Mimpi Naik Kelas
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR dan DPR-DPD serta Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8), Presiden Prabowo Subianto menyebut realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Lalu hingga semester I-2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pemerintah tidak boleh terlena pada nilai investasi dan jumlah lapangan kerja yang tercipta. Apalagi jumlah tersebut masih jauh panggang dari api seperti kampanye Gibran Rakabuming Raka saat kampanye: 19 juta lapangan kerja.
Pertanyaan lebih penting, pekerjaan seperti apa yang tercipta, berapa pendapatannya, dan apakah pekerjaan itu cukup produktif untuk membuat masyarakat naik kelas.
Kondisi kelas menengah menunjukkan tantangan tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2024 terdapat 48,41 juta orang atau 17,25% penduduk yang masuk kelas menengah.
Masalahnya, kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Sebagian besar kelompok ini bukan merupakan sasaran utama bantuan sosial pemerintah. Di sisi lain, pendapatan rumah tangga harus terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti biaya tempat tinggal, pendidikan anak, cicilan kendaraan hingga utang. Gali lubang tutup lubang pun menjadi hal yang biasa.
OJK mencatat, baki debet paylater perbankan pada Juni 2026 mencapai Rp 30,7 triliun, tumbuh 33,54% secara tahunan. Jauh di atas pertumbuhan kredit konsumsi yang sebesar 5,75%.
Prabowo jangan mengulangi kesalahan Joko Widodo (Jokowi). Pada era Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dengan harapan memperbaiki konektivitas, menurunkan biaya logistik dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pembangunan fisik yang masif belum sepenuhnya diikuti penciptaan kegiatan ekonomi baru, pekerjaan berkualitas dan peningkatan pendapatan yang mampu memperkuat kelas menengah.
Tambahan utang pemerintah sekitar Rp 5.853 triliun selama Jokowi berkuasa menjadi beban fiskal Prabowo. Maka, investasi di era Prabowo harus menghasilkan lebih dari sekadar angka. Indonesia membutuhkan investasi yang menghasilkan pekerjaan, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dan pendapatan yang akhirnya menjadikan masyarakat mampu naik kelas.
