Operator Telko Eropa Meminta Raksasa Digital Ikut Membiayai Pembangunan Jaringan

Senin, 29 November 2021 | 10:31 WIB
Operator Telko Eropa Meminta Raksasa Digital Ikut Membiayai Pembangunan Jaringan
[ILUSTRASI. Menara telekomunikasi 5G pada 5G Mobility Lab milik Vodafone di Aldenhoven, Jerman, 27 November 27. REUTERS/Thilo Schmuelgen]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  BRUSSELS. Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) seharusnya menanggung sebagian dari biaya pengembangan jaringan telekomunikasi di Eropa, demikian pernyataan dari kepala eksekutif Deutsche Telekom, Vodafone dan 11 perusahaan telekomunikasi besar Eropa lainnya, Senin. Permintaan itu muncul karena konten dari berbagai raksasa digital media itu yang memenuhi jaringan telekomunikasi.

Pernyataan para CEO operator telko itu muncul ketika industri telekomunikasi menghadapi tuntutan melakukan investasi besar-besaran untuk jaringan 5G, serat dan kabel. Kebutuhan infrastruktur itu muncul agar berbagai layanan data dan cloud yang disediakan Netflix dan Google YouTube dan Facebook bisa bergulir.

Investasi di sektor telekomunikasi Eropa naik menjadi 52,5 miliar euro, atau setara Rp 851,2 triliun di tahun lalu. Itu merupakan angka yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Baca Juga: Berseberangan dengan Investor Terbesar, CEO TIM Mengundurkan Diri

“Bagian terbesar dari lalu lintas jaringan dihasilkan dan dimonetisasi oleh platform teknologi besar. Namun yang harus melakukan perencanaan dan investasi jaringan yang berkelanjutan dan intensif adalah sektor telekomunikasi,” demikian ujar para CEO dalam pernyataan bersama yang dilihat Reuters.

“Model ini – yang memungkinkan warga negara Uni Eropa untuk menikmati hasil dari transformasi digital – hanya dapat berkelanjutan jika platform teknologi besar tersebut juga berkontribusi secara adil terhadap biaya jaringan,” kata mereka.

Para CEO tidak menyebutkan nama perusahaan teknologi. Namun Reuters memahami bahwa raksasa yang terdaftar di AS seperti Netflix dan Facebook adalah perusahaan yang dimaksud.

CEO yang membubuhkan tandatangan dalam pernyataan bersama itu berasal dari Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company dan Swisscom.

Baca Juga: Berhenti beroperasi, Kominfo mengawal perlindungan 50.000 pelanggan IM2

Para CEO juga mengkritik harga lelang frekuensi tinggi, yang menjadi sumber dana bagi Uni Eropa. Mereka menilai, struktur harga frekuensi yang berlaku sekarang akan memaksa kehadiran bisnis yang tidak berkelanjutan.

Upaya anggota parlemen UE untuk menghapus biaya tambahan pada panggilan di dalam kawasan Uni Eropa juga mendapat sorotan para CEO. Bagi perusahaan telekomunikasi di Eropa, panggilan intra Uni Eropa merupakan sumber pendapatan dari pengguna bisnis.

“Kami memperkirakan parlemen Uni Eropa secara sepihak akan menghapus lebih dari 2 miliar euro pendapatan dari sektor ini dalam periode 4 tahun. Nilai itu setara dengan 2,5% dari kapasitas investasi tahunan sektor untuk infrastruktur seluler," kata perusahaan tersebut.

Anggota parlemen Uni Eropa harus mendiskusikan proposal mereka dengan negara-negara Uni Eropa sebelum rencana itu dapat diberlakukan. Jalan untuk mencapai kesepakatan tersebut tidaklah mudah.

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA

Terpopuler