Pemerintah Andalkan Penyederhanaan Prosedur untuk Mengangkat Ekspor

Senin, 28 Januari 2019 | 06:37 WIB
Pemerintah Andalkan Penyederhanaan Prosedur untuk Mengangkat Ekspor
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia, Mochammad Fauzan | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menyederhanakan prosedur ekspor untuk memperderas arus barang ke luar negeri. Bentuk penyederhanaan itu adalah pengurangan komoditas wajib Laporan Surveyor (LS) dan pengurangan jenis komoditas yang masuk Larangan Terbatas (Lartas) ekspor. Namun, eksportir dan ekonom meragukan penyederhanaan aturan bisa mendongrak ekspor di tengah pelambatan ekonomi global dan perang dagang.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno berpendapat, proses kewajiban LS selama ini memakan waktu dan biaya bagi eksportir. Nah, kebijakan simplifikasi proses LS maupun pengurangan komoditas dalam Lartas ekspor tentu bisa mempermudah eksportir ke depan. "Tapi, kebijakan itu tidak berkelanjutan," ungkap Benny, Ahad (27/1).

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, masalah proses dan regulasi memang merupakan aspek penting yang mesti pemerintah perhatikan untuk memperbaiki kinerja ekspor. Namun, pemerintah harus fokus pada problem akses pasar sebagai kebijakan yang bersifat lebih jangka panjang. Selama ini, tujuan utama ekspor hanya ke negara-negara yang itu-itu saja (lihat tabel).

Pemerintah dinilai wajib mencapai kesepakatan dengan negara-negara tujuan ekspor yang masih memasang tarif tinggi atau aturan yang menyulitkan. "Belum lagi memastikan produk kita punya daya saing. Karena, percuma kalau kita gembar gembor mau meningkatkan ekspor tapi ternyata produk belum berdaya saing," imbuh Shinta.

Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasis ekspor. Terutama, menentukan sektor maupun produk prioritas ekspor nasional. Selama ini, ekspor Indonesia hanya mengandalkan komoditas minyak sawit, batubara, dan karet.

Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan, mendukung upaya jangka pendek pemerintah untuk melakukan simplifikasi prosedur ekspor. Selanjutnya, pemerintah harus mendongkrak produk ekspor unggulan, yakni otomotif dan perikanan.

Lutfi juga berharap, pembangunan kilang minyak harus terus pemerintah utamakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas. Pembangunan kilang akan memacu pengembangan 16 industri turunan, terutama petrokimia yang juga membebani neraca dagang.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler