Penjualan Naik, Laba Bersih Cikarang Listrindo (POWR) Malah Menciut

Selasa, 26 Maret 2019 | 06:35 WIB
Penjualan Naik, Laba Bersih Cikarang Listrindo (POWR) Malah Menciut
[]
Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun lalu, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 1,41% year-on-year (yoy) menjadi US$ 574,11 juta. Penjualan listrik ke kawasan industri berkontribusi hingga US$ 427,16 juta.

Tak cuma itu, penjualan listrik ke kawasan industri juga mencatatkan pertumbuhan sekitar 1,88% (yoy). Sementara penjualan listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai US$ 146,95 juta, atau naik tipis 0,06% (yoy).

Sejak tahun 1992, Cikarang Listrindo memperoleh izin dari Menteri Muda Perindustrian untuk memasok listrik ke lima kawasan industri area Cikarang, Jawa Barat, secara eksklusif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperbarui izin pada 2006. Sejak saat itu, mereka berhak memasok listrik hingga 30 tahun.

Sepanjang tahun lalu, permintaan listrik dari kawasan industri tumbuh 4,8% (yoy). Cikarang Listrindo juga menambah 60 pelanggan baru. "Dengan penambahan daya tersambung sebesar 20 mega volt ampere (mva)," ujar Baskara Rosadi Van Roo, Investor Relations and Corporate Finance Manager PT Cikarang Listrindo Tbk kepada KONTAN, Senin (25/3).

Selain menambah penjualan listrik, strategi efisiensi terus dijalankan oleh perusahaan ini. POWR mengaku mampu menekan biaya bahan bakar hingga 7,3% pada tahun lalu.

Namun performa bisnis listrik ke kawasan industri tersebut tidak cukup mampu menjaga kinerja bottom line. Pasalnya, beban pokok penjualan juga bertambah 0,15% (yoy) menjadi US$ 358,72 juta. Dalam kondisi penjualan bersih naik tipis pada tahun lalu, kenaikan beban pokok penjualan sebesar itu signifikan mempengaruhi kinerja.

Alhasil, Cikarang Listrindo mencatatkan penurunan kinerja sejak pos laba usaha. Hingga pada akhirnya, laba periode berjalan emiten berkode saham POWR di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu terpangkas 26,50% yoy menjadi US$ 78,89 juta.

Cikarang Listrindo menyatakan, penyebab laba periode berjalan tahun lalu turun bukan karena recurring income atau pendapatan berulang dan kas. Melainkan, kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) biang keroknya. Dalam catatan mereka, kurs rupiah Rp 13.548 pada tahun 2017 melemah 6,89% (yoy) menjadi Rp 14.481 per akhir 2018.

Strategi tahun ini

Manajemen Cikarang Listrindo berdalih, jika faktor kurs dikecualikan dalam pencatatan keuangan, maka laba tahun berjalan tahun lalu tercatat US$ 109 juta. "Hal ini dibuktikan dengan peningkatan arus kas tahun 2018 yang menyatakan bahwa faktor non-recurring tersebut sebagian besar bersifat bukan kas," jelas Baskara.

Sementara tahun ini Cikarang Listrindo membidik pertumbuhan penjualan listrik ke kawasan industri 5% (yoy). Acuan mereka adalah perekonomian Indonesia yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,2% pada tahun ini.

Ketimbang menggenjot strategi menambah pelanggan baru, Cikarang Listrindo memilih strategi peningkatan kualitas layanan dan mengoptimalkan utilitas semua unit pembangkit. Sebagai catatan, realisasi 60 pelanggan baru tahun lalu di bawah target awal perusahaan itu yakni 100 pelanggan baru.

Dalam catatan KONTAN, Cikarang Listrindo menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 40 juta hingga US$ 50 juta pada tahun ini. Sumber dananya dari kas operasional. Anggaran tahun lalu US$ 30 juta–US$ 40 juta. POWR tengah mengawal proyek percontohan solar rooftop berkapasitas 52,5 killo watt peak (kWp).

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA