Pemegang Saham Unilever di Inggris Sepakati Penyatuan Organisasi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 12:08 WIB
Pemegang Saham Unilever di Inggris Sepakati Penyatuan Organisasi
[ILUSTRASI. Logo Unilever di kantor pusatnya di Rotterdam, Belanda, 21 Agustus 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo]
Reporter: Nathasya Elvira | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON/AMSTERDAM (Reuters) - Para pemegang saham di Unilever Plc.  menyetujui rencana untuk mengakhiri struktur organisasi berkepala dua yang telah berlangsung selama 90 tahun, dan mendukung entitas dengan satu pucuk yang berbasis di London. Hal tersebut dikatakan langsung oleh pihak perusahaan barang konsumen asal Inggris-Belanda, Senin (12/10).

Proposal tersebut lolos dengan dukungan lebih dari 99% pemegang saham. Hasilnya dirilis selama rapat pemegang saham yang disiarkan secara online karena pandemi Covid-19. Investor di Unilever NV yang terdaftar di Belanda, menyetujui langkah tersebut dengan dukungan 99,4% bulan lalu.

Baca Juga: Unilever Indonesia (UNVR) bakal ganti presiden direktur dan presiden komisaris

Unilever akan menyatukan organisasinya pada 29 November mendatang. Ini akan mengakhiri struktur hibrida yang berasal dari penggabungan pembuat sabun Inggris Lever Brothers dan Margarine Unie di Belanda.

Pembuat sabun Dove, mayones Hellmann, dan es krim Ben & Jerry's mengatakan, struktur ganda tersebut menghambat kemampuannya untuk melakukan akuisisi dan penjualan aset dengan cepat, seperti rencana penjualan bisnis tehnya.

Baca Juga: Pengusaha logistik nilai UU Cipta Kerja akan pangkas birokraksi yang rumit

Fleksibilitas seperti itu adalah kunci ambisi Unilever untuk mengalihkan portofolionya ke area pertumbuhan yang lebih tinggi, misalnya produk kecantikan premium. Unilever mengatakan, ini akan menjadi lebih penting sebagai dampak dari pandemi.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persatuan, termasuk sidang pengadilan tinggi Inggris pada 23 Oktober dan 2 November, yaitu memberhentikan perdagangan saham yang terdaftar di Belanda setelah 27 November.

Satu-satunya potensial kekhawatiran bagi Unilever adalah aturan "pajak keluar" yang diusulkan oleh partai oposisi di Belanda. Merujuk ke usulan aturan itu, nilai pajak yang ditanggung perusahaan bisa mencapai 11 miliar euro, atau U$ 13 miliar.

Regulator di Belanda mengatakan, Jumat (9/10), rencana aturan baru itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Partai oposisi pun mengajukan kembali proposal usulannya, meski tidak ada debat yang dijadwalkan di parlemen.

Baca Juga: PMI manufaktur Indonesia kembali tertekan, simak rekomendasi saham berikut

Unilever mengatakan, usulan aturan tersebut sulit mendapat pengesahan. Tetapi, jika aturan itu bisa disahkan sebelum penyatuan tuntas, aturan itu bisa menjadi penghambat rencana penyatuan.

Unilever memulai dorongannya untuk merestrukturisasi di bawah manajemen sebelumnya setelah pendekatan pengambilalihan yang gagal sebesar $ 143 miliar oleh Kraft Heinz pada 2017.

Baca Juga: Pengusaha Logistik Menanti Kesaktian UU Cipta Kerja

Pertimbangan pajak dan politik menggagalkan upaya pertamanya untuk bersatu di Rotterdam pada 2018, dengan kekhawatiran tentang pemotongan pajak dividen Belanda sebesar 15%, serta penjualan paksa oleh beberapa pemegang saham Inggris setelah Unilever dijatuhkan dari indeks FTSE 100 .FTSE Inggris. Selanjutnya, rencana saat ini akan melihat saham Unilever Plc dimasukkan dalam Belanda.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa memberikan beberapa urgensi tambahan karena penundaan setelah tahun ini dapat berarti untuk pengawasan tambahan dari regulator UE dan Inggris.

Selanjutnya: Kena Profit Taking IHSG Tergelincir ke Zona Merah, Asing Masih Net Sell tapi Menipis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Logam Dasar Tak Punya Katalis Pendongkrak Harga
| Senin, 28 April 2025 | 07:02 WIB

Logam Dasar Tak Punya Katalis Pendongkrak Harga

Harga komoditas logam dasar seperti aluminium dan nikel masih disetir sentimen perang dagang yang dipicu Amerika Serikat (AS).

Rupiah Punya Peluang Menguat di Awal Pekan Meski Terbatas
| Senin, 28 April 2025 | 07:00 WIB

Rupiah Punya Peluang Menguat di Awal Pekan Meski Terbatas

Setelah cenderung melemah selama sepekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi menguat terbatas pekan ini.

Emiten Sektor Consumer Goods Menghadapi Tekanan Bertubi-tubi
| Senin, 28 April 2025 | 06:56 WIB

Emiten Sektor Consumer Goods Menghadapi Tekanan Bertubi-tubi

Penurunan permintaan konsumen dan harga komoditas yang volatil di tengah ekonomi yang tak tentu menjadi tantangan bagi sektor ini

Penyaluran KUR ke UMKM Mencapai Rp 76,49 Triliun
| Senin, 28 April 2025 | 06:20 WIB

Penyaluran KUR ke UMKM Mencapai Rp 76,49 Triliun

Adapun target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun ini adalah sebesar Rp 300 triliun atau 25,49% dari target. 

Kapasitas Finansial
| Senin, 28 April 2025 | 06:16 WIB

Kapasitas Finansial

Pemahaman saja tidak cukup, anak muda harus mengasah emosi dan sikap terhadap uang serta godaan-godaan pengeluaran yang mereka hadapi setiap hari.

Prospek Emiten Konstruksi di Semester II-2025 Belum Cerah
| Senin, 28 April 2025 | 06:05 WIB

Prospek Emiten Konstruksi di Semester II-2025 Belum Cerah

 Kinerja emiten konstruksi swasta diprediksi masih melemah di kuartal II-2025. Beragam sentimen negatif akan jadi pemberat kinerja emiten.

SSIA Genjot Pengembangan Kawasan Subang
| Senin, 28 April 2025 | 06:00 WIB

SSIA Genjot Pengembangan Kawasan Subang

PT Surya Semesta Internusa Tbk (Tbk) menyiapkan belanja modal Rp 3,6 triliun pada tahun ini untuk menggarap sejumlah proyek.

Pemerintah Menyisir Barang Bajakan
| Senin, 28 April 2025 | 06:00 WIB

Pemerintah Menyisir Barang Bajakan

Pemerintah menindaklanjuti tudiingan adanya peredaran barang palsu di Pasar Mangga Dua terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Mengevaluasi Standar Minimal Pelayanan Tol
| Senin, 28 April 2025 | 05:25 WIB

Mengevaluasi Standar Minimal Pelayanan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah merancang aturan baru terkait standar pelayanan minimal jalan tol.

Warga Bergaji Rp 14 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi
| Senin, 28 April 2025 | 05:10 WIB

Warga Bergaji Rp 14 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

Pemerintah mulai memperluas jangkauan penerima rumah subsidi untuk menggeber prorgram rumah 3 juta unit per tahun. 

INDEKS BERITA

Terpopuler