Penerimaan Negara Bukan Pajak Naik Tipis Terpengaruh Ekspor Mineral yang Lesu

Senin, 25 Maret 2019 | 08:00 WIB
Penerimaan Negara Bukan Pajak Naik Tipis Terpengaruh Ekspor Mineral yang Lesu
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Februari 2019 terpengaruh lesunya ekspor komoditas tambang di awal tahun ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, PNBP hingga Februari 2019 terkumpul Rp 39,91 triliun. Angka itu setara dengan 10,55% dari target di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 sebesar Rp 378,3 triliun.

Realisasi penerimaan PNBP hanya naik 1,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tercatat PNBP tahun lalu sebesar Rp 39,4 triliun, tumbuh 34,7% year on year (yoy).

Rendahnya pencapaian PNBP karena penerimaan SDA merosot sebesar 1,36% yoy. Padahal, lebih dari 50% PNBP berasal dari penerimaan SDA. Tahun ini, target PNBP Rp 378,30 triliun, sebanyak 50,42% dari penerimaan SDA yang terdiri dari migas 42,23% dan non migas 8,18%, yang sebagian besar dari pertambangan mineral 6,6%

Di awal tahun ini, harga migas dan mineral melemah. Ini tercermin dari rata-rata realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) Januari - Februari 2019 yang US$ 58,93 per barel, merosot dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 63,60 per barel. Harga tersebut juga jauh dari target di asumsi makro APBN 2019 US$ 70 per barel.

Lalu, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) pada Januari–Februari 2019 sebesar US$ 92,11 per ton, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 98,12 per ton. Harga tembaga di bursa LME juga lesu. Rata-rata pada Januari - Februari 2019 hanya US$ 6.119,40 per metrik ton, turun 15,66% ketimbang periode yang sama tahun lalu US$ 7.078,09 per metrik ton.

"Penerimaan SDA nonmigas sebagian besar dari ekspor tembaga oleh Freeport (PT Freeport Indonesia) dan Newmont (PT Newmont Nusa Tenggara), tapi dua bulan awal tahun ini, pantauan di kepabeanan terlihat minim," ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemkeu, Syarif Hidayat saat berkunjung ke kantor KONTAN, pekan lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor konsentrat tembaga pada Januari 2019 hanya 98.266,44 ton atau turun 20,08% dibanding setahun lalu. Sementara nilainya malah anjlok 47,48% hanya US$ 172,90 juta.

Di sisi lain, izin ekspor Freeport habis sejak 15 Februari 2019 dan baru diperpanjang 8 Maret 2019. Direktur Umum Inalum Budi Gunadi Sadikin belum mau memberi komentar mengenai aktivitas ekspor Freeport yang lemah pada Januari-Februari 2019. Dia hanya menyatakan keterangan bahwa izin ekspor sudah dikantongi. "Sudah selesai. Sekarang izinnya sudah keluar," jelas Budi, Minggu (24/3).

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih melihat harga komoditas alam masih sulit meningkat tahun ini. Sebab jumlah persediaan (supply) komoditas lebih banyak ketimbang permintaan.

Menurut Lana, pemerintah semestinya mengantisipasi dengan membidik sumber penerimaan negara yang lainnya. Seperti memperluas subjek pembayar pajak dari sisi penerimaan, atau menahan belanja di sisi pengeluaran agar defisit tahun ini tetap sesuai target 2,5% dari produk domestik bruto

Bagikan

Berita Terbaru

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada
| Rabu, 24 Juni 2026 | 13:26 WIB

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada

MSCI menyoroti kualitas aksesibilitas pasar modal Indonesia dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada 23 Juni 2026. 

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek
| Rabu, 24 Juni 2026 | 09:31 WIB

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek

Pergerakan harga saham RAJA setelah stock split sangat bergantung pada kondisi fundamental dan momentum pasar secara keseluruhan.

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:14 WIB

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026

GTRA siap capai pendapatan Rp 1 triliun 2026. Fokus pada FMCG, e-commerce, dan peningkatan layanan jadi alasan Anda harus tahu.

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:06 WIB

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Kemarin investor asing mencatatkan aksi jual bersih alias net sell Rp 311,55 miliar. Empat hari terakhir net sell menyentuh Rp 4,73 triliun.

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:02 WIB

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%

Pada tahun ini, TYRE juga berupaya mengoptimalkan penjualan ban untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:00 WIB

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi

RUPST menyetujui penggunaan Rp 1,54 triliun atau setara Rp 800 per saham dari keuntungan tahun buku 2025 sebagai dividen tunai.

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:29 WIB

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism

Danantara juga berpeluang merobohkan Hotel Sultan yang selama ini dikelola oleh pihaaaak PT Indobuildco.

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:24 WIB

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong BPKH agar semakin independen dan mandiri dalam mengelola dana haji

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:22 WIB

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES

SSSG ACES tumbuh 2,1% hingga Mei 2026. Wilayah Jakarta dan Jawa jadi penopang utama, sedangkan luar Jawa masih tertekan. 

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:19 WIB

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan

Parlemen sedang menggodok revisi UU Koperasi agar sesuai dengan tuntutan ekonomi modern dan teknologi digital

INDEKS BERITA

Terpopuler