Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan

Kamis, 21 April 2022 | 16:23 WIB
Pejabat IMF Nilai Yen Melemah Karena Fundamental, Jepang Tak Perlu Ubah Kebijakan
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan papan elektronik yang menampilkan indeks saham dan kurs yen di Tokyo, Jepang, 14 September 2020. REUTERS/Issei Kato]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Faktor fundamental merupakan penyebab utama penurunan nilai tukar yen baru-baru ini, demikian pendapat seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF). Ia pun menilai depresiasi yen seharusnya tidak menjadi alasan bagi Jepang untuk mengubah kebijakan ekonominya, termasuk kebijakan moneter super longgar.

Pernyataan tersebut menyorot kesulitan yang mungkin dihadapi Tokyo jika meminta persetujuan internasional untuk melakukan intervensi menahan penurunan yen di pasar valuta global. Selama ini, negara-negara anggota G7 dan G20 menyetujui intervensi, hanya jika penyebab penurunan nilai tukar bukan masalah fundamental.

"Apa yang kita lihat terjadi pada yen selama ini didorong oleh fundamental," ujar Sanjaya Panth, wakil direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF ke Reuters pada Rabu malam.

"Pembuatan kebijakan ekonomi harus terus melihat fundamental. Kami tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan ekonomi karena apa yang terjadi saat ini mencerminkan fundamental."

Baca Juga: Kinerjanya Makin Melesat, Tesla Imbangi Lonjakan Biaya dengan Kenaikan Harga

Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah jatuh ke posisi terendahnya selama dua dekade terakhir. Bank of Japan (BOJ) terus mempertahankan kebijakan suku bunga ultra-rendah, kontras dengan langkah yang diambil Federal Reserve. Otoritas moneter di AS itu tengah bersiap mengerek bunga secara agresif.

"Kami tidak melihat kondisi pasar yang tidak teratur saat ini di pasar valuta asing. Ini didorong oleh fundamental," kata Panth, ketika ia ditanya apakah intervensi membeli yen oleh otoritas Jepang dapat dibenarkan.

Pasar penuh dengan spekulasi bahwa Jepang mungkin bertindak untuk menahan penurunan yen lebih lanjut, mungkin dengan membeli yen, menaikkan suku bunga atau mengubah panduan dovish BOJ pada jalur kebijakan moneter masa depan. 

Baca Juga: Harga Tembus Rekor, Kepemilikan Rumah Makin Tak Terjangkau Bagi Banyak Orang Amerika

"Seperti yang Anda tahu, yen yang lemah tidak berdampak buruk bagi Jepang," kata Panth. "Pada saat yang sama, itu mempengaruhi rumah tangga. Ini sedikit campur aduk," katanya dalam wawancara.

Dengan tekanan inflasi yang masih teredam, BOJ tidak perlu mengubah kebijakan ultra-longgarnya, kata Panth.

Sementara faktor-faktor sementara, seperti efek menghilangnya pemotongan biaya ponsel di masa lalu, dapat mendorong inflasi harga konsumen utama, Jepang tidak mungkin melihat inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2% BOJ dalam waktu dekat, tambahnya.

"Jepang berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara maju lainnya yang mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter," katanya. "Kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah sikap kebijakan moneter yang akomodatif."

Bagikan

Berita Terbaru

MSCI Melunak Melonggarkan Kriteria Masuk Indeks, Kabar Baik Bagi Saham-Saham Prajogo
| Minggu, 13 Juli 2025 | 16:05 WIB

MSCI Melunak Melonggarkan Kriteria Masuk Indeks, Kabar Baik Bagi Saham-Saham Prajogo

Pengamat pasar Yanuar Rizky menyebut langkah MSCI melonggarkan syarat menandakan mereka mengincar keuntungan pendek (short) dari transaksi di IDX.

Menakar Taji BBCA, BBRI, BMRI VS Saham Konglomerat yang Jadi Nakhoda Penggerak IHSG
| Minggu, 13 Juli 2025 | 14:42 WIB

Menakar Taji BBCA, BBRI, BMRI VS Saham Konglomerat yang Jadi Nakhoda Penggerak IHSG

Emiten dengan bobot terbesar di dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dikuasai oleh tiga saham perbankan keping biru..

Gaduh PKPU Emiten Pionir Bisnis Kebab Baba Rafi (RAFI), Nilamsari Buka Suara
| Minggu, 13 Juli 2025 | 14:36 WIB

Gaduh PKPU Emiten Pionir Bisnis Kebab Baba Rafi (RAFI), Nilamsari Buka Suara

Nilamsari dan Nur Arief Budiyanto menyatakan mereka telah mengajukan pengunduran diri dan disetujui dalam RUPS tanggal 26 Juni 2024.

Bank Mandiri (BMRI) Agendakan RUPSLB, Dirut Darmawan Junaidi Digosipkan Bakal Diganti
| Minggu, 13 Juli 2025 | 11:42 WIB

Bank Mandiri (BMRI) Agendakan RUPSLB, Dirut Darmawan Junaidi Digosipkan Bakal Diganti

PT Bank Mandiri Tbk mengumumkan bakal menggelar RUPSLB pada 4 Agustus 2025 mendatang, dengan Agenda: perubahan pengurus perseroan.

Perang Diskon Sepeda Motor Listrik di Tengah Ketidakpastian Subsidi
| Minggu, 13 Juli 2025 | 06:05 WIB

Perang Diskon Sepeda Motor Listrik di Tengah Ketidakpastian Subsidi

Insentif pemerintah untuk sepeda motor listrik tak kunjung turun, produsen memutar siasat menebar diskon jumbo

Panen Raya Bisnis Buku Latihan Soal Sekolah
| Minggu, 13 Juli 2025 | 05:10 WIB

Panen Raya Bisnis Buku Latihan Soal Sekolah

Penerbit buku latihan soal untuk siswa panen menjelang tahun ajaran baru. Bukunya laris diborong orang tua siswa yang in

 
Ironi Bansos untuk Judol
| Minggu, 13 Juli 2025 | 05:05 WIB

Ironi Bansos untuk Judol

​Pemerintah menemukan ada 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring pada 2024.

Terdorong Sentimen Positif Domestik, IHSG Menguat Dalam Sepekan
| Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:30 WIB

Terdorong Sentimen Positif Domestik, IHSG Menguat Dalam Sepekan

Di akhir pekan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menclok di 7.047,43, menguat 2,65% dalam sepekan. 

Sudah Penuhi Kewajiban, BEI Cabut Suspensi Saham Kimia Farma (KAEF)
| Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:24 WIB

Sudah Penuhi Kewajiban, BEI Cabut Suspensi Saham Kimia Farma (KAEF)

Sejak sesi pertama perdagangan saham di BEI kemarin, saham emiten farmasi pelat merah tersebut sudah kembali diperdagangkan.

Trump Tetap Patok Tarif 32%, Indonesia Patut Ikuti Langkah China Menjaring Mitra Baru
| Sabtu, 12 Juli 2025 | 10:00 WIB

Trump Tetap Patok Tarif 32%, Indonesia Patut Ikuti Langkah China Menjaring Mitra Baru

Indonesia juga mesti memaksimalkan penggunaan LCS dan BCSA untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler