Operator Telko Eropa Meminta Raksasa Digital Ikut Membiayai Pembangunan Jaringan

Senin, 29 November 2021 | 10:31 WIB
Operator Telko Eropa Meminta Raksasa Digital Ikut Membiayai Pembangunan Jaringan
[ILUSTRASI. Menara telekomunikasi 5G pada 5G Mobility Lab milik Vodafone di Aldenhoven, Jerman, 27 November 27. REUTERS/Thilo Schmuelgen]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  BRUSSELS. Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) seharusnya menanggung sebagian dari biaya pengembangan jaringan telekomunikasi di Eropa, demikian pernyataan dari kepala eksekutif Deutsche Telekom, Vodafone dan 11 perusahaan telekomunikasi besar Eropa lainnya, Senin. Permintaan itu muncul karena konten dari berbagai raksasa digital media itu yang memenuhi jaringan telekomunikasi.

Pernyataan para CEO operator telko itu muncul ketika industri telekomunikasi menghadapi tuntutan melakukan investasi besar-besaran untuk jaringan 5G, serat dan kabel. Kebutuhan infrastruktur itu muncul agar berbagai layanan data dan cloud yang disediakan Netflix dan Google YouTube dan Facebook bisa bergulir.

Investasi di sektor telekomunikasi Eropa naik menjadi 52,5 miliar euro, atau setara Rp 851,2 triliun di tahun lalu. Itu merupakan angka yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Baca Juga: Berseberangan dengan Investor Terbesar, CEO TIM Mengundurkan Diri

“Bagian terbesar dari lalu lintas jaringan dihasilkan dan dimonetisasi oleh platform teknologi besar. Namun yang harus melakukan perencanaan dan investasi jaringan yang berkelanjutan dan intensif adalah sektor telekomunikasi,” demikian ujar para CEO dalam pernyataan bersama yang dilihat Reuters.

“Model ini – yang memungkinkan warga negara Uni Eropa untuk menikmati hasil dari transformasi digital – hanya dapat berkelanjutan jika platform teknologi besar tersebut juga berkontribusi secara adil terhadap biaya jaringan,” kata mereka.

Para CEO tidak menyebutkan nama perusahaan teknologi. Namun Reuters memahami bahwa raksasa yang terdaftar di AS seperti Netflix dan Facebook adalah perusahaan yang dimaksud.

CEO yang membubuhkan tandatangan dalam pernyataan bersama itu berasal dari Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company dan Swisscom.

Baca Juga: Berhenti beroperasi, Kominfo mengawal perlindungan 50.000 pelanggan IM2

Para CEO juga mengkritik harga lelang frekuensi tinggi, yang menjadi sumber dana bagi Uni Eropa. Mereka menilai, struktur harga frekuensi yang berlaku sekarang akan memaksa kehadiran bisnis yang tidak berkelanjutan.

Upaya anggota parlemen UE untuk menghapus biaya tambahan pada panggilan di dalam kawasan Uni Eropa juga mendapat sorotan para CEO. Bagi perusahaan telekomunikasi di Eropa, panggilan intra Uni Eropa merupakan sumber pendapatan dari pengguna bisnis.

“Kami memperkirakan parlemen Uni Eropa secara sepihak akan menghapus lebih dari 2 miliar euro pendapatan dari sektor ini dalam periode 4 tahun. Nilai itu setara dengan 2,5% dari kapasitas investasi tahunan sektor untuk infrastruktur seluler," kata perusahaan tersebut.

Anggota parlemen Uni Eropa harus mendiskusikan proposal mereka dengan negara-negara Uni Eropa sebelum rencana itu dapat diberlakukan. Jalan untuk mencapai kesepakatan tersebut tidaklah mudah.

Bagikan

Berita Terbaru

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan
| Senin, 09 Maret 2026 | 11:01 WIB

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan langkah keberlanjutan. Bukan hanya dengan strategi besar korporasi, tetapi juga l

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona
| Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona

Aturan larangan truk angkutan batubara melintasi jalan umum milik provinsi menjadi katalis positif bagi RMKE.

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing
| Senin, 09 Maret 2026 | 08:00 WIB

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing

Sejumlah investor asing institusi menerapkan strategi averaging down seiring koreksi harga saham BBCA.

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:46 WIB

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?

Menjadikan batasan free float sebagai target tunggal berisiko membawa investor ke fetisisme angka.​ 

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:37 WIB

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025

Seiring turunnya pendapatan, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)  ikut tergerus 41,6% secara tahunan menjadi Rp 2,54 triliun di 2025

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:32 WIB

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas

Laba bersih PGAS anjlok 36,54% (YoY) ke US$ 215,4 juta pada 2025, seiring beban pokok pendapatan bengkak 10% (YoY) jadi US$ 3,3 miliar pada 2025. 

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:27 WIB

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok

Seiring loyonya harga komoditas di pasar global, mayoritas harga saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut terkoreksi​.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:25 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus

Lonjakan harga minyak dunia berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap emiten sektor barang konsumsi.

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:21 WIB

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sumber pendanaan sektor kelapa sawit sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus
| Senin, 09 Maret 2026 | 05:59 WIB

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus

Dari total 33 saham yang digenggam Asabri merujuk ke data KSEI, 20 saham atau sekitar 2/3 diantaranya menghuni Papan Pemantauan Khusus (PPK).

INDEKS BERITA

Terpopuler