Pemerintah Andalkan Penyederhanaan Prosedur untuk Mengangkat Ekspor

Senin, 28 Januari 2019 | 06:37 WIB
Pemerintah Andalkan Penyederhanaan Prosedur untuk Mengangkat Ekspor
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia, Mochammad Fauzan | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menyederhanakan prosedur ekspor untuk memperderas arus barang ke luar negeri. Bentuk penyederhanaan itu adalah pengurangan komoditas wajib Laporan Surveyor (LS) dan pengurangan jenis komoditas yang masuk Larangan Terbatas (Lartas) ekspor. Namun, eksportir dan ekonom meragukan penyederhanaan aturan bisa mendongrak ekspor di tengah pelambatan ekonomi global dan perang dagang.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno berpendapat, proses kewajiban LS selama ini memakan waktu dan biaya bagi eksportir. Nah, kebijakan simplifikasi proses LS maupun pengurangan komoditas dalam Lartas ekspor tentu bisa mempermudah eksportir ke depan. "Tapi, kebijakan itu tidak berkelanjutan," ungkap Benny, Ahad (27/1).

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, masalah proses dan regulasi memang merupakan aspek penting yang mesti pemerintah perhatikan untuk memperbaiki kinerja ekspor. Namun, pemerintah harus fokus pada problem akses pasar sebagai kebijakan yang bersifat lebih jangka panjang. Selama ini, tujuan utama ekspor hanya ke negara-negara yang itu-itu saja (lihat tabel).

Pemerintah dinilai wajib mencapai kesepakatan dengan negara-negara tujuan ekspor yang masih memasang tarif tinggi atau aturan yang menyulitkan. "Belum lagi memastikan produk kita punya daya saing. Karena, percuma kalau kita gembar gembor mau meningkatkan ekspor tapi ternyata produk belum berdaya saing," imbuh Shinta.

Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasis ekspor. Terutama, menentukan sektor maupun produk prioritas ekspor nasional. Selama ini, ekspor Indonesia hanya mengandalkan komoditas minyak sawit, batubara, dan karet.

Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan, mendukung upaya jangka pendek pemerintah untuk melakukan simplifikasi prosedur ekspor. Selanjutnya, pemerintah harus mendongkrak produk ekspor unggulan, yakni otomotif dan perikanan.

Lutfi juga berharap, pembangunan kilang minyak harus terus pemerintah utamakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas. Pembangunan kilang akan memacu pengembangan 16 industri turunan, terutama petrokimia yang juga membebani neraca dagang.

Bagikan

Berita Terbaru

Pasar Stabil, Peluang Bitcoin Menembus level US$ 120.000 Masih Terbuka
| Jumat, 19 September 2025 | 06:56 WIB

Pasar Stabil, Peluang Bitcoin Menembus level US$ 120.000 Masih Terbuka

Ada lonjakan volume transaksi harian kripto sekitar 40%, terlebih setelah pengumuman pemangkasan suku bunga acuan.

Menjelang Libur Akhir Pekan, Simak Dulu Rekomendasi Saham Hari Ini, Jumat (19/9)
| Jumat, 19 September 2025 | 06:55 WIB

Menjelang Libur Akhir Pekan, Simak Dulu Rekomendasi Saham Hari Ini, Jumat (19/9)

Investor asing kembali mencatatkan aksi jual bersih alias net sell di bursa saham sebesar Rp 358,27 miliar. 

Pengusaha Jangan Menahan Kenaikan Upah Pekerja
| Jumat, 19 September 2025 | 06:43 WIB

Pengusaha Jangan Menahan Kenaikan Upah Pekerja

Dengan keringanan ini, pekerja leluasa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah meningkatnya biaya hidup.

Emiten Happy Hapsoro Adu Lari, Saham BUVA atau MINA yang Paling Menarik Dicermati?
| Jumat, 19 September 2025 | 06:42 WIB

Emiten Happy Hapsoro Adu Lari, Saham BUVA atau MINA yang Paling Menarik Dicermati?

Sejak awal tahun 2025 dua saham Happy Hapsoro, BUVA dan MINA sudah mencetak kenaikan harga hingga ratusan persen.

20.000 Kopdes Dapat Prioritas Kredit Bank
| Jumat, 19 September 2025 | 06:40 WIB

20.000 Kopdes Dapat Prioritas Kredit Bank

Kopdes Merah Putih dirancang tidak untuk menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai agregator yang membantu memasarkan produk-produk hasil UMKM

Pemerintah Memperlebar Defisit Anggaran 2026, Ekonom Ingatkan Risikonya
| Jumat, 19 September 2025 | 06:39 WIB

Pemerintah Memperlebar Defisit Anggaran 2026, Ekonom Ingatkan Risikonya

Pemerintah dan Banggar DPR sepakat mengerek defisit RAPBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun, setara 2,68% dari PDB

Gojek Buka Suara Menjawab Aspirasi Mitra Driver
| Jumat, 19 September 2025 | 06:37 WIB

Gojek Buka Suara Menjawab Aspirasi Mitra Driver

Gojek memastikan penggunaan komisi untuk mendukung keberlangsungan order dan pendapatan mitra dilaporkan berkala setiap kuartal ke Kemenhub.

 Serapan MBG Lambat, Laju Ekonomi Tertahan
| Jumat, 19 September 2025 | 06:33 WIB

Serapan MBG Lambat, Laju Ekonomi Tertahan

BGN memproyeksikan serapan anggaran MBG hingga Oktober 2025 senilai Rp 10 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun pada tahun ini

Alhamdulillah, Pemerintah Bakal Menambah Bantuan Sosial Minyak 2 Liter
| Jumat, 19 September 2025 | 06:29 WIB

Alhamdulillah, Pemerintah Bakal Menambah Bantuan Sosial Minyak 2 Liter

Pemerintah akan menambah anggaran Rp 500 miliar untuk pemberian bantuan sosial minyak sebanyak 2 liter

Kinerja Saham Sektor Bahan Baku Terus Melaju
| Jumat, 19 September 2025 | 06:29 WIB

Kinerja Saham Sektor Bahan Baku Terus Melaju

Proyek hilirisasi mineral dan ekspansi kapasitas produksi emiten besar juga turut memperkuat prospek fundamental emiten di sektor ini.

INDEKS BERITA

Terpopuler