Operator Telko Eropa Meminta Raksasa Digital Ikut Membiayai Pembangunan Jaringan

Senin, 29 November 2021 | 10:31 WIB
Operator Telko Eropa Meminta Raksasa Digital Ikut Membiayai Pembangunan Jaringan
[ILUSTRASI. Menara telekomunikasi 5G pada 5G Mobility Lab milik Vodafone di Aldenhoven, Jerman, 27 November 27. REUTERS/Thilo Schmuelgen]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  BRUSSELS. Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) seharusnya menanggung sebagian dari biaya pengembangan jaringan telekomunikasi di Eropa, demikian pernyataan dari kepala eksekutif Deutsche Telekom, Vodafone dan 11 perusahaan telekomunikasi besar Eropa lainnya, Senin. Permintaan itu muncul karena konten dari berbagai raksasa digital media itu yang memenuhi jaringan telekomunikasi.

Pernyataan para CEO operator telko itu muncul ketika industri telekomunikasi menghadapi tuntutan melakukan investasi besar-besaran untuk jaringan 5G, serat dan kabel. Kebutuhan infrastruktur itu muncul agar berbagai layanan data dan cloud yang disediakan Netflix dan Google YouTube dan Facebook bisa bergulir.

Investasi di sektor telekomunikasi Eropa naik menjadi 52,5 miliar euro, atau setara Rp 851,2 triliun di tahun lalu. Itu merupakan angka yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Baca Juga: Berseberangan dengan Investor Terbesar, CEO TIM Mengundurkan Diri

“Bagian terbesar dari lalu lintas jaringan dihasilkan dan dimonetisasi oleh platform teknologi besar. Namun yang harus melakukan perencanaan dan investasi jaringan yang berkelanjutan dan intensif adalah sektor telekomunikasi,” demikian ujar para CEO dalam pernyataan bersama yang dilihat Reuters.

“Model ini – yang memungkinkan warga negara Uni Eropa untuk menikmati hasil dari transformasi digital – hanya dapat berkelanjutan jika platform teknologi besar tersebut juga berkontribusi secara adil terhadap biaya jaringan,” kata mereka.

Para CEO tidak menyebutkan nama perusahaan teknologi. Namun Reuters memahami bahwa raksasa yang terdaftar di AS seperti Netflix dan Facebook adalah perusahaan yang dimaksud.

CEO yang membubuhkan tandatangan dalam pernyataan bersama itu berasal dari Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company dan Swisscom.

Baca Juga: Berhenti beroperasi, Kominfo mengawal perlindungan 50.000 pelanggan IM2

Para CEO juga mengkritik harga lelang frekuensi tinggi, yang menjadi sumber dana bagi Uni Eropa. Mereka menilai, struktur harga frekuensi yang berlaku sekarang akan memaksa kehadiran bisnis yang tidak berkelanjutan.

Upaya anggota parlemen UE untuk menghapus biaya tambahan pada panggilan di dalam kawasan Uni Eropa juga mendapat sorotan para CEO. Bagi perusahaan telekomunikasi di Eropa, panggilan intra Uni Eropa merupakan sumber pendapatan dari pengguna bisnis.

“Kami memperkirakan parlemen Uni Eropa secara sepihak akan menghapus lebih dari 2 miliar euro pendapatan dari sektor ini dalam periode 4 tahun. Nilai itu setara dengan 2,5% dari kapasitas investasi tahunan sektor untuk infrastruktur seluler," kata perusahaan tersebut.

Anggota parlemen Uni Eropa harus mendiskusikan proposal mereka dengan negara-negara Uni Eropa sebelum rencana itu dapat diberlakukan. Jalan untuk mencapai kesepakatan tersebut tidaklah mudah.

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler