Pemangkasan Bea Impor CPO Asal Indonesia Terancam Gagal

Kamis, 12 September 2019 | 11:50 WIB
Pemangkasan Bea Impor CPO Asal Indonesia Terancam Gagal
[ILUSTRASI. Panen kelapa sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - PUNE. Peluang bagi Pemerintah India untuk memangkas bea impor produk olahan crude palm oil (CPO) yang berasal dari Indonesia kini tengah terancam gagal.

Pasalnya, industri pengolahan minyak nabati India yang bernaung dalam Solvent Extractors' Association (SEA) menunjukkan penolakan atas rencana tersebut.

Hal ini disampaikan dalam surat yang dilayangkan SEA ke Menteri Perdagangan India, dikutip dari pemberitaan indiatimes.com (11/09).

Dalam suratnya itu, Atul Chaturvedi, Presiden SEA menyitir pemberitaan media online yang mengutip pernyataan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita.

Enggar menyebut Pemerintah India akan memangkas bea impor produk refined, bleached, and deodorized (RBD) palmolein menjadi 45% untuk menciptakan level permainan yang setara dengan Malaysia.

Baca Juga: India berjanji akan menurunkan tarif bea masuk produk sawit

Dalam laporan tersebut, kutip Atul Chaturvedi, pemerintah India merespons positif permintaan Indonesia.

Nah, Atul Chaturvedi mengatakan bahwa informasi tersebut telah memunculkan kebingungan di antara pelaku perdagangan dan industri minyak nabati India.

"Faktanya, ketika pengenaan tambahan safeguard 5% untuk RBD palmolein dan CPO yang berasal dari Malaysia diberlakukan, bea masuk RBD palmolein dan CPO adalah 50%, terlepas dari asal negaranya dan telah menciptakan lapangan permainan yang setara untuk semua negara pengekspor," kata Atul Chaturvedi. 

Jadi tidak setara

Singkat cerita, jika akhirnya India memangkas bea impor CPO asal Indonesia, ini sama artinya perlakuan terhadap negara-negara eksportir CPO kembali tidak setara.

Sebab, bea impor CPO asal Indonesia menjadi lebih murah ketimbang Malaysia.

Impor CPO dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia memang terancam seiring investigasi safeguard yang digelar Kementerian Perdagangan India.

Investigasi dilakukan menyusul permintaan yang diajukan SEA setelah impor CPO dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia melonjak signifikan.

Baca Juga: Tarif Impor CPO Malaysia ke India direkomendasikan Naik 5%

Dalam rilis temuan awal, Kementerian Perdagangan India menemukan bukti bahwa lonjakan impor dari Malaysia telah merugikan industri lokal mereka.

Dus, India akan menerapkan tarif tambahan berupa safeguard 5% dan berlaku selama enam bulan.

Baca Juga: Ini Dampak Tiga Skenario Kebijakan Pembatasan CPO

Bagikan

Berita Terbaru

WALHI Beberkan Akumulasi Alih Fungsi Hutan 10.795 Ha Pemicu Banjir di Sumut
| Jumat, 05 Desember 2025 | 09:00 WIB

WALHI Beberkan Akumulasi Alih Fungsi Hutan 10.795 Ha Pemicu Banjir di Sumut

Banjir ini mencerminkan akumulasi krisis ekologis yang dipicu ekspansi tambang, proyek energi, hingga perkebunan sawit skala besar.

Prospek Elok Emiten Milik Happy Hapsoro (RATU) Ditopang Ekspansi Bisnis yang Agresif
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:32 WIB

Prospek Elok Emiten Milik Happy Hapsoro (RATU) Ditopang Ekspansi Bisnis yang Agresif

RATU memiliki tujuh rencana akuisisi global hingga tiga tahun ke depan, dua diantaranya ditargetkan selesai kuartal IV-2025 dan semester I-2026.

WSKT Diskon Tarif Tol di Jawa dan Sumatra
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:12 WIB

WSKT Diskon Tarif Tol di Jawa dan Sumatra

WSKT juga menargetkan peningkatan pendapatan selama periode tersebut, meski Buyung enggan menyebut angkanya secara spesifik.  

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:08 WIB

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis

Pengiriman menggunakan pesawat perintis merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan energi di wilayah terdampak

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:03 WIB

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana

FiberStar juga menghadirkan layanan internet darurat menggunakan teknologi Starlink untuk mendukung komunikasi bagi penyintas, relawan dan aparat

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:00 WIB

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan

AUM reksadana mencapai all time high (ATH) per Oktober 2025 dengan mencatat Rp 621,67 triliun per Oktober 2025

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:58 WIB

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur

Merujuk laporan SKK Migas, realisasi investasi hulu migas Indonesia hingga Agustus 2025 mencapai US$ 9,38 miliar atau setara Rp 152,96 triliun.

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:55 WIB

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik

Harga DMO batubara untuk kelistrikan US$ 70 ton per ton berlaku sejak 2018, sehingga pelaku usaha minta penyesuaian

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:48 WIB

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan

Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare,

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:35 WIB

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR

Bank Indonesia (BI) mencatat KPR perbankan per Oktober 2025 hanya naik 6,77% secara tahunan, melambat dari Desember 2024 yang tumbuh 10,14%. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler