Obligasi Negara Diborong BI, Biaya Utang Pemerintah Lebih Irit

Rabu, 25 Agustus 2021 | 07:36 WIB
Obligasi Negara Diborong BI, Biaya Utang Pemerintah Lebih Irit
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz]
Reporter: Siti Masitoh, Yusuf Imam Santoso | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan pembagian beban (burden sharing) untuk membiayai anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun depan menguntungkan pemerintah karena bisa  menghemat beban pembayaran bunga utang 2022.

Kelanjutan burden sharing tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan BI. Poinnya, BI akan membeli surat berharga negara (SBN) pemerintah senilai Rp 439 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembelian SBN tahun  2021 senilai Rp 215 triliun dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 224 triliun.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Pasar Melejit, Asuransi Mobil Listrik Masih Menantang
| Kamis, 16 April 2026 | 04:35 WIB

Pasar Melejit, Asuransi Mobil Listrik Masih Menantang

Pasar kendaraan listrik yang semakin menyengat, menjadi peluang bisnis menggiurkan bagi industri asuransi. 

Peluang Penurunan Tarif Impor AS untuk RI Terbuka
| Kamis, 16 April 2026 | 04:25 WIB

Peluang Penurunan Tarif Impor AS untuk RI Terbuka

Pemerintah telah mengirimkan dokumen tanggapan alias submission comment terkait investigasi dagang AS berdasarkan Section 301 UU Perdagangan 1974.

Kimia Farma (KAEF) Meracik Perbaikan Kinerja
| Kamis, 16 April 2026 | 04:20 WIB

Kimia Farma (KAEF) Meracik Perbaikan Kinerja

Hingga akhir 2026, Kimia Farma memproyeksikan pertumbuhan pendapatan di kisaran single digit hingga low double digit.

Pasar Mobil Tiongkok Terdorong Mobil Listrik
| Kamis, 16 April 2026 | 04:10 WIB

Pasar Mobil Tiongkok Terdorong Mobil Listrik

Penjualan dari kelompok merek China di segmen yang sama tercatat sebanyak 36.875 unit atau menguasai 17,6% dari total pasar domestik.

Perang di Berbagai Belahan Dunia, Ekspor Senjata AS Melonjak
| Rabu, 15 April 2026 | 22:07 WIB

Perang di Berbagai Belahan Dunia, Ekspor Senjata AS Melonjak

Amerika Serikat kuasai 42% ekspor senjata global, naik 27%! Eropa jadi pasar utama. Siapa paling diuntungkan dari tensi geopolitik?

Menilik Tambang Mineral DEWA yang Mengincar Izin Operasi Produksi dan Berencana IPO
| Rabu, 15 April 2026 | 19:02 WIB

Menilik Tambang Mineral DEWA yang Mengincar Izin Operasi Produksi dan Berencana IPO

Manajemen PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mengemukakan rencananya untuk membawa anak usahanya PT Gayo Mineral Resources melantai di Bursa Efek Indonesia

HPM Nikel Baru Efektif Berlaku, Produsen Bahan Baku Baterai NCKL dan MBMA Tertekan
| Rabu, 15 April 2026 | 15:20 WIB

HPM Nikel Baru Efektif Berlaku, Produsen Bahan Baku Baterai NCKL dan MBMA Tertekan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai efektif menerapkan Harga Patokan Mineral (HPM) baru untuk nikel dan bauksit.

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS
| Rabu, 15 April 2026 | 11:00 WIB

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS

Pemerintah akan menyerahkan dokumen submission comment paling lambat 15 April 2026                  

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba
| Rabu, 15 April 2026 | 10:13 WIB

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba

Tekanan terhadap bottom line masih bersifat sementara dan mencerminkan fase transisi menuju efisiensi operasional.

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%
| Rabu, 15 April 2026 | 09:54 WIB

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI oleh ADB masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,4% pada tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler