KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki awal 2023 investor dibanjiri tawaran saham perdana yang dilepas lewat initial public offering (IPO). Disebut banjir lantaran jumlahnya memang jauh lebih banyak ketimbang sebelumnya.
Pada Januari tahun lalu hanya ada lima emiten yang mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sementara tahun ini, belum separuh Januari berlalu, sudah ada delapan emiten anyar yang melenggang masuk ke bursa saham. Di luar itu, ada enam perusahaan lagi yang masih menjalani proses penawaran awal dan penawaran umum.
Tren tersebut sudah berlangsung sejak tahun lalu, ketika BEI menorehkan rekor menyambut 60 emiten baru. Ernst and Young mencatat, jumlah IPO di Indonesia sepanjang 2022 menjadi yang paling banyak di Asia Tenggara.
Dus, sah-sah saja jika catatan ini lalu dianggap sebagai prestasi otoritas bursa. Apalagi di saat bersamaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bisa naik 4,08 persen.
Namun, otoritas bursa tak boleh terlalu jemawa. Sebab minat menggelar IPO yang tinggi sejatinya terkait erat dengan sederet faktor. Diantaranya, regulasi yang kian memudahkan perusahaan untuk menggelar IPO, bahkan bagi perusahaan yang masih merugi.
Selain itu, IPO juga berkorelasi dengan kebijakan moneter di Indonesia. Sepanjang tahun lalu Bank Indonesia telah mengerek BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebanyak 200 basis poin, dari 3,50% menjadi 5,50%.
Ini artinya, perusahaan yang ingin mencari utang bank mesti menghadapi suku bunga kredit yang lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Sementara risiko menerbitkan surat utang juga tak jauh berbeda. Sebab imbal hasil obligasi akan berjalan seiring suku bunga acuan.
Walhasil, alternatif sumber pendanaan di pasar keuangan yang biayanya paling murah, ya, lewat IPO. Meski konsekuensinya pemilik dan manajemen perusahaan harus rela buka-bukaan di depan publik.
Sudah murah dan tanpa kewajiban pembayaran bunga, investor lama juga bakal semakin kaya-raya. Pasalnya, mayoritas saham perdana, jika tak mau dibilang seluruhnya, dijual ke investor publik dengan harga di atas nilai bukunya.
Dus, risiko paling besar dari hajatan IPO pun berpindah ke tangan investor publik. Dengan demikian, tugas terbesar otoritas bursa bukanlah membuka pintu selebar-lebarnya bagi perusahaan yang mencari dana. Melainkan melindungi kepentingan investor pembeli saham perdana.
