Pemda minta dilibatkan di pembahasan Omnibus Law

Senin, 24 Agustus 2020 | 06:55 WIB
Pemda minta dilibatkan di pembahasan Omnibus Law
[]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi pemerintah daerah berharap pemerintah dan DPR melibatkan kepala daerah saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab aturan baru banyak memangkas kewenangan mereka.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, saat ini, Apeksi, dan asosiasi lain seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bersama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tengah bersiap memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. "Kami akan menyampaikan bersama-sama atau jika nanti diundang secara terpisah oleh DPR," kata Airin yang juga Walikota Tangerang Selatan ini kepada KONTAN, Minggu (23/8).

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Program Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Bikin Beban Bank BUMN Kian Berat
| Rabu, 12 Maret 2025 | 08:10 WIB

Program Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Bikin Beban Bank BUMN Kian Berat

Risiko kredit macet, meningkatnya biaya kredit, likuiditas yang kian mengetat, hingga terulangnya cerita write off bisa membebani bank BUMN.

Sebagian Emiten LQ45 Kian Terbenam dalam Bearish Jangka Panjang, Ada Potensi Rebound?
| Rabu, 12 Maret 2025 | 07:30 WIB

Sebagian Emiten LQ45 Kian Terbenam dalam Bearish Jangka Panjang, Ada Potensi Rebound?

Pemulihan daya beli masyarakat menjadi kunci penting yang bisa membalikkan arah sejumlah saham LQ45 yang kini tengah terpuruk.

KPPU Teruskan Kasus Dugaan Kartel Fintech
| Rabu, 12 Maret 2025 | 06:35 WIB

KPPU Teruskan Kasus Dugaan Kartel Fintech

KPPU kini telah menyelesaikan tahap penyelidikan dan siap melanjutkan proses hukum hingga ke persidangan. 

Asuransi Kredit Masih Dibayangi Rasio Klaim Tinggi
| Rabu, 12 Maret 2025 | 06:05 WIB

Asuransi Kredit Masih Dibayangi Rasio Klaim Tinggi

Rasio klaim asuransi kredit pada 2024 mencapai 85,3%, meningkat dari tahun 2023 yang masih sebesar 75,6%.

Efek Kebijakan Buruk Pemerintah, Rupiah Terus Tertekan
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:37 WIB

Efek Kebijakan Buruk Pemerintah, Rupiah Terus Tertekan

Selain ketidakpastian kebijakan tarif AS, proyeksi defisit APBN yang kian melebar turut menekan rupiah. 

Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Vietnam
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:34 WIB

Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Vietnam

Gubernur BI dan Gubernur SBV menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang berlaku efektif pada 7 Maret 2025

Dolar AS Tertekan, Sejumlah Mata Uang Utama Unjuk Gigi
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:34 WIB

Dolar AS Tertekan, Sejumlah Mata Uang Utama Unjuk Gigi

Data tenaga kerja AS yang lemah, ketidakpastian dari kebijakan tarif AS, serta ekspektasi suku bunga he Fed menekan dolar AS.

Kenaikan Harga Emas Jadi Bantalan Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:30 WIB

Kenaikan Harga Emas Jadi Bantalan Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)

Margin PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) bakal tertekan akibat rencana kenaikan tarif royalti dari pemerintah

Aneka Kebijakan Kontroversi Pemerintah Bikin Pasar Ngeri, Cek Proyeksi IHSG Hari Ini
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:23 WIB

Aneka Kebijakan Kontroversi Pemerintah Bikin Pasar Ngeri, Cek Proyeksi IHSG Hari Ini

Belum usai soal Danantara, pasar kembali waswas dengan rencana pemerintah terkait Koperasi Merah Putih yang berpotensi membebani bank-bank BUMN. ​

Pembiayaan Syariah Ditarget Naik Tinggi
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:15 WIB

Pembiayaan Syariah Ditarget Naik Tinggi

Piutang pembiayaan syariah multifinance tumbuh 9,96% secara tahunan per Januari 2025 menjadi Rp 27,92 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler