Pejabat WHO Menilai Tidak Perlu Vaksinasi Massal untuk Wabah Cacar Monyet

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:02 WIB
Pejabat WHO Menilai Tidak Perlu Vaksinasi Massal untuk Wabah Cacar Monyet
[ILUSTRASI. Tabung reaksi berlabel 'Positif virus cacar monyet' terlihat dalam ilustrasi yang diambil Minggu (22/5/2022). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai vaksinasi massal tidak perlu untuk mengatasi wabah cacar monyet di luar Afrika. Pejabat senior WHO pada senin menyatakan Langkah-langkah seperti menjaga kebersihan serta perilaku seksual yang aman sudah memadai untuk mengendalikan penyebaran penyakit itu.

Dalam wawancara khusus dengan Reuters, Richard Pebody, pimpinan tim WHO untuk ancaman patogen tingkat tinggi Eropa, juga mengatakan bahwa pasokan langsung vaksin dan antivirus relatif terbatas.

Komentarnya muncul ketika Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) alias CDC mengatakan sedang dalam proses merilis beberapa dosis vaksin Jynneos untuk digunakan dalam kasus cacar monyet. 

Pemerintah Jerman pada Senin mengatakan bahwa mereka sedang menilai pilihan untuk vaksinasi. Sementara Inggris telah menawarkan vaksin cacar monyet kepada beberapa petugas kesehatan. 

Baca Juga: Permintaan dari Segmen Korporat Meningkat, Zoom Menaikkan Proyeksi Laba di Tahun Ini

Otoritas kesehatan masyarakat di Eropa dan Amerika Utara sedang menyelidiki lebih dari 100 kasus yang dicurigai dan dikonfirmasi dari infeksi virus dalam wabah virus terburuk di luar Afrika, yang merupakan lokasi endemik penyakit itu.

Langkah-langkah utama untuk mengendalikan wabah adalah pelacakan kontak dan isolasi, kata Pebody. Ia menambahkan bahwa virus cacar monyet tidak menyebar dengan sangat mudah. Selain itu, virus tersebut tidak menyebabkan penyakit serius. Vaksin yang digunakan untuk memerangi cacar monyet dapat memiliki beberapa efek samping yang signifikan, tambahnya.

Tidak jelas apa yang mendorong wabah di luar Afrika. Para ilmuwan mencoba memahami asal usul kasus dan apakah ada sesuatu tentang virus yang telah berubah. Tidak ada bukti virus telah bermutasi, tutur seorang eksekutif senior di badan kesehatan PBB tersebut, pada Senin kemarin. 

Kendati tidak semua, namun kebanyakan orang yang telah didiagnosis dalam wabah cacar monyet saat ini adalah pria yang berhubungan seks dengan pria. Tapi itu mungkin karena demografi ini cenderung mencari nasihat medis atau mengakses pemeriksaan kesehatan seksual lebih mudah, kata WHO pada hari sebelumnya.

Baca Juga: Rencana Embargo Minyak Rusia Oleh Uni Eropa Masih Alot, Terganjal Tuntutan Hungaria

Sebagian besar kasus yang dikonfirmasi belum dikaitkan dengan perjalanan ke Afrika, yang menunjukkan mungkin ada sejumlah besar kasus yang tidak terdeteksi, kata Pebody. 

Beberapa otoritas kesehatan menduga ada beberapa tingkat penyebaran komunitas. "Jadi apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es," katanya.

Mengingat laju wabah, dan kurangnya kejelasan tentang apa yang mendorongnya, ada kekhawatiran bahwa berbagai acara berikut pesta besar yang berlangsung selama musim panas dapat memperburuk keadaan.

"Saya tidak mengatakan kepada orang-orang untuk tidak bersenang-senang, untuk tidak menghadiri berbagai acara," kata Pebody.

"Yang lebih penting adalah apa yang orang lakukan di pesta-pesta. Jadi ini tentang perilaku seksual yang aman, menjaga kebersihan, serta mencuci tangan secara teratur. Semua hal ini akan membantu membatasi penularan virus ini," imbuh dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Proyek Seret, Kredit Sindikasi Makin Tersenda
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:30 WIB

Proyek Seret, Kredit Sindikasi Makin Tersenda

Era infrastruktur usai, kredit sindikasi masuk fase stagnan berkepanjangan.                              

Selamat Sempurna (SMSM) Bidik Pertumbuhan Single Digit
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:20 WIB

Selamat Sempurna (SMSM) Bidik Pertumbuhan Single Digit

Target tersebut ditetapkan Manajemen SMSM dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional. 

RUU Perkoperasian dan Reformasi Modal Koperasi
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:17 WIB

RUU Perkoperasian dan Reformasi Modal Koperasi

Ironisnya, koperasi justru berada di luar sistem karena keterbatasan payung hukum, di tengah pasar modal yang semakin menarik dan inklusif.

Multifinance Tetap Siapkan Ekspansi Meski Pasar Otomotif Masih Sepi
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:15 WIB

Multifinance Tetap Siapkan Ekspansi Meski Pasar Otomotif Masih Sepi

Rencana ekspansi jaringan yang disiapkan perusahaan multifinance di tahun ini akan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan

Ketentuan Barang Impor di Pelabuhan Diperkuat
| Rabu, 07 Januari 2026 | 21:50 WIB

Ketentuan Barang Impor di Pelabuhan Diperkuat

Barang impor yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara lebih dari 30 hari  dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya, bakal berstatus BTD.

Menengok Kekayaan Konglomerat yang Jadi Jangkar Penggerak IHSG
| Rabu, 07 Januari 2026 | 17:22 WIB

Menengok Kekayaan Konglomerat yang Jadi Jangkar Penggerak IHSG

Pasar merespons positif aksi korporasi dan perbaikan kinerja, mencerminkan konsep conglomerate stocks dengan valuasi premium atas sinergi bisnis.

Saatnya Meminimalkan Kasus-Kasus Investasi Mukidi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 12:28 WIB

Saatnya Meminimalkan Kasus-Kasus Investasi Mukidi

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat kita mudah tergiur investasi ala Mukidi adalah kondisi ekonomi yang buruk dan ingin kaya secara cepat.

PPN DTP Diperpanjang dan Bunga KPR Turun, Properti di 2026 Masih Punya Ruang Tumbuh
| Rabu, 07 Januari 2026 | 10:20 WIB

PPN DTP Diperpanjang dan Bunga KPR Turun, Properti di 2026 Masih Punya Ruang Tumbuh

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti resmi diperpanjang hingga akhir 2026.

Emiten Menara Diproyeksikan Tumbuh di 2026, Pilih Koleksi MTEL, TOWR atau TBIG?
| Rabu, 07 Januari 2026 | 10:02 WIB

Emiten Menara Diproyeksikan Tumbuh di 2026, Pilih Koleksi MTEL, TOWR atau TBIG?

Potensi pemulihan ARPU diprediksi menjadi bahan bakar baru bagi emiten menara telekomunikasi di tahun 2026.

Target Lelang Awal Tahun Rp 220 Triliun
| Rabu, 07 Januari 2026 | 09:03 WIB

Target Lelang Awal Tahun Rp 220 Triliun

Belum diketahui target pembiayaan utang 2026, mengingat UU APBN 2026 yang disepakati tak kunjung dipublikasikan pemerintah kepada publik

INDEKS BERITA

Terpopuler