Penerimaan Negara Bukan Pajak Naik Tipis Terpengaruh Ekspor Mineral yang Lesu

Senin, 25 Maret 2019 | 08:00 WIB
Penerimaan Negara Bukan Pajak Naik Tipis Terpengaruh Ekspor Mineral yang Lesu
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Februari 2019 terpengaruh lesunya ekspor komoditas tambang di awal tahun ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, PNBP hingga Februari 2019 terkumpul Rp 39,91 triliun. Angka itu setara dengan 10,55% dari target di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 sebesar Rp 378,3 triliun.

Realisasi penerimaan PNBP hanya naik 1,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tercatat PNBP tahun lalu sebesar Rp 39,4 triliun, tumbuh 34,7% year on year (yoy).

Rendahnya pencapaian PNBP karena penerimaan SDA merosot sebesar 1,36% yoy. Padahal, lebih dari 50% PNBP berasal dari penerimaan SDA. Tahun ini, target PNBP Rp 378,30 triliun, sebanyak 50,42% dari penerimaan SDA yang terdiri dari migas 42,23% dan non migas 8,18%, yang sebagian besar dari pertambangan mineral 6,6%

Di awal tahun ini, harga migas dan mineral melemah. Ini tercermin dari rata-rata realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) Januari - Februari 2019 yang US$ 58,93 per barel, merosot dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 63,60 per barel. Harga tersebut juga jauh dari target di asumsi makro APBN 2019 US$ 70 per barel.

Lalu, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) pada Januari–Februari 2019 sebesar US$ 92,11 per ton, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 98,12 per ton. Harga tembaga di bursa LME juga lesu. Rata-rata pada Januari - Februari 2019 hanya US$ 6.119,40 per metrik ton, turun 15,66% ketimbang periode yang sama tahun lalu US$ 7.078,09 per metrik ton.

"Penerimaan SDA nonmigas sebagian besar dari ekspor tembaga oleh Freeport (PT Freeport Indonesia) dan Newmont (PT Newmont Nusa Tenggara), tapi dua bulan awal tahun ini, pantauan di kepabeanan terlihat minim," ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemkeu, Syarif Hidayat saat berkunjung ke kantor KONTAN, pekan lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor konsentrat tembaga pada Januari 2019 hanya 98.266,44 ton atau turun 20,08% dibanding setahun lalu. Sementara nilainya malah anjlok 47,48% hanya US$ 172,90 juta.

Di sisi lain, izin ekspor Freeport habis sejak 15 Februari 2019 dan baru diperpanjang 8 Maret 2019. Direktur Umum Inalum Budi Gunadi Sadikin belum mau memberi komentar mengenai aktivitas ekspor Freeport yang lemah pada Januari-Februari 2019. Dia hanya menyatakan keterangan bahwa izin ekspor sudah dikantongi. "Sudah selesai. Sekarang izinnya sudah keluar," jelas Budi, Minggu (24/3).

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih melihat harga komoditas alam masih sulit meningkat tahun ini. Sebab jumlah persediaan (supply) komoditas lebih banyak ketimbang permintaan.

Menurut Lana, pemerintah semestinya mengantisipasi dengan membidik sumber penerimaan negara yang lainnya. Seperti memperluas subjek pembayar pajak dari sisi penerimaan, atau menahan belanja di sisi pengeluaran agar defisit tahun ini tetap sesuai target 2,5% dari produk domestik bruto

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%
| Selasa, 30 September 2025 | 13:38 WIB

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%

PT Bukit Makmur Mandiri Utama akan memanfaatkan dana obligasi untuk refinancing, belanja modal, dan modal kerja.

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?
| Selasa, 30 September 2025 | 11:41 WIB

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?

Basis Utama Prima masuk sebagai investor di ARCI saat emiten pertambangan emas tersebut menggelar IPO pada 2021.

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih
| Selasa, 30 September 2025 | 10:25 WIB

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih

Risiko terbesar jika sampai terjadi kegagalan Koperasi Merah Putih akan ditanggung desa dan kelurahan.

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten
| Selasa, 30 September 2025 | 09:49 WIB

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten

Jika minimum free float langsung diatur sebesar 30%, dapat menimbulkan risiko bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo
| Selasa, 30 September 2025 | 09:10 WIB

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo

Lonjakan saham KOKA lebih dipicu oleh euforia dan spekulasi pelaku pasar terhadap rencana masuknya calon investor strategis. 

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub
| Selasa, 30 September 2025 | 08:29 WIB

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub

Tiga kontrak pertama memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam komersialisasi minyak dan kondensat

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun
| Selasa, 30 September 2025 | 08:27 WIB

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun

Antam mendapatkan emas dari beberapa sumber. Pertama, dari Tambang Emas Pongkor di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Bogor,

Nasib IPO Inalum  di Tangan Danantara
| Selasa, 30 September 2025 | 08:22 WIB

Nasib IPO Inalum di Tangan Danantara

Sebelumnya, Inalum menargetkan IPO bisa direalisasikan sebelum Danantara berdiri, saat masih berada langsung di bawah kendali Kementerian BUMN

Renovasi 7 Gerbang Tol Dalam Kota JSMR Ditargetkan Rampung Hingga Awal Oktober 2025
| Selasa, 30 September 2025 | 08:19 WIB

Renovasi 7 Gerbang Tol Dalam Kota JSMR Ditargetkan Rampung Hingga Awal Oktober 2025

Gerbang tol yang diperbaiki berada di Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit yang merupakan salah satu jalanan utama Jakarta.

Ada Celah Privatisasi PLN, RUPTL 2025-2034 Digugat
| Selasa, 30 September 2025 | 08:14 WIB

Ada Celah Privatisasi PLN, RUPTL 2025-2034 Digugat

Pengembang swasta memegang porsi 73% proyek pembangkit listrik senilai Rp 1.566 triliun, sehingga akan berpengaruh pada PLN

INDEKS BERITA

Terpopuler