Meta Epsi (MTPS) Membidik Kontrak Baru Rp 1,4 Triliun

Jumat, 28 Juni 2019 | 05:30 WIB
Meta Epsi (MTPS) Membidik Kontrak Baru Rp 1,4 Triliun
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selepas menggelar penawaran harga perdana atawa initial public offering (IPO) pada April lalu, PT Meta Epsi Tbk kian optimistis. Buktinya, perusahaan yang memiliki kode emiten MTPS ini menargetkan nilai kontrak yang didapat di tahun ini bisa naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018.

"Tahun lalu, MTPS berhasil mencatatkan nilai kontrak sekitar Rp 800 miliar," kata Kahar Nawar, Direktur Utama MTPS kepada KONTAN, Rabu (27/6). Perusahaan ini pun menyebutkan, target kontrak baru di tahun ini bisa mencapai Rp 1,4 triliun.

Asal tahu saja, proyek pemerintah menjadi kontributor terbesar bagi kontrak yang didapat MTPS sepanjang tahun lalu. "Ada tujuh proyek dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan nilai masing-masing Rp 100 miliar–Rp 150 miliar," tambah Kahar.

Saat ini, lebih dari separuh proyek baru tersebut sudah hampir selesai. Sedang sekitar tiga proyek masih berlangsung. "Ada yang 30%, ada yang 40% tapi ada juga yang hampir rampung," kata Kahar.

Tahun ini, perusahaan ini masih mengincar proyek dari perusahaan pelat merah, seperti PLN dan Pertamina. Hal ini wajar, karena kedua perusahaan BUMN tersebut merupakan langganan MTPS.

Meski pasang target tinggi, namun perolehan kontrak baru emiten jasa konstruksi ini masih minim. Di semester satu ini, kontrak baru yang diperoleh MTPS baru senilai Rp 50 miliar. Ini kontrak pembangunan sebuah gudang dari perusahaan swasta.

Selain proyek tersebut, MTPS juga baru saja mencatatkan kerja sama dengan Overseas Oil & Gas LLC (OOG) untuk pembangunan pipa, power station, water treatment dan konstruksi. Nilainya US$ 3 miliar.

Untuk menggarap proyek ini, MTPS menggandeng perusahan swasta lokal, PT Sanurhastra Mitra Tbk. Sayangnya Kahar enggan menyebut porsi MTPS di proyek ini.

Lebih lanjut, Kahar melihat, minimnya kontrak baru yang didapat MTPS terjadi karena banyak perusahaan, khususnya BUMN, yang menahan diri karena kondisi politik belum kondusif.

Meski begitu Kahar optimistis target tahun ini bisa terealisasi. "Proyek pengadaan listrik 35.000 megawatt dari pemerintah adalah jumlah yang besar dan masih akan berlanjut hingga setidaknya tahun 2025," ujar Kahar.

Lagi pula, secara historis, kontrak baru lebih banyak terjadi di paruh kedua. Karena banyak perusahaan yang memulai tender paling cepat pada bulan September.PLN dan Pertamina menjadi incaran MTPS untuk proyek anyar.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli
| Senin, 26 Januari 2026 | 18:22 WIB

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli

Fundamental WIFI yang diuntungkan oleh basis biaya yang lebih rendah, capex Rp 750 ribu/koneksi rumah di bawah rata-rata industri Rp 1,5 juta.

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang
| Senin, 26 Januari 2026 | 14:45 WIB

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang

Saham tambang logam di bursa melanjutkan reli. Kenaikannya masih menarik bagi investor. Saham-sahamnya masih menarik dik

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:35 WIB

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai

Lesunya transaksi merger dan akuisisi global tak lepas dari volatilitas harga minyak yang cenderung bearish sepanjang 2025.

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:29 WIB

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi

Konglomerat mempunyai pendanaan yang relatif kuat serta bagi yang sudah mengucurkan penambahan modal kerja atau investasi perlu dicermati

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:38 WIB

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit

Ekonom memproyeksikan surplus BI akan meningkat pada 2025 sebelum kembali menurun pada 2026         

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:29 WIB

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik

Ditjen Pajak bisa memblokir penunggak pajak dengan utang minimal Rp 100 juta                        

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:26 WIB

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan

Penambahan layer cukai agar pelaku usaha dapat bertransformasi menjadi legal tanpa tekanan biaya yang terlalu berat.

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:12 WIB

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan

Kombinasi faktor geopolitik dan kebijakan moneter membuat tren harga emas global masih cenderung uptrend.

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:50 WIB

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO

Teradang rencana aturan baru, harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terjerembap 11,76% dalam sepekan.​

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:10 WIB

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer

Kehadiran Posco turut berpotensi memberikan akses pendanaan yang lebih kompetitif untuk mendukung ekspansi agresif SGRO ke depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler