Menjelang Akhir Masa Tenggang, Evergrande Meragukan Kemampuannya Melakukan Pelunasan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:09 WIB
Menjelang Akhir Masa Tenggang, Evergrande Meragukan Kemampuannya Melakukan Pelunasan
[ILUSTRASI. Logo Evergrande Group terlihat di kantor utama di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONGKONG. Evergrande Group kembali berada di ambang default. Jika menjelang dua dealine pelunasan terdahulu Evergrande tak mengeluarkan pernyataan apa-apa, kali ini pengembang terbesar di China itu mengumumkan  pernyataan yang bernada pesimistis. Ekspektasi yang muncul, Beijing akan turut campur tangan dalam proses restrukturisasi utang perusahaan.

Setelah melakukan pembayaran tiga kupon obligasi dolar dalam dua bulan terakhir, Evergrande akan kembali menghadapi akhir masa tenggang 30 hari pada hari Senin, dengan nilai yang harus dilunasi kali ini US$ 82,5 juta.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Jumat malam, Evergrande mengatakan kreditur menuntut $260 juta. Dan, perusahaan menyatakan tidak menjamin bahwa mereka memiliki cukup dana untuk melunasi semua kupon. Pernyataan itu sontak memicu otoritas di Bejing untuk memanggil pimpinan Evergrande. Lebih dari seperenam nilai pasar Evergrande pun hangus selama perdagangan Senin.

Baca Juga: Usai Evergrande, kini pengembang Sunshine 100 juga gagal bayar obligasi US$ 170 juta

Pernah menjadi pengembang terlaris di China, Evergrande kini bergulat dengan kewajiban lebih dari $300 miliar, yang berarti keruntuhan dapat beriak melalui sektor properti dan seterusnya.

Pernyataan perusahaan pada Jumat mendapat tanggapan dari otoritas di Provinsi Guangdong, yang merupakan asal perusahaan itu. Guangdong, mengatakan mereka akan mengirim tim ke Evergrande atas permintaan pengembang untuk mengawasi manajemen risiko, memperkuat kontrol internal dan mempertahankan operasi.

Bank sentral, regulator perbankan dan asuransi dan regulator sekuritas juga merilis pernyataan, mengatakan risiko terhadap sektor properti yang lebih luas dapat dikendalikan.

Risiko jangka pendek yang membayangi satu perusahaan real estat tidak akan merusak pendanaan pasar dalam jangka menengah atau panjang, demikian pernyataan People's Bank of China (PBOC). Penjualan perumahan, pembelian tanah dan pembiayaan di China telah kembali normal, demikian pernyataan bank sentral.

Baca Juga: Pasar properti China diprediksi masih turun hingga semester I-2022

Analis mengatakan, upaya terkoordinasi yang digelar otoritas mengisyaratkan Evergrande kemungkinan telah memasuki proses restrukturisasi aset utang yang dikelola untuk mengurangi risiko sistemik.

Morgan Stanley dalam sebuah laporan mengatakan proses seperti itu akan melibatkan koordinasi antara pihak berwenang untuk mempertahankan operasi normal proyek properti, dan negosiasi dengan kreditur darat untuk memastikan pembiayaan untuk pengembangan dan penyelesaian proyek.

Regulator juga kemungkinan akan memfasilitasi diskusi restrukturisasi utang dengan kreditur luar negeri setelah operasi bisnis mulai stabil, kata bank investasi AS.

Saham Evergrande turun sebanyak 15% pada hari Senin menjadi HK$1,92, yang merupakan harga terendahnya sejak Mei 2010.

Obligasi yang jatuh tempo November 2022, salah satu dari dua obligasi yang bisa gagal bayar pada hari Senin - diperdagangkan pada harga tertekan 20,787 sen AS terhadap dolar, dibandingkan dengan 20,083 sen pada akhir Jumat.

Evergrande telah berjuang untuk meningkatkan modal dengan menjual berbagai asetnya. Beiing meminta Chairman Hui Ka Yan untuk menggunakan kekayaannya untuk membayar utang perusahaan.

Perusahaan ini hanya satu dari sejumlah pengembang di China yang menghadapi tekanan likuiditas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah itu dipicu oleh peraturan baru yang membatasi pinjaman bagi sektor properti, mangakibatkan para pengembang mengalami default utang luar negeri, serta obral harga saham dan obligasi pengembang.

Untuk mencegah gejolak lebih lanjut, regulator sejak Oktober telah mendesak bank untuk melonggarkan pinjaman untuk kebutuhan pembiayaan normal pengembang dan memungkinkan lebih banyak perusahaan real estate untuk menjual obligasi domestik.

Untuk membebaskan dana di bank, Perdana Menteri Li Keqiang pada hari Jumat mengatakan China akan memotong rasio persyaratan cadangan bank (RRR) pada waktu yang tepat untuk meningkatkan dukungan bagi ekonomi riil.

Baca Juga: Tengah dililit masalah, obligasi Evergrande diserap Ashmore

Namun, pemerintah mungkin harus secara signifikan meningkatkan langkah-langkah pelonggaran kebijakan di musim semi untuk mencegah penurunan tajam di sektor properti, bank investasi Jepang Nomura mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Minggu.

Pengembang kecil Sunshine 100 China Holdings Ltd pada hari Senin mengatakan telah gagal membayar obligasi dolar AS bernilai US$ 170 juta yang jatuh tempo 5 Desember "karena masalah likuiditas yang timbul dari dampak buruk dari sejumlah faktor termasuk lingkungan makroekonomi dan industri real estat".

Penundaan akan memicu ketentuan cross-default di bawah instrumen utang tertentu lainnya, kata pengembang.

Baca Juga: Aturan Makin Ketat, Perusahaan Tercatat yang Keluar dari Sektor Properti Meningkat

Saham emiten itu turun hampir 3%.

Pekan lalu, Kaisa Group Holdings Ltd mengatakan telah gagal mendapatkan persetujuan dari pemegang obligasi luar negeri untuk melakukan penawaran pertukaran obligasi luar negeri 6,5% yang jatuh tempo 7 Desember. Kegagalan itu menyebabkan Kaisa, yang merupakan pengembang China dengan utang luar negeri terbesar kedua setelah Evergrande, dibayang-bayangi risiko default.

Pengembang telah memulai pembicaraan dengan beberapa pemegang obligasi luar negeri untuk memperpanjang batas waktu pembayaran utang US$400 juta, sumber mengatakan kepada Reuters.

Saingan kecil China Aoyuan Property Group Ltd pekan lalu juga mengatakan kreditur telah menuntut pembayaran sebesar US$651,2 juta karena banyak penurunan peringkat kredit, dan mungkin tidak dapat membayar karena kurangnya likuiditas.

Bagikan

Berita Terbaru

Ekspor RI Tahan Guncangan Timur Tengah, Tapi Terjepit dari Sisi Biaya
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:20 WIB

Ekspor RI Tahan Guncangan Timur Tengah, Tapi Terjepit dari Sisi Biaya

Jika konflik berkepanjangan, harga minyak global pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran US$ 85 – US$ 120 per barel.

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS
| Senin, 23 Maret 2026 | 13:00 WIB

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS

Bank DBS bahkan menaikkan proyeksi harga emas ke level US$ 6.250 per ons troi pada paruh kedua 2026.

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan
| Senin, 23 Maret 2026 | 03:00 WIB

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan

Di sepanjang 2025 total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,859 juta ton di tahun 2024 jadi 24,772 juta ton pada tahun 2025.

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket
| Minggu, 22 Maret 2026 | 14:00 WIB

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket

Sejak awal puasa, biasanya emiten ritel supermarket dan minimarket isi stok berlipat untuk antisipasi kenaikan permintaan masyarakat.

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini
| Minggu, 22 Maret 2026 | 12:00 WIB

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini

Reksadana saham syariah tak sekadar menawarkan peluang pertumbuhan yang solid, melainkan juga menggaransi ketenangan batin.

INDEKS BERITA

Terpopuler