Pemerintah Kembali Membuka Lowongan Pegawai Negeri Sipil di Akhir Tahun Ini

Rabu, 29 Mei 2019 | 09:44 WIB
Pemerintah Kembali Membuka Lowongan Pegawai Negeri Sipil di Akhir Tahun Ini
[]
Reporter: Abdul Basith | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menambah lagi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun ini. Ada dua skema perekrutan yang disiapkan. Pertama, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kedua, penerimaan pegawai pemerintah dengan skema Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rekrutmen yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini, pemerintah akan merekrut 200.000 orang. Perinciannya, 100.000 orang untuk rekrutmen CPNS dan separuh lagi untuk rekrutmen PPPK.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan membenarkan tentang rencana rekrutmen itu. Namun, Ridwan belum memberikan informasi detil mengenai rekrutmen ini. Seperti, apakah rekrutmen PPPK bisa diikuti oleh masyarakat umum atau hanya terbuka untuk pegawai honorer kategori 2 (K2). "Belum ada info detil tentang masing-masing penerimaan," terang Ridwan.

Pada rekrutmen PPPK tahap pertama, mereka yang boleh ikut hanya pegawai honorer K2 (diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN). Ini untuk memberi peluang bagi honorer K2 yang tidak lolos CPNS untuk mendapatkan hak yang sama.

Untuk memperlancar proses rekrutmen ini, Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan SK No B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN 2019 bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Bila tak ada perubahan dari usulan sebelumnya, rencananya alokasi pegawai sebanyak 30% untuk pemda dan 70% bagi kementerian/lembaga.

Bagikan

Berita Terbaru

Trump Pro Energi Fosil, Simak Prospek Sektoralnya yang Unggul Empat Tahun Terakhir
| Jumat, 24 Januari 2025 | 11:18 WIB

Trump Pro Energi Fosil, Simak Prospek Sektoralnya yang Unggul Empat Tahun Terakhir

Langkah Trump yang jor-joran mendorong industri migas, ditambah permintaan China yang melambat bakal menekan harga komoditas minyak.

Layanan JKN Memoles Prospek Kinerja RS Hermina (HEAL)
| Jumat, 24 Januari 2025 | 10:03 WIB

Layanan JKN Memoles Prospek Kinerja RS Hermina (HEAL)

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan mendapat keuntungan dari sejumlah kebijakan baru pemerintah pada tahun ini. 

Harapan Cuan Menebal di Tahun Ular Kayu
| Jumat, 24 Januari 2025 | 09:45 WIB

Harapan Cuan Menebal di Tahun Ular Kayu

Sektor bisnis yang berhubungan dengan elemen kayu, api dan air dinilai lebih hoki di tahun Ular Kayu

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:32 WIB

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III

Keputusan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di ranah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:24 WIB

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan

Debt service ratio (DSR) Indonesia berpotensi meningkat mencapai 45% pada tahun ini dan 40% pada 2026 mendatang 

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya

Saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang sudah melejit 73,97% dalam setahun terakhir, kini menghadapi tekanan jual.

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun

Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara dari pusat (anggaran K/L) hingga daerah (anggaran transfer ke daerah)

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:05 WIB

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian

Indonesia diperkirakan tidak mampu menyerap relokasi perusahaan China seiring potensi perang dagang di masa Jabatan Trump yang kedua.

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:47 WIB

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap

Dari 20 besar saham berdasarkan volume terbanyak per akhir tahun 2024, lima diantaranya disuspensi dan masuk Papan Pemantauan Khusus.

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:37 WIB

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA

Kemenhub akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait usulan WFA.untuk antisipasi kemacetan

INDEKS BERITA

Terpopuler