Pemerintah Andalkan Penyederhanaan Prosedur untuk Mengangkat Ekspor

Senin, 28 Januari 2019 | 06:37 WIB
Pemerintah Andalkan Penyederhanaan Prosedur untuk Mengangkat Ekspor
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia, Mochammad Fauzan | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menyederhanakan prosedur ekspor untuk memperderas arus barang ke luar negeri. Bentuk penyederhanaan itu adalah pengurangan komoditas wajib Laporan Surveyor (LS) dan pengurangan jenis komoditas yang masuk Larangan Terbatas (Lartas) ekspor. Namun, eksportir dan ekonom meragukan penyederhanaan aturan bisa mendongrak ekspor di tengah pelambatan ekonomi global dan perang dagang.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno berpendapat, proses kewajiban LS selama ini memakan waktu dan biaya bagi eksportir. Nah, kebijakan simplifikasi proses LS maupun pengurangan komoditas dalam Lartas ekspor tentu bisa mempermudah eksportir ke depan. "Tapi, kebijakan itu tidak berkelanjutan," ungkap Benny, Ahad (27/1).

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, masalah proses dan regulasi memang merupakan aspek penting yang mesti pemerintah perhatikan untuk memperbaiki kinerja ekspor. Namun, pemerintah harus fokus pada problem akses pasar sebagai kebijakan yang bersifat lebih jangka panjang. Selama ini, tujuan utama ekspor hanya ke negara-negara yang itu-itu saja (lihat tabel).

Pemerintah dinilai wajib mencapai kesepakatan dengan negara-negara tujuan ekspor yang masih memasang tarif tinggi atau aturan yang menyulitkan. "Belum lagi memastikan produk kita punya daya saing. Karena, percuma kalau kita gembar gembor mau meningkatkan ekspor tapi ternyata produk belum berdaya saing," imbuh Shinta.

Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasis ekspor. Terutama, menentukan sektor maupun produk prioritas ekspor nasional. Selama ini, ekspor Indonesia hanya mengandalkan komoditas minyak sawit, batubara, dan karet.

Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan, mendukung upaya jangka pendek pemerintah untuk melakukan simplifikasi prosedur ekspor. Selanjutnya, pemerintah harus mendongkrak produk ekspor unggulan, yakni otomotif dan perikanan.

Lutfi juga berharap, pembangunan kilang minyak harus terus pemerintah utamakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas. Pembangunan kilang akan memacu pengembangan 16 industri turunan, terutama petrokimia yang juga membebani neraca dagang.

Bagikan

Berita Terbaru

Kredit Konsumer Berpotensi Bermasalah Pasca-Lebaran, Bank Bersiap Mengantisipasi
| Jumat, 04 April 2025 | 17:18 WIB

Kredit Konsumer Berpotensi Bermasalah Pasca-Lebaran, Bank Bersiap Mengantisipasi

Pengeluaran masyarakat yang meningkat selama libur panjang sering kali berdampak pada kelancaran pembayaran cicilan kredit setelah liburan.  

Dampak Perang Dagang AS ke Ekonomi Indonesia: Ekspor Terancam, Rupiah Melemah
| Jumat, 04 April 2025 | 12:56 WIB

Dampak Perang Dagang AS ke Ekonomi Indonesia: Ekspor Terancam, Rupiah Melemah

Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32% untuk berbagai produk ekspor ke AS. Tarif resiprokal ini akan berlaku mulai 9 April 2025.

Nilai Aset Saham Investor Asing Susut Rp 377 Triliun di Kuartal I-2025
| Jumat, 04 April 2025 | 11:17 WIB

Nilai Aset Saham Investor Asing Susut Rp 377 Triliun di Kuartal I-2025

Investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 29,92 triliun sepanjang tiga bulan pertama tahun ini saat IHSG merosot 8,04%.

Profit 30,24% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Rontok (4 April 2025)
| Jumat, 04 April 2025 | 09:46 WIB

Profit 30,24% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Rontok (4 April 2025)

Harga emas Antam (4 April 2025) ukuran 1 gram masih Rp 1.819.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 30,24% jika menjual hari ini.

Saham Sektor Bank Indonesia Jadi Salah Satu Favorit Investasi Bank Sentral Norwegia
| Jumat, 04 April 2025 | 09:30 WIB

Saham Sektor Bank Indonesia Jadi Salah Satu Favorit Investasi Bank Sentral Norwegia

Norges Bank lebih pasif dalam mengelola portofolionya di saham penghuni BEI, dengan akumulasi terakhir tercatat pada akhir 2024.

Perlu Intervensi Cegah Rupiah ke Rp 17.000
| Jumat, 04 April 2025 | 09:10 WIB

Perlu Intervensi Cegah Rupiah ke Rp 17.000

Rupiah di pasar offshore sempat bertengger di Rp 16.771 per dolar AS. Ini menjadi performa terburuk rupiah sepanjang masa

Vale Indonesia (INCO) Bakal Dapat Cuan dari Bijih Nikel, Simak Rekomendasi Sahamnya
| Jumat, 04 April 2025 | 08:55 WIB

Vale Indonesia (INCO) Bakal Dapat Cuan dari Bijih Nikel, Simak Rekomendasi Sahamnya

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diprediksi masih akan menuai pertumbuhan kinerja di tahun 2025, didorong penjualan dari bijih nikel atau nickel ore.

Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%
| Jumat, 04 April 2025 | 08:41 WIB

Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%

Hingga 1 April 2024, pukul 00.01 WIB, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 tercatat 12,34 juta

Pacu Segmen Korporasi, Telkom (TLKM) Incar Swasta Hingga BUMN
| Jumat, 04 April 2025 | 08:29 WIB

Pacu Segmen Korporasi, Telkom (TLKM) Incar Swasta Hingga BUMN

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) terus memperkuat pasar pada segmen business to business (B2B) dengan meluncurkan Telkom Solutions.

Kinerja PGAS Tahun Ini Masih Dibayangi Kebijakan Harga Gas
| Jumat, 04 April 2025 | 08:24 WIB

Kinerja PGAS Tahun Ini Masih Dibayangi Kebijakan Harga Gas

Tahun ini PGAS berpotensi menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang kembali berlaku pada 2025.

INDEKS BERITA

Terpopuler