Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan

Kamis, 21 April 2022 | 16:23 WIB
Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan papan elektronik yang menampilkan indeks saham dan kurs yen di Tokyo, Jepang, 14 September 2020. REUTERS/Issei Kato]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Faktor fundamental merupakan penyebab utama penurunan nilai tukar yen baru-baru ini, demikian pendapat seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF). Ia pun menilai depresiasi yen seharusnya tidak menjadi alasan bagi Jepang untuk mengubah kebijakan ekonominya, termasuk kebijakan moneter super longgar.

Pernyataan tersebut menyorot kesulitan yang mungkin dihadapi Tokyo jika meminta persetujuan internasional untuk melakukan intervensi menahan penurunan yen di pasar valuta global. Selama ini, negara-negara anggota G7 dan G20 menyetujui intervensi, hanya jika penyebab penurunan nilai tukar bukan masalah fundamental.

"Apa yang kita lihat terjadi pada yen selama ini didorong oleh fundamental," ujar Sanjaya Panth, wakil direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF ke Reuters pada Rabu malam.

"Pembuatan kebijakan ekonomi harus terus melihat fundamental. Kami tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan ekonomi karena apa yang terjadi saat ini mencerminkan fundamental."

Baca Juga: Kinerjanya Makin Melesat, Tesla Imbangi Lonjakan Biaya dengan Kenaikan Harga

Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah jatuh ke posisi terendahnya selama dua dekade terakhir. Bank of Japan (BOJ) terus mempertahankan kebijakan suku bunga ultra-rendah, kontras dengan langkah yang diambil Federal Reserve. Otoritas moneter di AS itu tengah bersiap mengerek bunga secara agresif.

"Kami tidak melihat kondisi pasar yang tidak teratur saat ini di pasar valuta asing. Ini didorong oleh fundamental," kata Panth, ketika ia ditanya apakah intervensi membeli yen oleh otoritas Jepang dapat dibenarkan.

Pasar penuh dengan spekulasi bahwa Jepang mungkin bertindak untuk menahan penurunan yen lebih lanjut, mungkin dengan membeli yen, menaikkan suku bunga atau mengubah panduan dovish BOJ pada jalur kebijakan moneter masa depan. 

Baca Juga: Harga Tembus Rekor, Kepemilikan Rumah Makin Tak Terjangkau Bagi Banyak Orang Amerika

"Seperti yang Anda tahu, yen yang lemah tidak berdampak buruk bagi Jepang," kata Panth. "Pada saat yang sama, itu mempengaruhi rumah tangga. Ini sedikit campur aduk," katanya dalam wawancara.

Dengan tekanan inflasi yang masih teredam, BOJ tidak perlu mengubah kebijakan ultra-longgarnya, kata Panth.

Sementara faktor-faktor sementara, seperti efek menghilangnya pemotongan biaya ponsel di masa lalu, dapat mendorong inflasi harga konsumen utama, Jepang tidak mungkin melihat inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2% BOJ dalam waktu dekat, tambahnya.

"Jepang berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara maju lainnya yang mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter," katanya. "Kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah sikap kebijakan moneter yang akomodatif."

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler