Pemerintah yang Mengikat Pinggang, Pelaku Usaha yang Sesak Nafas

Gundah gulana, itulah yang dirasakan Fadhil, salah satu aparatur sipil negara (ASN) di salah satu Kementerian di Jakarta. Cita-cita ingin menambah tabungan dari uang perjalanan dinas pupus sudah. Ia kini hanya mengandalkan gaji dan tunjangan kinerja (tukin) yang nilainya jauh di bawah tunjangan kementerian sultan, istilah untuk kementerian elit dengan tukin tinggi.
Harapan mendapat tambahan dari biaya rapat di luar kantor juga tak bisa, karena ikut dipangkas. Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 tentang efisiensi anggaran. Tak hanya itu, Fadhil bilang, anggaran biaya bus jemputan pegawai juga ditiadakan.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukKontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.