Meta Epsi (MTPS) Membidik Kontrak Baru Rp 1,4 Triliun

Jumat, 28 Juni 2019 | 05:30 WIB
Meta Epsi (MTPS) Membidik Kontrak Baru Rp 1,4 Triliun
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selepas menggelar penawaran harga perdana atawa initial public offering (IPO) pada April lalu, PT Meta Epsi Tbk kian optimistis. Buktinya, perusahaan yang memiliki kode emiten MTPS ini menargetkan nilai kontrak yang didapat di tahun ini bisa naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018.

"Tahun lalu, MTPS berhasil mencatatkan nilai kontrak sekitar Rp 800 miliar," kata Kahar Nawar, Direktur Utama MTPS kepada KONTAN, Rabu (27/6). Perusahaan ini pun menyebutkan, target kontrak baru di tahun ini bisa mencapai Rp 1,4 triliun.

Asal tahu saja, proyek pemerintah menjadi kontributor terbesar bagi kontrak yang didapat MTPS sepanjang tahun lalu. "Ada tujuh proyek dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan nilai masing-masing Rp 100 miliar–Rp 150 miliar," tambah Kahar.

Saat ini, lebih dari separuh proyek baru tersebut sudah hampir selesai. Sedang sekitar tiga proyek masih berlangsung. "Ada yang 30%, ada yang 40% tapi ada juga yang hampir rampung," kata Kahar.

Tahun ini, perusahaan ini masih mengincar proyek dari perusahaan pelat merah, seperti PLN dan Pertamina. Hal ini wajar, karena kedua perusahaan BUMN tersebut merupakan langganan MTPS.

Meski pasang target tinggi, namun perolehan kontrak baru emiten jasa konstruksi ini masih minim. Di semester satu ini, kontrak baru yang diperoleh MTPS baru senilai Rp 50 miliar. Ini kontrak pembangunan sebuah gudang dari perusahaan swasta.

Selain proyek tersebut, MTPS juga baru saja mencatatkan kerja sama dengan Overseas Oil & Gas LLC (OOG) untuk pembangunan pipa, power station, water treatment dan konstruksi. Nilainya US$ 3 miliar.

Untuk menggarap proyek ini, MTPS menggandeng perusahan swasta lokal, PT Sanurhastra Mitra Tbk. Sayangnya Kahar enggan menyebut porsi MTPS di proyek ini.

Lebih lanjut, Kahar melihat, minimnya kontrak baru yang didapat MTPS terjadi karena banyak perusahaan, khususnya BUMN, yang menahan diri karena kondisi politik belum kondusif.

Meski begitu Kahar optimistis target tahun ini bisa terealisasi. "Proyek pengadaan listrik 35.000 megawatt dari pemerintah adalah jumlah yang besar dan masih akan berlanjut hingga setidaknya tahun 2025," ujar Kahar.

Lagi pula, secara historis, kontrak baru lebih banyak terjadi di paruh kedua. Karena banyak perusahaan yang memulai tender paling cepat pada bulan September.PLN dan Pertamina menjadi incaran MTPS untuk proyek anyar.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?
| Jumat, 12 Desember 2025 | 10:59 WIB

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila terjadi kekosongan anggota direksi sehingga jumlahnya kurang dari dua orang, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat 90 hari kalender

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:16 WIB

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal

Berbeda dengan Patriot Bond jilid I yang kelebihan permintaan (oversubscribe), Patriot Bond II punya cerita berbeda.

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:04 WIB

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%

Sido Muncul agresif perluas distribusi hingga 100 ribu gerai modern dan luncurkan produk baru. Kinerja ekspor juga meningkat 23% YoY. 

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:50 WIB

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan

IKAI memasuki periode pemeliharaan besar (major maintenance). Artinya mesin-mesin diperbaiki, diservis untuk memastikan tetap berjalan lancar

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:45 WIB

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin

Pendanaan ke sektor e-commerce tidak sebesar dulu, sehingga beberapa platform melakukan penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan operasional.

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:29 WIB

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana

Kebijakan ini mengacu pada POJK 19/2022 tentang perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah terdampak bencana. 

Usulan Status Ojol  Menjadi Pelaku Usaha Mikro
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:25 WIB

Usulan Status Ojol Menjadi Pelaku Usaha Mikro

Akan menyampaikan usulan itu dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol yang bakal dilanjutkan tahun depan.

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur

Perbanas dorong akselerasi kredit manufaktur untuk genjot pertumbuhan ekonomi 2026                  

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor

Federal Reserve mengisyaratkan hanya akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga tambahan pada 2026.

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:05 WIB

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal

Industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi kementerian, lembaga, BUMN maupun pihak swasta.​

INDEKS BERITA

Terpopuler