Pemerintah Daerah Meminta Sanksi DMO Batubara Dicabut

Jumat, 29 Maret 2019 | 07:10 WIB
Pemerintah Daerah Meminta Sanksi DMO Batubara Dicabut
[]
Reporter: Pratama Guitarra, Ridwan Nanda Mulyana | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. JAKARTA. Sanksi pemangkasan kuota produksi batubara kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah memantik polemik. Salah satu keberatan datang dari Kalimantan Timur (Kaltim).

Tiga hari yang lalu, Gubernur Kaltim Isran Noor melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Intinya, Isran Noor meminta pencabutan  ketentuan sanksi pembatasan produksi batubara.

Sebelumnya, pemerintah menjatuhkan sanksi pemangkasan kuota produksi lantaran produsen batubara pemegang IUP daerah tidak memenuhi ketentuan suplai batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebanyak 25% dari total produksi perusahaan.

Setidaknya ada 10 provinsi yang terkena imbas atas sanksi pemangkasan produksi batubara. Sepuluh provinsi tersebut meliputi Jambi, Sumatra Selatan (Sumsel), Bengkulu, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Aceh, Riau, Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, total produksi batubara IUP daerah pada tahun lalu mencapai 211,27 juta ton. Namun pada tahun ini, Kementerian ESDM hanya mengizinkan produksi batubara pemegang IUP daerah sebesar 105,79 juta ton dari kuota produksi total yang diusulkan IUP daerah sebesar 282,99 juta ton.

Gubernur Kaltim Isran Noor berkisah, di daerahnya hanya diperbolehkan memproduksi batubara sebanyak 32 juta ton. Padahal sebelumnya Kaltim bisa memproduksi batubara hingga 92 juta ton. "Bukan separuh lagi, kini hanya 30% yang boleh diproduksi," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (28/3).

Oleh karena itu, Selasa (26/3) lalu, Gubernur Isran Noor mengirimkan surat keberatan ke Presiden Jokowi. Alasannya, pemegang IUP daerah Kaltim tak memenuhi 25% DMO karena spesifikasi batubaranya tidak sesuai kebutuhan dalam negeri. Produsen lebih banyak mengekspor. "Dua hari yang lalu, tadi (Kamis) juga saya ketemu Pak Presiden, bicara soal itu. Beliau telepon Pak Jonan (Menteri ESDM)," ungkap Isran.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, enggan berkomentar banyak. "Ya biarkan saja (kirim surat ke Presiden). Tinggal menunggu disposisi nanti," ucap dia kepada KONTAN.

Gubernur Isran Noor mengklaim, dengan terpangkasnya produksi IUP di daerah, maka akan berdampak pada penurunan ekonomi Kaltim. Menurut hitungan Pemprov Kaltim bersama Bank Indonesia (BI), jika produksi batubara menciut, pertumbuhan ekonomi Kaltim menjadi minus 2,8%.

Bahkan, Isran Noor menghitung ada sekitar 15.000 tenaga kerja yang terancam jika produksi ditahan pada level tersebut. Dia pun menekankan, pembatasan kuota produksi bisa berimbas pada devisa negara, karena ekspor batubara menjadi salah satu andalan utama untuk mengeruk devisa. "Jadi dampaknya luar biasa, terhadap tenaga kerja, devisa dan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi bicara (daerah lain) Kalsel, Sumsel dan Jambi," terang dia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia berpendapat, basis realisasi pemenuhan DMO yang menjadi dasar pemangkasan kuota produksi masih dipertanyakan oleh pelaku usaha yang terkena sanksi tersebut.

Tidak terpenuhinya DMO bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kualitas batubara tidak cocok, persoalan kontrak, harga batubara, hingga kapasitas kendaraan pengangkut yang tidak sesuai dengan pelabuhan bongkar. "Tak sepenuhnya faktor perusahaan. Tahun ini juga sama," pungkas dia.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Tsunami Tarif Resiprokal dari Amerika Serikat
| Jumat, 04 April 2025 | 07:48 WIB

Tsunami Tarif Resiprokal dari Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif resiprokal hingga 32% terhadap Indonesia

Induk Usaha Pengelola Pizza Hut Dirumorkan Cari Mitra Strategis & Kaji Opsi Exit
| Jumat, 04 April 2025 | 07:35 WIB

Induk Usaha Pengelola Pizza Hut Dirumorkan Cari Mitra Strategis & Kaji Opsi Exit

Jaringan gerai waralaba Pizza Hut milik PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) berjumlah total 591 gerai per akhir 2024.

Vaksinasi PKM Ternak Sapi Sudah 1,73 Juta Dosis
| Jumat, 04 April 2025 | 07:15 WIB

Vaksinasi PKM Ternak Sapi Sudah 1,73 Juta Dosis

Total kuota vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) untuk ternak terutama sapi sepanjang tahun ini mencapai 4 juta dosis.

Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump
| Jumat, 04 April 2025 | 07:00 WIB

Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump

Penerapan tarif impor terhadap sejumlah negara oleh Amerika Serikat termasuk Indonesia juga berpotensi membanjirnya produk iimpor ke domestik.

Efisiensi Menopang Pertumbuhan Laba Sarana Menara Nusantara (TOWR) Pada 2024
| Jumat, 04 April 2025 | 06:49 WIB

Efisiensi Menopang Pertumbuhan Laba Sarana Menara Nusantara (TOWR) Pada 2024

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) meraih kinerja positif pada 2024. Namun, sejumlah anak usaha TOWR masih merugi di periode yang sama.

Anak Usaha Pembangkit Listrik AKRA dan Pelindo Bagikan Harta Hasil Likuidasi
| Jumat, 04 April 2025 | 06:35 WIB

Anak Usaha Pembangkit Listrik AKRA dan Pelindo Bagikan Harta Hasil Likuidasi

Sejak beberapa tahun terakhir PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tidak lagi mencatatkan laba dari Energi Manyar Sejahtera.

Arus Lancar Pertanda Jumlah Pemudik Turun
| Jumat, 04 April 2025 | 06:20 WIB

Arus Lancar Pertanda Jumlah Pemudik Turun

Jumlah pemudik pada tahun 2025 ini cenderung mengalami penurunan imbas efisiensi anggaran dan pelemahan daya beli.

Gempa Trump 2.0
| Jumat, 04 April 2025 | 06:17 WIB

Gempa Trump 2.0

Perlu diwaspadai pula bahwa kebijakan tarif baru AS ini bisa meningkatkan serbuan produk-produk impor ke pasar domestik.

Lebaran Usai, NPL Kredit Konsumsi Berpotensi Naik
| Jumat, 04 April 2025 | 06:10 WIB

Lebaran Usai, NPL Kredit Konsumsi Berpotensi Naik

Rasio NPL kredit di sektor rumah tangga naik ke level 2,22% pada Februari 2025 dari 2,17% pada bulan sebelumnya dan 2,02% di Desember 2024. ​

Rogoh Kocek Rp 815 Miliar, Citra Marga Nusaphala (CMNP) Buyback Saham
| Jumat, 04 April 2025 | 06:05 WIB

Rogoh Kocek Rp 815 Miliar, Citra Marga Nusaphala (CMNP) Buyback Saham

Aksi buyback akan dilakukan  PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dalam jangka waktu tiga bulan, yakni dari 27 Maret 2025-2 Juni 2025.  ​

INDEKS BERITA

Terpopuler