Meta Epsi (MTPS) Membidik Kontrak Baru Rp 1,4 Triliun

Jumat, 28 Juni 2019 | 05:30 WIB
Meta Epsi (MTPS) Membidik Kontrak Baru Rp 1,4 Triliun
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selepas menggelar penawaran harga perdana atawa initial public offering (IPO) pada April lalu, PT Meta Epsi Tbk kian optimistis. Buktinya, perusahaan yang memiliki kode emiten MTPS ini menargetkan nilai kontrak yang didapat di tahun ini bisa naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018.

"Tahun lalu, MTPS berhasil mencatatkan nilai kontrak sekitar Rp 800 miliar," kata Kahar Nawar, Direktur Utama MTPS kepada KONTAN, Rabu (27/6). Perusahaan ini pun menyebutkan, target kontrak baru di tahun ini bisa mencapai Rp 1,4 triliun.

Asal tahu saja, proyek pemerintah menjadi kontributor terbesar bagi kontrak yang didapat MTPS sepanjang tahun lalu. "Ada tujuh proyek dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan nilai masing-masing Rp 100 miliar–Rp 150 miliar," tambah Kahar.

Saat ini, lebih dari separuh proyek baru tersebut sudah hampir selesai. Sedang sekitar tiga proyek masih berlangsung. "Ada yang 30%, ada yang 40% tapi ada juga yang hampir rampung," kata Kahar.

Tahun ini, perusahaan ini masih mengincar proyek dari perusahaan pelat merah, seperti PLN dan Pertamina. Hal ini wajar, karena kedua perusahaan BUMN tersebut merupakan langganan MTPS.

Meski pasang target tinggi, namun perolehan kontrak baru emiten jasa konstruksi ini masih minim. Di semester satu ini, kontrak baru yang diperoleh MTPS baru senilai Rp 50 miliar. Ini kontrak pembangunan sebuah gudang dari perusahaan swasta.

Selain proyek tersebut, MTPS juga baru saja mencatatkan kerja sama dengan Overseas Oil & Gas LLC (OOG) untuk pembangunan pipa, power station, water treatment dan konstruksi. Nilainya US$ 3 miliar.

Untuk menggarap proyek ini, MTPS menggandeng perusahan swasta lokal, PT Sanurhastra Mitra Tbk. Sayangnya Kahar enggan menyebut porsi MTPS di proyek ini.

Lebih lanjut, Kahar melihat, minimnya kontrak baru yang didapat MTPS terjadi karena banyak perusahaan, khususnya BUMN, yang menahan diri karena kondisi politik belum kondusif.

Meski begitu Kahar optimistis target tahun ini bisa terealisasi. "Proyek pengadaan listrik 35.000 megawatt dari pemerintah adalah jumlah yang besar dan masih akan berlanjut hingga setidaknya tahun 2025," ujar Kahar.

Lagi pula, secara historis, kontrak baru lebih banyak terjadi di paruh kedua. Karena banyak perusahaan yang memulai tender paling cepat pada bulan September.PLN dan Pertamina menjadi incaran MTPS untuk proyek anyar.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:00 WIB

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas

Tekanan musiman masih membayangi gadai emas.                                                           

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif
| Jumat, 16 Januari 2026 | 11:00 WIB

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif

Saham afiliasi Prajogo Pangestu melemah di awal Januari 2026, Analisis menyebut kondisi ini dalam fase konsolidasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler