KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) berada dalam tren meningkat selama beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat total pendapatan BLU di tahun lalu senilai Rp 53,4 triliun. Pendapatan badan layanan public yang tidak berorientasi ke profit itu masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Realisasi PNBP dari BLU pada tahun 2018 tumbuh 13,35% dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat senilai Rp 47,34 triliun. Pendapatan BLU tersebut bahkan mencapai 123% atau melampaui target di APBN 2018. Sebab, APBN 2018 menargetkan pendapatan dari BLU senilai Rp 43,3 triliun.
Dari aspek kinerja keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menyatakan, tahun lalu sebanyak 74% dari total BLU mampu melampaui pendapatan tahun 2017. Ini terlihat dari peningkatan porsi pendanaan BLU di APBN.
Hasil itu tidak terlepas dari kinerja layanan yang sudah diberikan BLU. Marwanto mengambil contoh aspek kinerja pelayanan pada sektor pendidikan. Saat ini, perguruan tinggi negeri (PTN) yang berstatus BLU sudah mampu melayani lebih dari 1 juta mahasiswa. "PTN BLU yang jumlahnya 2,7% dari seluruh PTN, mampu mendidik 15% dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia," kata dia, Selasa (26/2).
Sementara, pengguna layanan BLU atau BLU Daerah di bidang kesehatan telah mencapai 34 juta orang. Begitu juga dengan rumah sakit berstatus BLU yang jumlahnya 38,7% dari total seluruh rumah sakit di Indonesia, mampu melayani 58,6% penduduk. "Ini sebuah prestasi," terang Marwanto.
Apalagi, BLU saat ini juga sudah berperan di beberapa proyek strategis nasional termasuk event taraf internasional. Sebagai contoh, di proyek pembangunan serat optik Palapa Ring, serta pemberdayaan UMKM. Begitu pula di program bauran energi nabati yakni biodiesel untuk campuran solar atau dikenal B20.
Marwanto menjelaskan, meningkatnya pendapatan BLU dari tahun ke tahun berkaitan erat dengan efisiensi yang dilakukan selama ini. "Sekarang BLU makin efisien karena menjalankan sinergi dan kolaborasi," kata dia.
Sesuai dengan dasar hukumnya, BLU juga lebih fleksibel dalam pemanfaatan anggaran. Badan tersebut dapat langsung memanfaatkan PNBP untuk membiayai rencana kerja atau rencana belanja yang telah diperkirakan sejak awal tahun.
Sebagai gambaran, saat ini terdapat 218 BLU pemerintah pusat serta 1.070 BLU tingkat daerah yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Total aset yang dikelola BLU mencapai Rp 800 triliun atau sekitar 14,6% dari total aset yang dimiliki pemerintah pusat.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa BLU bukanlah entitas yang berorientasi pada keuntungan atau penghasilan, melainkan lebih mengedepankan pada pelayanan masyarakat. Di saat yang sama, BLU juga harus mampu memiliki perilaku layaknya korporat, terutama dalam hal tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas agar pelayanan ke publik bisa terus berkelanjutan.
