Pejabat WHO Menilai Tidak Perlu Vaksinasi Massal untuk Wabah Cacar Monyet

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:02 WIB
Pejabat WHO Menilai Tidak Perlu Vaksinasi Massal untuk Wabah Cacar Monyet
[ILUSTRASI. Tabung reaksi berlabel 'Positif virus cacar monyet' terlihat dalam ilustrasi yang diambil Minggu (22/5/2022). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai vaksinasi massal tidak perlu untuk mengatasi wabah cacar monyet di luar Afrika. Pejabat senior WHO pada senin menyatakan Langkah-langkah seperti menjaga kebersihan serta perilaku seksual yang aman sudah memadai untuk mengendalikan penyebaran penyakit itu.

Dalam wawancara khusus dengan Reuters, Richard Pebody, pimpinan tim WHO untuk ancaman patogen tingkat tinggi Eropa, juga mengatakan bahwa pasokan langsung vaksin dan antivirus relatif terbatas.

Komentarnya muncul ketika Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) alias CDC mengatakan sedang dalam proses merilis beberapa dosis vaksin Jynneos untuk digunakan dalam kasus cacar monyet. 

Pemerintah Jerman pada Senin mengatakan bahwa mereka sedang menilai pilihan untuk vaksinasi. Sementara Inggris telah menawarkan vaksin cacar monyet kepada beberapa petugas kesehatan. 

Baca Juga: Permintaan dari Segmen Korporat Meningkat, Zoom Menaikkan Proyeksi Laba di Tahun Ini

Otoritas kesehatan masyarakat di Eropa dan Amerika Utara sedang menyelidiki lebih dari 100 kasus yang dicurigai dan dikonfirmasi dari infeksi virus dalam wabah virus terburuk di luar Afrika, yang merupakan lokasi endemik penyakit itu.

Langkah-langkah utama untuk mengendalikan wabah adalah pelacakan kontak dan isolasi, kata Pebody. Ia menambahkan bahwa virus cacar monyet tidak menyebar dengan sangat mudah. Selain itu, virus tersebut tidak menyebabkan penyakit serius. Vaksin yang digunakan untuk memerangi cacar monyet dapat memiliki beberapa efek samping yang signifikan, tambahnya.

Tidak jelas apa yang mendorong wabah di luar Afrika. Para ilmuwan mencoba memahami asal usul kasus dan apakah ada sesuatu tentang virus yang telah berubah. Tidak ada bukti virus telah bermutasi, tutur seorang eksekutif senior di badan kesehatan PBB tersebut, pada Senin kemarin. 

Kendati tidak semua, namun kebanyakan orang yang telah didiagnosis dalam wabah cacar monyet saat ini adalah pria yang berhubungan seks dengan pria. Tapi itu mungkin karena demografi ini cenderung mencari nasihat medis atau mengakses pemeriksaan kesehatan seksual lebih mudah, kata WHO pada hari sebelumnya.

Baca Juga: Rencana Embargo Minyak Rusia Oleh Uni Eropa Masih Alot, Terganjal Tuntutan Hungaria

Sebagian besar kasus yang dikonfirmasi belum dikaitkan dengan perjalanan ke Afrika, yang menunjukkan mungkin ada sejumlah besar kasus yang tidak terdeteksi, kata Pebody. 

Beberapa otoritas kesehatan menduga ada beberapa tingkat penyebaran komunitas. "Jadi apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es," katanya.

Mengingat laju wabah, dan kurangnya kejelasan tentang apa yang mendorongnya, ada kekhawatiran bahwa berbagai acara berikut pesta besar yang berlangsung selama musim panas dapat memperburuk keadaan.

"Saya tidak mengatakan kepada orang-orang untuk tidak bersenang-senang, untuk tidak menghadiri berbagai acara," kata Pebody.

"Yang lebih penting adalah apa yang orang lakukan di pesta-pesta. Jadi ini tentang perilaku seksual yang aman, menjaga kebersihan, serta mencuci tangan secara teratur. Semua hal ini akan membantu membatasi penularan virus ini," imbuh dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Tantangan Fluktuasi Harga Minyak bagi Energi Mega Persada Tbk (ENRG)
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:30 WIB

Tantangan Fluktuasi Harga Minyak bagi Energi Mega Persada Tbk (ENRG)

Ekspansi untuk eksplorasi dan pengembangan akan menyokong kinerja PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 

Disetir Data Ekonomi Global, IHSG Rabu (14/1) Masih Berpeluang Menguat
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:28 WIB

Disetir Data Ekonomi Global, IHSG Rabu (14/1) Masih Berpeluang Menguat

Arah IHSG akan sangat dipengaruhi oleh dua rilis data utama dari global. Di antaranya, data inflasi AS dan data neraca perdagangan China

Panggung Keresahan
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:25 WIB

Panggung Keresahan

Masyarakat Indonesia mulai melek politik. Kritik yang disampaikan oleh sejumlah pihak, terutama melalui komedi dan satire

Produksi Batubara dan Nikel Dipangkas, Begini Dampaknya ke Emiten Jasa Tambang
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:25 WIB

Produksi Batubara dan Nikel Dipangkas, Begini Dampaknya ke Emiten Jasa Tambang

pemangkasan produksi batubara dan nikel secara nasional pada 2026 berpotensi menunda ekspansi terhadap investasi alat berat ataupun pemeliharaan

Penjualan Mobil ASII Turun 15,23%, Simak Prospek Sahamnya
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:21 WIB

Penjualan Mobil ASII Turun 15,23%, Simak Prospek Sahamnya

ASII mencatat penjualan 409.379 unit kendaraan roda empat sepanjang tahun lalu, dengan pangsa pasar alias market share 51%.

Pemerintah Janjikan Diskon Tiket Pesawat pada Lebaran
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:16 WIB

Pemerintah Janjikan Diskon Tiket Pesawat pada Lebaran

 Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 180 miliar untuk diskon tiket angkutan periode Natal dan Tahun Baru 2025

Rupiah Masih Akan dalam Tekanan pada Rabu (13/1)
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Masih Akan dalam Tekanan pada Rabu (13/1)

Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,13% secara harian ke Rp 16.877 per dolar AS.

Graha Prima Mentari (GRPM) Menargetkan Kinerja Tumbuh 10%
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:10 WIB

Graha Prima Mentari (GRPM) Menargetkan Kinerja Tumbuh 10%

Manajemen Graha Prima Mentari menargetkan akan mendistribusikan produk-produk Dali Foods pada bulan Januari 2026.

KPK Menggeledah Kantor Pusat Ditjen Pajak
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:05 WIB

KPK Menggeledah Kantor Pusat Ditjen Pajak

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan oleh penyidik di dua direktorat   

Tantangan Membuktikan Kerugian Keuangan Negara
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:04 WIB

Tantangan Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Kasus ini dinilai akan menguji ketepatan penerapan hukum korupsi, khususnya dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara di pengadilan.

INDEKS BERITA