Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan

Kamis, 21 April 2022 | 16:23 WIB
Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan papan elektronik yang menampilkan indeks saham dan kurs yen di Tokyo, Jepang, 14 September 2020. REUTERS/Issei Kato]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Faktor fundamental merupakan penyebab utama penurunan nilai tukar yen baru-baru ini, demikian pendapat seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF). Ia pun menilai depresiasi yen seharusnya tidak menjadi alasan bagi Jepang untuk mengubah kebijakan ekonominya, termasuk kebijakan moneter super longgar.

Pernyataan tersebut menyorot kesulitan yang mungkin dihadapi Tokyo jika meminta persetujuan internasional untuk melakukan intervensi menahan penurunan yen di pasar valuta global. Selama ini, negara-negara anggota G7 dan G20 menyetujui intervensi, hanya jika penyebab penurunan nilai tukar bukan masalah fundamental.

"Apa yang kita lihat terjadi pada yen selama ini didorong oleh fundamental," ujar Sanjaya Panth, wakil direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF ke Reuters pada Rabu malam.

"Pembuatan kebijakan ekonomi harus terus melihat fundamental. Kami tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan ekonomi karena apa yang terjadi saat ini mencerminkan fundamental."

Baca Juga: Kinerjanya Makin Melesat, Tesla Imbangi Lonjakan Biaya dengan Kenaikan Harga

Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah jatuh ke posisi terendahnya selama dua dekade terakhir. Bank of Japan (BOJ) terus mempertahankan kebijakan suku bunga ultra-rendah, kontras dengan langkah yang diambil Federal Reserve. Otoritas moneter di AS itu tengah bersiap mengerek bunga secara agresif.

"Kami tidak melihat kondisi pasar yang tidak teratur saat ini di pasar valuta asing. Ini didorong oleh fundamental," kata Panth, ketika ia ditanya apakah intervensi membeli yen oleh otoritas Jepang dapat dibenarkan.

Pasar penuh dengan spekulasi bahwa Jepang mungkin bertindak untuk menahan penurunan yen lebih lanjut, mungkin dengan membeli yen, menaikkan suku bunga atau mengubah panduan dovish BOJ pada jalur kebijakan moneter masa depan. 

Baca Juga: Harga Tembus Rekor, Kepemilikan Rumah Makin Tak Terjangkau Bagi Banyak Orang Amerika

"Seperti yang Anda tahu, yen yang lemah tidak berdampak buruk bagi Jepang," kata Panth. "Pada saat yang sama, itu mempengaruhi rumah tangga. Ini sedikit campur aduk," katanya dalam wawancara.

Dengan tekanan inflasi yang masih teredam, BOJ tidak perlu mengubah kebijakan ultra-longgarnya, kata Panth.

Sementara faktor-faktor sementara, seperti efek menghilangnya pemotongan biaya ponsel di masa lalu, dapat mendorong inflasi harga konsumen utama, Jepang tidak mungkin melihat inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2% BOJ dalam waktu dekat, tambahnya.

"Jepang berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara maju lainnya yang mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter," katanya. "Kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah sikap kebijakan moneter yang akomodatif."

Bagikan

Berita Terbaru

Mengejar Target Pajak Lewat Digitalisasi
| Sabtu, 22 November 2025 | 07:00 WIB

Mengejar Target Pajak Lewat Digitalisasi

Untuk mengejar target pajak penghambat sitem coretax harus segera dibenahi supaya optimalisasi penerimaan pajak terpenuhi..​

Cetak Pekerja Miskin
| Sabtu, 22 November 2025 | 07:00 WIB

Cetak Pekerja Miskin

Negara dan dunia kerja harus mulai merombak strategi dunia tenaga kerja yang bisa menumbuhkan produktivitas serta gaji yang mumpuni.

Bos Hotel Sahid Ingatkan Investor dalam Berinvestasi Jangan Ikut-ikutan Tren Sesaat
| Sabtu, 22 November 2025 | 07:00 WIB

Bos Hotel Sahid Ingatkan Investor dalam Berinvestasi Jangan Ikut-ikutan Tren Sesaat

Dana yang ia miliki sebagian besar kembali ia putar untuk memperkuat modal usaha, ekspansi di berbagai unit bisnis yang ia kelola. 

Setelah Izinnya Dicabut, Kini P2P Lending Crowde Digugat Bank Mandiri Rp 730 Miliar
| Sabtu, 22 November 2025 | 06:38 WIB

Setelah Izinnya Dicabut, Kini P2P Lending Crowde Digugat Bank Mandiri Rp 730 Miliar

Gugatan ini bukan kali pertama dilayangkan Bank Mandiri. 1 Agustus lalu, bank dengan logo pita emas ini juga mengajukan gugatan serupa.

Ini Bisa Jadi Valas Pilihan Saat Dolar AS Perkasa
| Sabtu, 22 November 2025 | 06:30 WIB

Ini Bisa Jadi Valas Pilihan Saat Dolar AS Perkasa

Volatilitas tinggi di pasar valuta asing memerlukan kehati-hatian dan sesuaikan dengan profil risiko

Dharma Polimetal (DRMA) Bersiap Akuisisi dan Ekspansi Bisnis
| Sabtu, 22 November 2025 | 05:20 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Bersiap Akuisisi dan Ekspansi Bisnis

DRMA sedang merampungkan akuisisi PT Mah Sing Indonesia. Akuisisi 82% saham perusahaan komponen plastik tersebut mencatat nilai Rp 41 miliar.

Jasnita Telekomindo (JAST) Memacu Ekspansi Bisnis Berbasis Teknologi
| Sabtu, 22 November 2025 | 05:17 WIB

Jasnita Telekomindo (JAST) Memacu Ekspansi Bisnis Berbasis Teknologi

Melihat rencana bisnis PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) yang tengah memperkuat portofolio produk berbasis teknologi

Banyak Fraud, Industri Fintech Butuh Penjaminan
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:55 WIB

Banyak Fraud, Industri Fintech Butuh Penjaminan

Risiko tinggi bikin asuransi fintech lending sulit dibuat dan butuh persiapan yang sangat matang agar tidak menambah risiko

Menakar Plus Minus Produk Pembiayaan untuk Investasi Reksadana
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:50 WIB

Menakar Plus Minus Produk Pembiayaan untuk Investasi Reksadana

Bank Sinarmas resmi meluncurkan fasilitas kredit untuk produk reksadana milik PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. 

United Tractors (UNTR) Gali Bisnis Tambang Mineral
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:30 WIB

United Tractors (UNTR) Gali Bisnis Tambang Mineral

UNTR sedang menuntaskan proses untuk mengakuisisi Proyek Doup, tambang emas yang saat ini dimiliki oleh PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB).

INDEKS BERITA

Terpopuler