KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Paradoks Indonesia. Begitulah judul buku yang ditulis Presiden Prabowo Subianto pada 2022 silam. Melalui buku setebal 138 halaman itu, Prabowo banyak menyoal kondisi Indonesia yang dipenuhi paradoks.
Paradoks itu tergambar dari wajah Indonesia yang kaya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), tapi gagal menjadi negara maju dan makmur. Sebaliknya, kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan masih menjulang tinggi, mendera jutaan rakyat Indonesia di berbagai daerah.
Tengok saja data terbaru Bank Dunia yang terbit baru-baru ini. Dalam dokumen bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP), Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024 mencapai 194,72 juta atau 68,3% dari total populasi pada 2024.
Data Bank Dunia ini mengejutkan kita semua. Di usia kemerdekaan yang sudah ke-79 tahun, teryata mayoritas masyarakat Indonesia masih dibekap kemiskinan. Tentu perlu analisis mendalam tentang kondisi Indonesia kontemporer berdasarkan buku karya Prabowo tersebut.
Terlebih buku tersebut telah menjadi bahan bacaan wajib para menteri dalam pemerintahan saat ini. Pertanyaan mendasarnya, mengapa Indonesia terus terjebak dalam paradoks yang semakin menjauh dari negara maju dan makmur?
Dalam buku itu, Prabowo menawarkan solusi untuk keluar dari jeratan paradoks tersebut. Dalam hal ini, ia terinspirasi dari pencapaian China. Pada 1985, perekonomian China hanya 3,6 kali lebih besar dari Indonesia. Namun, setelah 30 tahun, perekonomian China 12,8 kali lebih besar dari Indonesia. Tingginya pertumbuhan ekonomi China itu mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan jumlah kelas menengah yang besar.
Untuk itulah, Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar menyelesaikan paradoks ini dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam jangka menengah panjang. Sebuah tekad yang harus didukung semua pihak.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Perekonomian global saat ini melambat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Kondisi itu tentu berdampak pada perekonomian nasional.
Oleh sebab itu, mitigasi kebijakan harus disiapkan untuk menghadapi perlambatan ekonomi global dan berbagai risiko yang mengikutinya. Masih ada waktu bagi Prabowo untuk membawa bangsa ini keluar dari paradoks.
