Pemegang Saham Unilever di Inggris Sepakati Penyatuan Organisasi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 12:08 WIB
Pemegang Saham Unilever di Inggris Sepakati Penyatuan Organisasi
[ILUSTRASI. Logo Unilever di kantor pusatnya di Rotterdam, Belanda, 21 Agustus 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo]
Reporter: Nathasya Elvira | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON/AMSTERDAM (Reuters) - Para pemegang saham di Unilever Plc.  menyetujui rencana untuk mengakhiri struktur organisasi berkepala dua yang telah berlangsung selama 90 tahun, dan mendukung entitas dengan satu pucuk yang berbasis di London. Hal tersebut dikatakan langsung oleh pihak perusahaan barang konsumen asal Inggris-Belanda, Senin (12/10).

Proposal tersebut lolos dengan dukungan lebih dari 99% pemegang saham. Hasilnya dirilis selama rapat pemegang saham yang disiarkan secara online karena pandemi Covid-19. Investor di Unilever NV yang terdaftar di Belanda, menyetujui langkah tersebut dengan dukungan 99,4% bulan lalu.

Baca Juga: Unilever Indonesia (UNVR) bakal ganti presiden direktur dan presiden komisaris

Unilever akan menyatukan organisasinya pada 29 November mendatang. Ini akan mengakhiri struktur hibrida yang berasal dari penggabungan pembuat sabun Inggris Lever Brothers dan Margarine Unie di Belanda.

Pembuat sabun Dove, mayones Hellmann, dan es krim Ben & Jerry's mengatakan, struktur ganda tersebut menghambat kemampuannya untuk melakukan akuisisi dan penjualan aset dengan cepat, seperti rencana penjualan bisnis tehnya.

Baca Juga: Pengusaha logistik nilai UU Cipta Kerja akan pangkas birokraksi yang rumit

Fleksibilitas seperti itu adalah kunci ambisi Unilever untuk mengalihkan portofolionya ke area pertumbuhan yang lebih tinggi, misalnya produk kecantikan premium. Unilever mengatakan, ini akan menjadi lebih penting sebagai dampak dari pandemi.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persatuan, termasuk sidang pengadilan tinggi Inggris pada 23 Oktober dan 2 November, yaitu memberhentikan perdagangan saham yang terdaftar di Belanda setelah 27 November.

Satu-satunya potensial kekhawatiran bagi Unilever adalah aturan "pajak keluar" yang diusulkan oleh partai oposisi di Belanda. Merujuk ke usulan aturan itu, nilai pajak yang ditanggung perusahaan bisa mencapai 11 miliar euro, atau U$ 13 miliar.

Regulator di Belanda mengatakan, Jumat (9/10), rencana aturan baru itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Partai oposisi pun mengajukan kembali proposal usulannya, meski tidak ada debat yang dijadwalkan di parlemen.

Baca Juga: PMI manufaktur Indonesia kembali tertekan, simak rekomendasi saham berikut

Unilever mengatakan, usulan aturan tersebut sulit mendapat pengesahan. Tetapi, jika aturan itu bisa disahkan sebelum penyatuan tuntas, aturan itu bisa menjadi penghambat rencana penyatuan.

Unilever memulai dorongannya untuk merestrukturisasi di bawah manajemen sebelumnya setelah pendekatan pengambilalihan yang gagal sebesar $ 143 miliar oleh Kraft Heinz pada 2017.

Baca Juga: Pengusaha Logistik Menanti Kesaktian UU Cipta Kerja

Pertimbangan pajak dan politik menggagalkan upaya pertamanya untuk bersatu di Rotterdam pada 2018, dengan kekhawatiran tentang pemotongan pajak dividen Belanda sebesar 15%, serta penjualan paksa oleh beberapa pemegang saham Inggris setelah Unilever dijatuhkan dari indeks FTSE 100 .FTSE Inggris. Selanjutnya, rencana saat ini akan melihat saham Unilever Plc dimasukkan dalam Belanda.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa memberikan beberapa urgensi tambahan karena penundaan setelah tahun ini dapat berarti untuk pengawasan tambahan dari regulator UE dan Inggris.

Selanjutnya: Kena Profit Taking IHSG Tergelincir ke Zona Merah, Asing Masih Net Sell tapi Menipis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Kaji Cicilan Rumah Rp 700.000 per Bulan
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:49 WIB

Pemerintah Kaji Cicilan Rumah Rp 700.000 per Bulan

Dalam draf Kepmen PKP Nomor.../KPTS/M/2025 menyebutkan ketentuan luas tanah rumah subsidi paling rendah adalah 25 m² dan paling tinggi 200 m².

KKP Siapkan  Dana Rp 2,2 Triliun
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:46 WIB

KKP Siapkan Dana Rp 2,2 Triliun

Program Kampung Nelayan Merah Putih diciptakan untuk mendorong produktivitas masyarakat perikanan yang berkelanjutan,

 Harga Beras Merangkak Naik di Pekan Kedua Juni
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:38 WIB

Harga Beras Merangkak Naik di Pekan Kedua Juni

Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di tiga wilayah mengalami kenaikan harga pada pekan kedua Juni 2025

Perang Iran-Israel Menguji Ketahanan RI
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:38 WIB

Perang Iran-Israel Menguji Ketahanan RI

Saat ini Indonesia masih mengimpor minyak sekitar 813.000 barel per hari (bph) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

 Produsen Baja Tertohok Tarif & Impor Baja China
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:28 WIB

Produsen Baja Tertohok Tarif & Impor Baja China

Produsen baja dalam negeri mewaspadai pengalihan target pasar oleh produsen baja China akibat terhambat masuk ke pasar AS

ETF Emas Masih Digodok, Investor  Perlu Mencermati Sejumlah Sentimen
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:23 WIB

ETF Emas Masih Digodok, Investor Perlu Mencermati Sejumlah Sentimen

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan peluncuran produk investasi baru di Indonesia berupa ETF emas pada separuh kedua  2025

Kinerja Jasa Marga Tumbuh Didorong Kenaikan Tarif Tol
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:21 WIB

Kinerja Jasa Marga Tumbuh Didorong Kenaikan Tarif Tol

Kebijakan diskon tarif tol pada Juni-Juli 2025 diprediksi berdampak minimal terhadap kinerja PT Jasa Marga Tbk (JSMR)

Jumlah Kantor Bank Terus Menyusut
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:20 WIB

Jumlah Kantor Bank Terus Menyusut

Jumlah kantor bank umum tinggal 21.035 unit per Maret 2025, menyusut 3.208 unit hanya dalam waktu satu tahun.​

Rugi Dua Tahun, Hotel Fitra (FITT) Bidik Pendapatan 2025 Naik 13%
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:15 WIB

Rugi Dua Tahun, Hotel Fitra (FITT) Bidik Pendapatan 2025 Naik 13%

Tahun ini, PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) membidik pendapatan Rp 15,1 miliar, tumbuh 13,19% (yoy) dari 2024 sebesar Rp 13,34 miliar.​

Peniti dan Jarum
| Selasa, 17 Juni 2025 | 06:11 WIB

Peniti dan Jarum

Untuk pengadaan jarum serta peniti saja, Indonesia pun masih tetap mengandalkan barang made in China.

INDEKS BERITA

Terpopuler