Ormas Agama Tetap Boleh Mengelola Wilayah Tambang
Sabtu, 04 Januari 2025 | 10:00 WIB
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Sidang pengucapan putusan No. 77/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Rega Felix ini berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Jumat (3/1).
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, sebagaimana dikutip dalam pernyataan resmi MK, kemarin. Alhasil, ormas keagamaan tetap berhak mengelola wilayah izin usaha pertambangan.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
