Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan

Kamis, 21 April 2022 | 16:23 WIB
Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan papan elektronik yang menampilkan indeks saham dan kurs yen di Tokyo, Jepang, 14 September 2020. REUTERS/Issei Kato]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Faktor fundamental merupakan penyebab utama penurunan nilai tukar yen baru-baru ini, demikian pendapat seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF). Ia pun menilai depresiasi yen seharusnya tidak menjadi alasan bagi Jepang untuk mengubah kebijakan ekonominya, termasuk kebijakan moneter super longgar.

Pernyataan tersebut menyorot kesulitan yang mungkin dihadapi Tokyo jika meminta persetujuan internasional untuk melakukan intervensi menahan penurunan yen di pasar valuta global. Selama ini, negara-negara anggota G7 dan G20 menyetujui intervensi, hanya jika penyebab penurunan nilai tukar bukan masalah fundamental.

"Apa yang kita lihat terjadi pada yen selama ini didorong oleh fundamental," ujar Sanjaya Panth, wakil direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF ke Reuters pada Rabu malam.

"Pembuatan kebijakan ekonomi harus terus melihat fundamental. Kami tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan ekonomi karena apa yang terjadi saat ini mencerminkan fundamental."

Baca Juga: Kinerjanya Makin Melesat, Tesla Imbangi Lonjakan Biaya dengan Kenaikan Harga

Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah jatuh ke posisi terendahnya selama dua dekade terakhir. Bank of Japan (BOJ) terus mempertahankan kebijakan suku bunga ultra-rendah, kontras dengan langkah yang diambil Federal Reserve. Otoritas moneter di AS itu tengah bersiap mengerek bunga secara agresif.

"Kami tidak melihat kondisi pasar yang tidak teratur saat ini di pasar valuta asing. Ini didorong oleh fundamental," kata Panth, ketika ia ditanya apakah intervensi membeli yen oleh otoritas Jepang dapat dibenarkan.

Pasar penuh dengan spekulasi bahwa Jepang mungkin bertindak untuk menahan penurunan yen lebih lanjut, mungkin dengan membeli yen, menaikkan suku bunga atau mengubah panduan dovish BOJ pada jalur kebijakan moneter masa depan. 

Baca Juga: Harga Tembus Rekor, Kepemilikan Rumah Makin Tak Terjangkau Bagi Banyak Orang Amerika

"Seperti yang Anda tahu, yen yang lemah tidak berdampak buruk bagi Jepang," kata Panth. "Pada saat yang sama, itu mempengaruhi rumah tangga. Ini sedikit campur aduk," katanya dalam wawancara.

Dengan tekanan inflasi yang masih teredam, BOJ tidak perlu mengubah kebijakan ultra-longgarnya, kata Panth.

Sementara faktor-faktor sementara, seperti efek menghilangnya pemotongan biaya ponsel di masa lalu, dapat mendorong inflasi harga konsumen utama, Jepang tidak mungkin melihat inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2% BOJ dalam waktu dekat, tambahnya.

"Jepang berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara maju lainnya yang mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter," katanya. "Kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah sikap kebijakan moneter yang akomodatif."

Bagikan

Berita Terbaru

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:10 WIB

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit

Banyak KEK gagal karena hanya menyalin resep sukses dari KEK terdahulu tanpa menyesuaikan konteks lokal dan komoditas yang diusahakan.

Kala Pajak Tak Dibayar, Aset Saham Dikejar
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:05 WIB

Kala Pajak Tak Dibayar, Aset Saham Dikejar

Mengulik beleid baru Ditjen Pajak soal aturan sita dan jual aset saham, milik penunggak pajak       

Saham INCO Sudah Melampaui Target Konsensus, Masih Ada Ruang Naik atau Siap Koreksi?
| Rabu, 14 Januari 2026 | 10:06 WIB

Saham INCO Sudah Melampaui Target Konsensus, Masih Ada Ruang Naik atau Siap Koreksi?

Target harga rata-rata konsensus analis untuk saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 12 bulan ke depan ada di Rp 5.597.

Meneropong Prospek Saham PWON Lebih Jernih, Tak Cuma dari Pom-Pom Anak Purbaya
| Rabu, 14 Januari 2026 | 09:43 WIB

Meneropong Prospek Saham PWON Lebih Jernih, Tak Cuma dari Pom-Pom Anak Purbaya

Sekitar 78%–79% pendapatan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berasal dari recurring income yang membuat emiten ini lebih tangguh.

Menakar Durabilitas Saham RMKO & RMKE di Tengah Target Ambisius Logistik Batubara
| Rabu, 14 Januari 2026 | 08:50 WIB

Menakar Durabilitas Saham RMKO & RMKE di Tengah Target Ambisius Logistik Batubara

Laju saham RMKO dan RMKE mesti ditopang katalis lanjutan, seperti ekspektasi pembagian dividen yang lebih besar serta potensi penambahan klien.

IHSG Tembus Rekor Psikologis 9.000, Antara January Effect & Ancaman Defisit Fiskal
| Rabu, 14 Januari 2026 | 08:36 WIB

IHSG Tembus Rekor Psikologis 9.000, Antara January Effect & Ancaman Defisit Fiskal

Kinerja tahunan IHSG tetap akan sangat ditentukan oleh rotasi sektor serta faktor spesifik dari masing-masing emiten.​

Outlook Pasar Saham Sepanjang Tahun 2026, di Antara Tiga Isu Utama
| Rabu, 14 Januari 2026 | 08:29 WIB

Outlook Pasar Saham Sepanjang Tahun 2026, di Antara Tiga Isu Utama

Sebenarnya motif penguasaan sumber daya menjadi alasan AS menguasai Venezuela dan beberapa wilayah lain termasuk Greenland Denmark.

INDEKS BERITA