Pemerintah yang Mengikat Pinggang, Pelaku Usaha yang Sesak Nafas
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:35 WIB
Gundah gulana, itulah yang dirasakan Fadhil, salah satu aparatur sipil negara (ASN) di salah satu Kementerian di Jakarta. Cita-cita ingin menambah tabungan dari uang perjalanan dinas pupus sudah. Ia kini hanya mengandalkan gaji dan tunjangan kinerja (tukin) yang nilainya jauh di bawah tunjangan kementerian sultan, istilah untuk kementerian elit dengan tukin tinggi.
Harapan mendapat tambahan dari biaya rapat di luar kantor juga tak bisa, karena ikut dipangkas. Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 tentang efisiensi anggaran. Tak hanya itu, Fadhil bilang, anggaran biaya bus jemputan pegawai juga ditiadakan.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
