Pengusaha Menanti Aturan Teknis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Jumat, 21 Januari 2022 | 05:00 WIB
Pengusaha Menanti Aturan Teknis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
[]
Reporter: Bidara Pink | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kalangan usaha meminta pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian atas pelaksanaan beleid pajak anyar ini. 

Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Fiskal dan Perpajakan Siddhi Widyaprathama mengatakan, bila pemerintah tak segera merilis aturan turunan, maka ini berpotensi memicu sengketa di kemudian hari karena adanya perbedaan penafsiran. 

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:25 WIB

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mengandalkan kontribusi marketing sales dari lahan industri di Kendal dan Cikarang.

Industri Bersiap Pelabelan Makanan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:15 WIB

Industri Bersiap Pelabelan Makanan

Tekanan terbesar penerapan pelabelan makanan akan dirasakan oleh industri yang bergantung pada gula.

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:10 WIB

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF

Pola belanja bergeser, kualitas pembiayaan diuji.                                                       

Pemerintah Buka Opsi Reaktivasi BPJS Kesehatan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:05 WIB

Pemerintah Buka Opsi Reaktivasi BPJS Kesehatan

Pemerintah sudah mereaktivasi 106.000 PBI BPJS Kesehatan penderita penyakit katastropik untuk memastikan layanannya tidak terganggu.

DSI Terjerat, Dana Lender Makin Terancam
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:00 WIB

DSI Terjerat, Dana Lender Makin Terancam

Dana Rp 2,48 triliun milik 11.151 lender DSI masih terancam. Penahanan Dirut dan Komisaris DSI ungkap modus proyek fiktif yang merugikan.

IHSG Menguat Meski Ada Net Sell asing, Ini Saham Pilihan untuk Rabu (11/2)
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Menguat Meski Ada Net Sell asing, Ini Saham Pilihan untuk Rabu (11/2)

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,11% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG turun 5,96%.

Menata Ulang Kredit UMKM di Era Data
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:14 WIB

Menata Ulang Kredit UMKM di Era Data

Membangun ekosistem kepercayaan bukan berarti melonggarkan kehati-hatian, melainkan menyeimbangkan pengawasan dengan pemberdayaan.

Prospek MIKA 2026 Tetap Solid dan Margin Terjaga Meski Pasien BPJS Menyusut
| Selasa, 10 Februari 2026 | 09:30 WIB

Prospek MIKA 2026 Tetap Solid dan Margin Terjaga Meski Pasien BPJS Menyusut

Persaingan bisnis rumah sakit semakin sengit sehingga akan memengaruhi ekspansi, khususnya ke kota-kota tier dua.

Perluas Kapasitas Panas Bumi, Prospek Saham PGEO Masih Menarik?
| Selasa, 10 Februari 2026 | 09:26 WIB

Perluas Kapasitas Panas Bumi, Prospek Saham PGEO Masih Menarik?

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) terus menggeber ekspansi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) miliknya.

Wira Global Solusi (WGSH) Akan Menebar Saham Bonus Dengan Rasio 1:1
| Selasa, 10 Februari 2026 | 09:06 WIB

Wira Global Solusi (WGSH) Akan Menebar Saham Bonus Dengan Rasio 1:1

Saham bonus yang akan dibagikan PT Wira Global Solusi Tbk (WGSH) berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor atau agio saham tahun buku 2024.

INDEKS BERITA