Mulai dari Sekarang

Selasa, 15 September 2026 | 06:11 WIB
Mulai dari Sekarang
[ILUSTRASI. TAJUK - SS kurniawan (KONTAN/Steve GA)]
S.S. Kurniawan | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jarang terjadi. Biasanya, keputusan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi, kabut asap kebakaran lahan dan hutan, debu vulkanik erupsi gunung api, dan demo besar-besaran yang berpotensi rusuh. Tapi, ini lantaran bahan bakar minyak (BBM) langka.

Ya, akibat BBM langka, khususnya Pertalite dan Solar, sejumlah daerah menerapkan PJJ. Mulai Pemerintah Kota Makassar serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Sulawesi Selatan hingga Kabupaten Jember di Jawa Timur.

Di beberapa daerah Sumatera, Solar bahkan sudah lama langka, membuat antrean truk mengular bak ular naga panjangnya bukan kepalang. Di sejumlah daerah Kalimantan, BBM juga langka. Cuma, kejadian-kejadian tersebut belum sampai pada keputusan menghentikan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung.

Sejak harga minyak mentah dunia melambung tinggi, Solar bersubsidi mulai langka di Sumatera dan Kalimantan. Padahal, sebagai daerah pertambangan dan perkebunan, banyak truk beroperasi di kedua pulau ini. Alhasil, antrean banyak mengular di banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sementara Pertalite, pasca harga bensin nonsubsidi Pertamax cs naik tinggi, pembelinya makin banyak. Sebab, banyak terjadi migrasi pengguna Pertamax cs ke Pertalite.

Semestinya, kelangkaan BBM terutama Pertalite menjadi momentum untuk mendorong adopsi sepeda motor listrik oleh masyarakat. Meski, tidak semudah membalikkan telapak tangan in this economy.

Untuk mendongkrak adopsi motor listrik, kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembentukan pasar motor listrik. Pertama, pemerintah memberikan lagi bantuan pembelian motor listrik. Kedua, sesuai keinginan Presiden Prabowo, memberi insentif berupa uang muka atau DP 0% dan bunga kredit murah.

Tapi tentu, insentif fiskal saja enggak cukup. Pembangunan stasiun pengisian daya atawa charging station khusus motor listrik yang masif tidak kalah penting. Pemerintah yang harus memulai gerakan ini, dengan membangun charging station di fasilitas publik dan pusat keramaian lainnya, misalnya. 

Sebab, harga dan cicilan menjadi pintu pertimbangan pertama bagi masyarakat membeli motor listrik. Lalu, infrastruktur pendukung, seperti charging station serta jaringan bengkel dan suku cadang.

Tidak mudah memang, tapi dorongan mengadopsi motor listrik harus dimulai sekarang juga.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Refinancing Menopang Obligasi Korporasi Kuartal IV 2026
| Selasa, 15 September 2026 | 06:45 WIB

Refinancing Menopang Obligasi Korporasi Kuartal IV 2026

Pefindo mencatat, total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp 120,18 triliun.

Ini Dia Pekerjaan Rumah Bendahara Negara Baru
| Selasa, 15 September 2026 | 06:35 WIB

Ini Dia Pekerjaan Rumah Bendahara Negara Baru

Menteri Keuangan Suahasil Nazara hadapi ujian kredibilitas pengelolaan keuangan negara               

Tekanan Ganda Anggaran Negara Akibat Subsidi Energi
| Selasa, 15 September 2026 | 06:28 WIB

Tekanan Ganda Anggaran Negara Akibat Subsidi Energi

Harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman November 2026 sempat melampaui level US$ 109 per barel

Mulai dari Sekarang
| Selasa, 15 September 2026 | 06:11 WIB

Mulai dari Sekarang

Semestinya, kelangkaan BBM terutama Pertalite menjadi momentum untuk mendorong adopsi sepeda motor listrik oleh masyarakat.

Rupiah pada Selasa (15/9) Terimbas Reshuffle Menkeu
| Selasa, 15 September 2026 | 06:00 WIB

Rupiah pada Selasa (15/9) Terimbas Reshuffle Menkeu

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah spot ditutup di Rp 17.669 per dolar AS, melemah 0,33% secara harian.

Prospek Saham BRMS Masih Cukup Menarik Hingga Akhir Tahun
| Selasa, 15 September 2026 | 05:56 WIB

Prospek Saham BRMS Masih Cukup Menarik Hingga Akhir Tahun

Tren bullish masih terjaga sejak saham ini membentuk bottoming di level 450 per saham dengan garis tren kenaikan, belum menunjukkan tanda patah.

Industri Asuransi Harap Limit Penjaminan Polis Lebih Fleksibel
| Selasa, 15 September 2026 | 05:50 WIB

Industri Asuransi Harap Limit Penjaminan Polis Lebih Fleksibel

LPS mengusulkan batas nilai penjaminan dalam Program Penjaminan Polis (PPP) sebesar Rp 500 juta per pemegang polis. 

Pemerintah Mengusut  Mafia Beras Fortifikasi
| Selasa, 15 September 2026 | 05:07 WIB

Pemerintah Mengusut Mafia Beras Fortifikasi

Hasil pengujian laboratorium terhadap beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi menunjukkan 93% sampel yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan

Marak Kapal Tenggelam, Pengawasan Jadi Sorotan
| Selasa, 15 September 2026 | 05:01 WIB

Marak Kapal Tenggelam, Pengawasan Jadi Sorotan

Kemenhub memperketat sistem keselamatan pelayaran dengan mewajibkan data penumpang, kendaraan dan muatan tervalidasi sebelum kapal berangkat

Wacana Larangan Vape Menggelinding
| Selasa, 15 September 2026 | 04:56 WIB

Wacana Larangan Vape Menggelinding

Pertumbuhan ini juga tecermin dari nilai pasar vape yang meningkat dari Rp 294 miliar pada 2013 menjadi Rp 7,6 triliun di 2025

INDEKS BERITA