Pekerja & Buruh Harus Memiliki Rekening Bank Himbara Untuk Menerima Subsidi Upah

Selasa, 03 Agustus 2021 | 23:04 WIB
Pekerja & Buruh Harus Memiliki Rekening Bank Himbara Untuk Menerima Subsidi Upah
[ILUSTRASI. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berkaca dari proses penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan bahwa calon penerima BSU harus memiliki rekening bank Himbara. Hal ini bertujuan agar penyaluran BSU dapat lebih lancar dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan dalam acara Business Talk (B-Talk) di Kompas TV, Selasa (3/8) malam. Ida menjelaskan, proses transfer lewat bank BUMN lebih cepat tersalur karena tidak ada kliring, sehingga lebih efisien dan mudah dimonitor dibandingkan transfer ke rekening non bank BUMN.

Kementerian Ketenagakerjaan tentu sudah mengevaluasi proses penyaluran BSU tahun 2020 lalu. Apabila tidak menggunakan rekening BUMN, maka potensi persoalan tahun 2020 lalu akan kembali terulang. "Tahun lalu itu banyak rekening yang pasif, rekening tidak aktif, bahkan sudah di blokir," terang Ida.

Baca Juga: Menaker sebut subsidi gaji bisa meminimalisir tingkat pengangguran terbuka

Hal tersebut, lanjut Ida, tentu akan menghambat proses penyaluran BSU. Para calon penerima BSU, kini diwajibkan memiliki rekening di bank Himbara yakni di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Ida berharap kepada perusahaan dan rekan-rekan pekerja/buruh, untuk segera menyerahkan nomor rekeningnya.

Jika pekerja dan buruh calon penerima tidak memiliki nomor rekening di bank BUMN, Ida meminta agar mereka segera berkoordinasi dengan perusahaan masing-masing, sehingga dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank Himbara, akan membuatkan rekening secara kolektif.

"Lebih lanjut mengenai teknis pembukaan rekening ini, akan dijelaskan di juklis yang akan kami informasikan kepada publik," imbuh Ida.

Sebagai catatan, Ida menekankan terdapat sejumlah perbedaan dalam penyaluran BSU tahun 2020 dengan tahun 2021. Pertama, kata Ida, kriteria calon penerima BSU, khususnya pada batasan gaji atau upah, wilayah serta sektor pekerjaan yang terdampak.

Tahun 2020 lalu, batasan gaji atau upah penerima BSU adalah maksimal sebesar Rp 5 juta dan tidak ada pembatasan wilayah maupun sektor. Adapun sekarang tidak semua sektor ditutup dan tidak semua wilayah tidak  bisa beroperasi kembali, hanya wilayah level 3-4 saja.

Kedua, besaran dana yang akan diterima oleh pekerja atau buruh tahun 2021 sebesar Rp 500.000 per bulan untuk dua bulan, dan akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Adapun tahun lalu, subsidi yang diberikan sebesar Rp 600.000 per  bulan selama  4 bulan, sehingga jumlah BSU yang diterima pekerja dan buruh Rp 2,4 juta.

Ketiga, dana disalurkan ke rekening bank Himbara milik calon penerima BSU.

Baca Juga: Menaker sebut tingat pengangguran terbuka menurun tajam pada Februari 2021

Kementerian Ketenagakerjaan akan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan atas daftar pekerja yang berhak menerima BSU. Calon penerima BSU yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sementara ini estimasinya berkisar 8,7 juta orang.

"BPJS membutuhkan verifikasi atas 8,7 juta orang itu dan baru diserahkan kepada kami 1 juta nama. Nanti akan secara bertahap, diserahkan kepada kami," tutur Ida.

Dari data BPJS itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan melihat kembali apakah calon penerima sudah memenuhi syarat seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2021. Permenaker itu sendiri berdasarkan atau mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 dan 23 tahun 2021.

Managing Editor KONTAN, Titis Nurdiana pada acara Kompas TV itu mengapresiasi langkah dan terobosan yang ditempuh pemerintah dalam penyaluran BSU pada kali yang kedua ini. Namun, BSU hanya menjangkau para pekerja atau buruh yang masih bekerja.

Persoalannya adalah, tidak sedikit pekerja yang kini sudah kadung kehilangan pekerjaan. Mereka ini, lanjut Titis, sepatutnya juga mendapat perhatian pemerintah. Terutama rencana pemerintah ke depan, untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Selanjutnya: Cara cek kepesertaan BP Jamsostek untuk penerima BSU 2021 senilai Rp 1 juta

Selanjutnya: Cair pekan ini, berikut kriteria penerima bantuan subsidi upah Rp 1 juta

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha Surya Semesta Internusa (SSIA) Pacu Penjualan Lahan Industri
| Sabtu, 30 Mei 2026 | 05:20 WIB

Anak Usaha Surya Semesta Internusa (SSIA) Pacu Penjualan Lahan Industri

Suryacipta Swadaya menargetkan penjualan lahan 14 hektare (ha) di Suryacipta City of Industry, Karawang dan 60 ha di Subang Smartpolitan.

Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Tetap Optimis Capai Target
| Sabtu, 30 Mei 2026 | 04:20 WIB

Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Tetap Optimis Capai Target

Pada tahun ini, emiten security printing itu menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih di atas 10%.​

Asuransi Bersiap Hadapi Efek Volatilitas Harga Minyak
| Sabtu, 30 Mei 2026 | 04:15 WIB

Asuransi Bersiap Hadapi Efek Volatilitas Harga Minyak

Industri reasuransi mengalami penurunan premi energi onshore sedalam 17% secara tahunan menjadi Rp 30 miliar.

Laba Bank Besar Bisa Terbatas di Semester Pertama
| Jumat, 29 Mei 2026 | 13:17 WIB

Laba Bank Besar Bisa Terbatas di Semester Pertama

Kinerja bank besar masih melanjutkan pertumbuhan positif sepanjang empat bulan pertama tahun ini. Tapi, mayoritas masih mencetak pertumbuhan tipis

Harga TBS Petani Terancam Anjlok? Kementan Ancam Sanksi Tegas Pabrik Sawit
| Jumat, 29 Mei 2026 | 13:09 WIB

Harga TBS Petani Terancam Anjlok? Kementan Ancam Sanksi Tegas Pabrik Sawit

Kementan desak pelaku hilir sawit stop penahanan harga. Harga TBS petani anjlok, padahal CPO global stabil. Ada 139 PKS disorot.

Investor Pertanyakan Mekanisme Ekspor Via DSI, Risiko Implementasi Jadi Sorotan Utama
| Jumat, 29 Mei 2026 | 08:33 WIB

Investor Pertanyakan Mekanisme Ekspor Via DSI, Risiko Implementasi Jadi Sorotan Utama

Implementasi penuh kebijakan ekspor SDA satu pintu menjadi 1 Januari 2027, mundur dari target awal pada 1 September 2026.

Yield Tinggi Tak Lagi Cukup Memantik Minat, Investor Menguji Ulang Daya Tarik SBN RI
| Jumat, 29 Mei 2026 | 08:06 WIB

Yield Tinggi Tak Lagi Cukup Memantik Minat, Investor Menguji Ulang Daya Tarik SBN RI

Imbal hasil pasar obligasi domestik dinilai belum cukup untuk mengompensasi risiko nilai tukar rupiah.

Perkuat Infrastruktur Digital, Bank Besar Genjot Belanja Teknologi Informasi
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:45 WIB

Perkuat Infrastruktur Digital, Bank Besar Genjot Belanja Teknologi Informasi

Bank-bank besar kini berlomba tingkatkan investasi TI. Peningkatan sistem inti janji layanan lebih cepat dan aman bagi jutaan nasabah.

IHSG Diprediksi Volatil Jelang Rebalancing MSCI 29 Mei 2026, Ada Potensi Rebound?
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:36 WIB

IHSG Diprediksi Volatil Jelang Rebalancing MSCI 29 Mei 2026, Ada Potensi Rebound?

Di luar sentimen MSCI, pasar sensitif terhadap dinamika implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang dikendalikan melalui DSI.

Emiten Poultry Tancap Gas, MAIN Siapkan Rp 1 Triliun Kala Beban Bahan Baku Membengkak
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:32 WIB

Emiten Poultry Tancap Gas, MAIN Siapkan Rp 1 Triliun Kala Beban Bahan Baku Membengkak

Walau prospek permintaan industri poultry di atas kertas cukup cerah, risiko lonjakan harga bahan baku tetap mengintai.

INDEKS BERITA